Selasa, 16 September 2014

Soal Rekom Ketua DPRD, DPC Diminta Patuhi SK DPP Gerindra

Sholeh saat menunjukkan rilis agar patuhi SK DPP Gerindra
JEMBER – Pihak pengurus inti DPC Partai Gerindra Jember diminta untuk sgera mematuhi surat instruksi dan surat peringatan yang disampaikan oleh DPP Partai Gerindra soal turunnya surat rekomendasi Ketua DPRD Jember kepada M Thoif Zamroni. Sebelumnya Ketua DPC Gerindra Jember M Satib ngotot merekomendasikan Siswono sebagai Ketua DPRD Jember. Wakil Ketua Partai Gerindra Jember M Sholeh mengatakan, dalam SK no 08-0298/Kpts/DPP–Gerindra/2014 tertanggal 18 Agustus sudah jelas DPP Gerindara merekomendasikan Thoif Zamroni sebagai ketua DPRD Jember dan Masduki sebagai Ketua Fraksi Gerindra. "Jadi kita agar pengurus dan kader tidak membangkang untuk tidak mematuhi SK DPP. Jika tidak patuh, maka ada surat dari DPP Gerindra tanggal 8 September berbunyi agar surat instruksi kepada pengurus untuk melaksanakan rekomendasi, itu surat peringatanj bila diabaikan maka DPP bisa melakukan pergantian pengurus maupun pergantian anggota dewan," tandas Sholeh. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Jember M Halim. "Kami akan melakukan uji loyalitas kader Partai Gerindra dengan membagikan formulir pernyataan kader yang mendukung atau menolak dari surat yang direkomendasikan oleh DPP Gerindra,” kata Halim. Surat tersebut nantinya akan dikirimkan ke DPP Partai sebagai pertimbangan lebih lanjut. “Ini hanya panggilan sebagai anggota partai yang taat dan disiplin berorganisasi,” katanya. Dia juga mengatakan, jika persoalan rekomendasi Ketua DPRD Jember dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya partai Gerindra namun juga rakyat yang dirugikan. Sementara itu, Siswono yang menjadi Ketua DPRD Jember sementara mengakui jika memang masih ada kemelut dan ada dualisme surat. Bahkan DPC masih mengirimkan surat untuk peninjauan kembali surat rekomendasi DPP. Namun, Siswono mengaku legowo dengan apapun nanti keputusannya. Apapun keputusan dari DPP, apakah tetap menunjuk Thoif atau terjadi perubahan, maka harus dihormati. “Sebagai kader partai, harus patuh terhadap segala instruksi dan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP,” jelas Siswono. Siswono berharap keputusan itu bisa segera diterbitkan, sehingga penetapan Pimpinan Dewan Definitif bisa segera dilaksanakan. Seperti diketahui, Pimpinan DPRD Jember definitif hingga kemarin masih belum menemui titik temu untuk ditetapkan. Hal ini membuat pembahasan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jember tahun 2015 terancam molor. Tim ahli DPRD Jember, Fendi Setyawan menerangkan belum ditetapkannya Pimpinan DPRD Jember definitif akan berdampak pada tidak maksimalnya kinerja dari anggota Dewan. Termasuk ancaman tidak bisa melakukan pembahasan terhadap RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2015 sesuai dengan jadwal. “Padahal kan biasanya november sudah didok. Paling tidak september-oktober ini sudah mulai dilakukan pembahasan,” jelas Fendi. Namun, hingga kemarin pimpinan DPRD Jember juga masih belum ditetapkan. Selain itu, sejumlah alat kelengkapan, tata tertib dan sebagainya juga hingga hari ini masih belum selesai dibahas dan ditetapkan DPRD Jember. Sebenarnya, semua itu masih bisa dilakukan yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 16 tahun 2010 dijelaskan jabatan Pimpinan sementara tidak ada batasan waktu, karana masa jabatan itu akan berakhir hingga Pimpinan Definitif ditetapkan. Pimpinan Dewan Definitif belum juga ditetapkan akibat persoalan di internal Partai Gerindra terkait siapa yang ditunjuk menduduki posisi ketua DPRD Jember masa bakti 2014-2019. “Maka roda kepemimpinan Dewan masih akan dipegang oleh pimpinan sementara,” jelas Fendi. Alhasil fungsi dan tugas Dewan yang meliputi fungsi legeslasi, Budgeting (penganggaran), dan fungsi controling (pengawasan) belum bisa dilaksanakan maksimal. Fendi mengkhawatirkan, jika persoalan ini tidak bisa segera diselesaikan, maka RAPBD Jember anggaran 2015 terancam gagal dibahas tepat waktu oleh DPRD Jember. “Pembahasan RAPBD ini seharusnya sudah mulai dilakukan,” jelas Fendi. Apalagi, biasanya November RAPBD ini sudah diparipurna menjadi APBD 2015. Sehingga awal 2015 progam pembangunan sudah bisa langsung dijalankan. “Paling buruk jika tidak terbahas dan tidak ditetapkan, maka disesuaikan dengan APBD 2014,” jelasnya. Selain itu, pihak yang akan dirugikan jika pimpinan definitif tidak segera ditetapkan adalah PDI-Perjuangan dan PKS, dimana kedua partai ini juga memiliki hak menduduki kursi Pimpinan Dewan. Namun, Fendi menjelaskan, dalam PP itu disebutkan tugas dan wewenang pimpinan sementara menyiapkan pembentukan komisai dan kelengkapan dewan yang lain. “PP ini menimbulkan banyak tafsir,” jelasnya. Pasalnya, tidak disebutkan jika pimpinan sementara bisa atau tidak mengambil kebijakan yang menjadi wewenang Pimpinan Definitif. Pasalnya, dalam PP tadi tidak ada item yang memperbolehkan atau melarang. “Artinya, selama hal itu tidak dilarang maka diperbolehkan,” jelasnya. Sehingga bisa saja pimpinan sementara membentuk kelengkapan dewan seperti Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan komisi karena memang tidak ada larangan dalam aturan tersebut.

Selasa, 09 September 2014

Ahmad Dhofir Pecahkan "Rekor", Enam Periode Jadi Anggota Dewan, 3 Kali Ketua DPRD, 4 Kali Pindah Partai dan 3 Kali Pindah Dapil !!!


H Ahmad Dhofir saat pelantikan menjadi Ketua DPRD. 
BONDOWOSO- Ahmad Dhofir memang politisi yang gaek sekaligus unik di Bondowoso. Jika ada pemecahan sebuah "rekor" menjadi anggota dewan terlama, mungkin Dhofir akan menjadi pemenangnya. Sepak terjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan memang tidak diragukan. Komunikasi yang supel dan patronase dengan basis massanya menjadi bekal selama 30 tahun dirinya menjadi anggota dewan di DPRD Bondowoso. Pria sekira umur 58 tahun ini memang cukup low profile. Dalam perbincangan dengan, Ahmad Dhofir mengatakan, dirinya memang sempat mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) sebelum Pemilihan Legialtif pada 9 April lalu. Banyak yang merasa kehilangan sosok Dhofir saat itu. "Namun saat itu, sudah saya sampaikan, saya pergi untuk kembali," kata Dhofir. Akhirnya doa dan ikhtiar Dhofir pun menjadi kenyataan. Pertarungan politik tokoh nahdliyin di Kota Tape ini memang bak tiada yang menandinginya. "Ya beginilah dunia politik, semua ini amanah. Saya sudah 6 periode menjadi anggota dewan, 4 kali pindah partai, 3 periode menjadi ketua dewan dan 3 kali pindah daerah pemilihan," katanya. Proses politi itu kata dia tentunya dilaluinya dengan perjuangan dan keasabaran. Sosok bapak ini mengidolakan KH M Kholil Pengasuh Ponpes Walisongo Kabupaten Situbondo sebagai guru spiritualnya. Awal menapaki karir politiknya, Dhofir pada tahun 90-an maju menjadi anggota dewan lewat Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya hijrah ke PKB pada tahun 2000. Gonjang-ganjing politik juga sempat membuat Dhofir pindah partai lagi yakni ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada sekitar 2010. Merasa pas dengan pilihan politiknya, dia kemudian kembali lagi ke Partai Kebangkitan Bangsa besutan Muhaimin Iskandar. Kini Dhofir kembali merengkuh amanah sebagai Ketua DPRD Bondowoso untuk lima tahun mendatang. Dia juga menerangkan, perjalanan politiknya memang tidak semulus jalan aspal hotmix. Pernah pula dia didera persoalan tuduhan ijazah palsu. Beruntung persoalan itu bisa ditangani dan dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak mengganggu aktifitas politiknya. Pelantikan Anggota DPRD Bondowoso periode 2014-2019 dilaksanakan atas turunnya surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan Anggota DPRD Bondowoso periode 2014-2019 dengan komposisi berdasarkan partai dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu PKB 12 kursi, PDIP 8 kursi, PKS 5 kursi, PPP 5 kursi, Golkar, 5 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Gerindra 3 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PAN 1 kursi. Prosesi acara pengambilan sumpah Anggota DPRD Bondowoso dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang diwakili oleh anggota beragama Islam, H. Ahmad Dhafir, S.Ap dan anggota beragama kristen, Sofi Indriasari, ST. Selain acara pengambilan sumpah janji anggota ditetapkan pula Pimpinan Sementara DPRD Bondowoso, ditandai dengan penyerahan palu dan pimpinan DPRD secara simbolis dari Pimpinan DPRD periode 2009-2014 ke Pimpinan Sementara 2014-2019. Sementara menurut pendapat Sinung Sudrajad yang merupakan anggota dewan periode saat ini dari PDI-Perjuangan, sosok Dhofir adalah orang yang pinter dan cerdas. "Beliau partner yang kuat. Ya kita terus mengamati gerakan politiknya dalam pemerintahan dan dinamika di dewan," kata politisi yang juga lulusan Universitas Jember ini. Dia juga menambahkan, keberadaan Dhofir dalam dunia politik dan pemerintahan di Bondowoso akan mampu menjadi dinamis dalam mengemban amanat rakyat. "Karena di politik sangat tipis perbedaan antara lawan dan kawan. Pemimpin yang baik salah satu cirinya adalah mempunyai karakteristik kuat, di setiap partai politik saya kira punya itu," katanya. 

M Y P E O P L E

V i s i t o r

counter