Kamis, 29 Mei 2008



Mendiknas Terbirit-birit Disambut Demo Mahasiswa Tolak BKM


JEMBER - Kedatangan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo ke Jember disambut dengan demontrasi. Demo kali ini dilakukan puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember. Dalam tuntutannya mereka menolak dengan adanya bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang dikucurkan pemerintah. PMII juga menilai dengan adanya BKM membuktikan pemerintah ingin meredam aksi demonstrasi mahasiswa atas kenaikan harga BBM. Mendiknas sebelumnya melakukan pendaratan di lapangan terbang yang belum jadi yakni Notohadinegoro dengan helikopter milik TNI AL di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung. Keinginan untuk melakukan unjuk rasa di halaman lapter dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Akhirnya pendemo harus puas hanya berunjuk rasa sekitar 3 kilometer dari lapter dan memampang poster "Tolak BKM, uang tutup mulut" saat Mendiknas dan rombongan Muspida lewat dengan kendaraan bus. Mendiknas sempat menyaksikan demo mahasiswa namun tidak menggubris dan melanjutkan perjalanan untuk meresmikan SMPN Kecamatan Ajung.Koordinator lapangan aksi PC PMII Jember Naim Ubadilah mengatakan, kebijakan pemerintah SBY-JK makin hari makin ngawur dan tidak pro rakyat. "Baru saja presiden menaikkan harga BBM ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat dan mendapatkan penolakan luas dari masyarakat, kini muncul lagi BLT yang tidak didukung data valid. Lho sekarang kok malah muncul BKM, ini kan mau meredam demo mahasiswa, kita menolak tegas bantuan itu," kata A Naim Ubadilah, kemarin.Selain menolak kebijakan BKM, PMII juga mengecam keras kesepakatan para rektor untuk membolehkan polisi masuk kampus saat ada ricuh demonstrasi. "Kami mendesak agar pemerintah menaikkan jatah pendidikan hingga 20 persen sesuai undang-undang. Kita juga meminta agar mahasiswa Unas yang kini ditahan agar dibebaskan," ujarnya.Sementara Mendiknas Bambang Sudibyo menanggapi enteng demontrasi yang dilakukan mahasiswa. "Demo mahasiswa itu kan 20 orang saja, itu masih sedikit belum 20 ribu dan belum mewakili masyarakat. Saya tidak takut dengan demo mahasiswa, saya hanya takut kalau ada demo guru," kata Bambang Sudibyo dihadapan ratusan guru usai meresmikan SMPN 2 Kecamatan Ajung. Dia juga menambahkan, dana bantuan BKM itu tetap diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu mulai Juni mendatang. "Kalau ada mahasiswa yang menolak ya silahkan, mungkin dia tergolong mahasiswa kaya dan bantuan itu memang khusus untuk mahasiswa yang miskin kalau mampu ya tidak diberikan. Kalau ada yang menolak ya diberikan yang lain lagi," katanya. Dana BKM itu kata dia akan diberikan kepada sekitar 400 ribu mahasiswa atau sekitar 10 persen dari total mahasiswa yang aktif di Indonesia kurang mampu dengan total dana sekitar Rp 200 miliar. Alokasi untuk mahasiswa diperkirakan mencapai Rp 500 ribu diberikan tiap bulan selama satu tahun. Bambang Sudibyo juga mengatakan, meski ada kenaikan harga BBM, untuk jatah dana BOS tetap ada dan anggarannya tidak mengalami kenaikan yakni sesuai APBN 2008 sekitar Rp 11,05 triliun. "Dana BOS tetap, tidak naik," katanya. Kunjungan Mendiknas itu sebelumnya ke Malang dan diteruskan ke Pulau Bali. Dalam kunjungan ke Jember itu, dia menyempatkan untuk menyaksikan mobil pintar, ekspo sekolah unggulan dan prestasi siswa sekolah. Selain itu dia juga meresmikan SMPN 2 Kecamatan Ajung dan unit sekolah sekolah baru (USB) terdiri dari USB SMP, SMK dan SMP Satu Atap yang ada diberbagai wilayah di Jember. Disamping itu juga diresmikan USB SMP Negeri sebanyak 7 unit, USB SMK Negeri 1 unit dan USB Satu Atap 5 unit. (p juliatmoko)

Tarif Angkot Jadi Naik 38 Persen, Sopir Abaikan Aturan Bupati

JEMBER - Tim Badan Pembina Transportasi Daerah Jember akhirnya memutuskan tarif kenaikan angkutan umum terbaru sejak kemarin. Kenaikan tarif itu berlaku sejak kemarin berdasarkan peraturn bupati dan berlaku bagi angkutan umum pedesaan dan perkotaan.Rinciannya sebegai berikut, untuk angkutan umum lin dari tarif awal Rp 1.800 per penumpang kini menjadi Rp 2.500, untuk bus kota umum dari Rp 1.700 menjadi 2.350, untuk angkutan umum pedesaam umum dari Rp 2.500 menjadi 3.500. Sedangkan untuk tarif angkot pelajar dari Rp 900 kini menjadi Rp 1.250, untuk bus kota pelajar dari Rp 800 menjadi 1.100, untuk angkutan desa pelajar dari Rp 1.100 menjadi Rp 1.500."Kita minta para sopir angkot untuk mematuhi aturan ini setelah kita menyosialisasikannya," kata Asisten II Pemkab Jember Edi Budi Susilo, kemarin. Dia juga mengatakan, rencana kenaikan tarif angkutan umum itu rencananya ada dua pilihan, pertama naik sekitar 38 persen atau sekitar 50 persen dari tarif semula. Namun akhirnya yang dipilih Bupati Jember MZA Djalal yakni pilihan pertama yang kenaikan sebesar 38 persen yang mendasarkan pada imbas kenaikan BBM, kenaikan onderdil dan kenaikan tarif sepihak oleh sopir angkutan umum.Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Sunarsono mengatakan, kenaikan tarif itu diharapkan para sopir angkot tidak menaikkan harga secara sepihak. "Kalau ada sopir yang mbeling dan tidak mematuhi peraturan tarif itu, jelas akan kita jatuhkan sanksi. Bisa saja ancaman pencabutan trayek," kata Sunarsono. Sedangkan salah satu koordinator Front Masyarakat Jember (FMJ) bidang angkutan umum yang sempat mengawali mogok jalan beberapa waktu lalu, Sudarmo menyatakan, para sopir angkutan umum memang sengaja menaikkan tarif karena tidak ingin mengalami kerugian. Selain itu kebanyakan para sopir memang tidak menghendaki kenaikan harga BBM terjadi. "Pemerintah sudah tidak berpihak pada rakyat. Kita juga tidak menghiraukan keputusan bupati soal penyesuaian tarif atau tidak, sebab sebelumnya kita minta ketemu namun tidak ditemui di kantornya," kata Sudarmo yang juga pengurus Sarbumusi Jember ini.Selain itu dia juga menyesalkan adanya sikap yang lambat terhadap pihak Organisasi Angkutan Darat Jember. "Kita sudah mengabaikan Organda Jember, apalagi bupati yang katanya pilihan rakyat itu. Menaikan tarif ini sebenarnya bukan berarti sepihak, kami minta penumpang juga mengerti. Sebab sebelum harga BBM naik saja, penumpang sudah sepi, apalagi sekarang ini," tandasnya. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengancam melakukan aksi mogok besar-besar lagi agar penyesuaian tarif bisa dilakukan. Sekadar diketahui, dengan tidak adanya penyesuaian tarif akhirnya sopir angkutan umum menaikkan tarif sepihak. Kenaikan tarif itu bervariasi, misalkan untuk angkutan lin kota kalau biasanya Rp 2.000 per penumpang selanjutnya naik dari 25 sampai 50 persen. Tarif itu akhirnya menjadi Rp 2.500 sampai 3.000 per penumpang. Bahkan ada juga angkutan umum yang menaikkan tarif hingga Rp 5.000 atau 50 persen dari harga normal sekali angkut. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga BBM."Untuk angkutan kota Kenaikan sebesar lima puluh persen dari tarif Rp 2000 per penumpang umum. Sekarang naik Rp 3000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 1.000, sekarang ditarik Rp 1500 ," kata Wahyudi salah seoarang sopir angkutan umum.Menaikkan tarif secara sepihak juga dilakukan oleh mobil angkutan umum jurusan pedesaan seperti Kecamatan Puger dan Kecamatan Kencong. Kalau biasanya Jember ke Kecamatan Puger yang jaraknya lebih dari 30 kilometer tarifnya Rp 6.000 per penumpang, namun kini menjadi Rp 8.500 per penumpang.Hal yang sama juga dikatakan sopir lain, Arip salah satu sopir lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. "Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin," kata Arip. (p juliatmoko)
Tabel :
Jenis Angkutan Tarif awal Tarif Baru
Angkot (umum) Rp 1.800 Rp 2.500Bus (umum) Rp 1.700 Rp 2.350Angdes (umum) Rp 2.500 Rp 3.500 Angkot (pelajar) Rp 900 Rp 1.250Bus kota (pelajar) Rp 800 Rp 1.100 Angdes (pelajar) Rp 1.100 Rp 1.500
Sumber : Tim Badan Pembina Transportasi Daerah Jember


Wuiiihhh......Angka Kecelakaan Naik 5 Persen

JEMBER- Seiring meningkatnya jumlah pengguna kendaraan, ternyata meningkay pula kejadian kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, tingkat kecelakaan di wilayah Tapal Kuda khususnya Jember mengalami kenaikan sekitar 5
persen. Untuk data kecelakaan di Jawa Timur sudah mencapai angka 2.491 kasus, sedangkan korban yang meninggal sebanyak 871 orang. Sementara itu di tahun 2007 lalu ada 10.048 kasus kecelakaan lalu lintas dan 3.266 orang meninggal dunia. "Provinsi Jawa Timur masuk dalam tiga kota besar rangking atas terkait kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sementara di wilayah kerja Polwil Besuki, angka kecelakaan lalu lintas mulai Januari - April 2008 sebanyak 202 kasus dan untuk wilayah Polres Jember sebanyak 84 kasus.
Angka tersebut, untuk wilayah Besuki sudah tinggi. Jember menempati urutan pertama untuk kecelakaan lalu lintas," kata Dirlantas Polda Jatim Kombespol Condro Kirono usai Deklarasi Mahasiswa Respon Keselamatan Bersama Polisi Lalu Lintas (Marka Lintas) di Dedung Soetardjo Universitas Jember, kemarin.Dia juga mengungkapkan, meskipun harga BBM naik maka diperkirakan angka kendaraan bermotor juga naik yakni kisar antara 7-10 persen.
"Meskipun ada isu tetang kenaikan harga BBM, bahkan saat ini BBM sudah naik, tetapi yang daftar kendaraan baru terus naik," katanya.Dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor itu akan semakin membuat kerja polisi lalu lintas juga bertambah. Selain itu juga makin menambah angka kecelakaan lalu lintas yang makin tinggi."Kita harus bekerja dengan semua pihak, polisi tidak bisa jalan sendiri, begitu juga dengan Pemkab. Untuk menggurangi angka kecelakaan kita gandeng mahasiswa dan pelajar bahkan anak-anak untuk sosialisasi tertib berlalu lintas agar angka kecelakaan bisa diminimalkan," ujarnya.
Dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor saat ini, seharusnya kata dia juga di ikuti dengan perbaikan insfrastruktur serta penambahaan seperti rambu-rambu lalu lintas, tata ruang kota yang ramah lalu lintas, serta perbaikan jalan. Sedangkan Kapolwil Besuki Kombespol Syaiful Suryandri mengatakan, selama bulan Januari hingga April 2008, di Wilayah Kepolisian Besuki sudah terjadi sebanyak 461 kecelakaan dan 202 kejadian korbannya meninggal dunia. "Khusus untuk Jember dari total 202 korban meninggal dunia, Jember menyumbang sebanyak 84 korban jiwa. Kerjasama dengan Faklutas Teknik Unej ini untuk menyelematkan pengguna jalan. Kerjasama semacam ini saya rasa pertama kalinya di Indonesia, meski baru sedikit tapi minimal kita semua sudah berupaya," kata Kapolwil Besuki Kombespol Syaiful Suryandri. (p juliatmoko)
Kecelakaan Jember Tahun 2006 Tahun 2007
Roda dua dan empat 191 631
Meninggal dunia 98 154Luka berat 52 126 Luka ringan 146 775Kerugian Rp 78 juta Rp 291 jutaPelanggaran 19.197 19.812
Tahun 2008 (s/d April) :
Wilayah Kepolisian Besuki : 461 kecelakaan dan 202 kejadian korban meninggal dunia. Jember total menyumbang sebanyak 84 korban kecelakaan meninggal dunia.
Wilayah Jawa Timur : Sampai April 2008 ada 2.491 kasus dengan korban yang meninggal 871 orang. Tahun 2007 ada 10.048 kasus kecelakaan lalu
lintas dan 3.266 orang meninggal dunia.
Sumber : Polres Jember dan Dirlantans Polda Jatim



Mantan Sekwan Merasa Tidak Difungsikan
JEMBER - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Jember Dwijo Sulastiyono mengaku tidak dilibatkan dan difungsikan saat melakukan pengelolaan dana operasional dewan. Dia juga menyatakan kalau Ketua DPRD Jember Madini Farouq mengarahkan dirinya agar tidak perlu cawe-cawe dalam pengelolaan dana operasional dewan tahun 2004-2005. Hal itu terungkap pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus penyimpangan dana oprasional dewan yang menjadikan Madini Farouq dan Machmud Sardjujono menjadi terdakwa dan mendekam di Lapas Kelas II A Jember.Dalam agenda pemeriksaan saksi itu sebenarnya jaksa penuntut umum mendatangkan dua saksi yakni Dwijo dan Heru Susanto. Namun saksi Heru berhalangan hadir karena ada kepentingan dinas."Waktu itu tahun 2004, ketua dewan meminta saya agar tidak ikut-ikut dalam kebijakan dana operasional dewan. Jadi yang melakukan pengelolaan keuangannya yakni kabag keuangan dewan Heru Susanto," aku Dwijo saat persidangan, kemarin. Pria yang kini menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Jember ini juga menyaksikan kalau dirinya mendapatkan arahan itu secara lisan saja dan hanya dilibatkan saat pelaporan kepada pimpinan dewan saja. Dengan sekelumit kesaksian mantan sekwan yang menjabat 6 Oktober 2004sampai 1 Agustus 2005 itu bisa jadi membuktikan kalau Dwijo tidak ingin tersangkut kasus korupsi dewan. Meski demikian jawaban demi jawaban Dwijo agaknya meragukan. Saat ditanya oleh salah satu anggota majelis hakim Yanto, yang meluruskan adanya surat keputusan bupati untuk memfungsikan tugas sekretariat dewan. Namun Dwijo tidak memberikan jawaban tegas."Dalam laporan keuangan anda (Dwijo) menunjukkan benar secara hitam putih diatas kertas. Tapi kok kebenarn itu anda tidak tahu dan tidak ada catatan dari hasil pemeriksaan BPK ? . Ini kan janggal karena Sekwan merasa tidak difungsikan," timpal Yanto. Mantan Sekwan Dwijo juga untuk kedua kalinya disemprot salah satu anggota jaksa penuntut umum Awaluddin. " Kenapa anda (Dwijo) kok juga tidak mengetahui hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditanda tangani dalam berita acara. Apalagi pemeriksaan keuangan itu ada kaitannya dengan dana pakaian dinas dan pakaian khas Jember senilai Rp 160 juta," sergah Awaluddin. Awaluddin juga merasa ada kejanggalan adanya pos dana pakaian dinas itu karena Dwijo menyatakan adanya pos dana dewan yang "dititipkan" di pos sekwan. "Padahal penitipan itu berdasarkan Kepmendagri," ujarnya.Setelah beberapa pertanyaan diajukan ke saksi Dwijo, majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan untuk kroscek kepada pengacara dan terdakwa. Salah satu terdakwa Madini Farouq menyatakan kalau tidak semua kesaksian yang diberikan Dwuji itu benar. "Ada satu hal yang perlu saya luruskan, saya tidak pernah sama sekali memberikan pernyataan memberi arahan dalam pengelolaan keuangan anggaran dewan tahun 2004," timpal Gus Mamak, panggilan akranb Madini Farouq. Gus Mamak beranggapan kalau dirnya menjadi ketua dewan setelah Dwijo menjabat lebih dulu sebagai Sekwan. "Saya jadi ketua dewan namun lebih dulu Dwijo saat menjadi Sekwan. Jadi persoalan tidak difungsikannya sebagai tugas Sekwan, saya kira ada persoalan di internal sekretariat dewan sendiri," katanya. Menanggapi hal itu, terdakwa dua yakni Machmud Sardjujono tidak memeberikan jawabn panjang, dia hanya menyatakan cukup. (p juliatmoko)

Senin, 26 Mei 2008


Gempa Letusan Menurun,
Gunung Semeru Tetap Saja Siaga

LUMAJANG - Aktifitas Gunung Semeru berangsur menurun. Namun demikian, status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih tetap yakni siaga level III hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Berdasarkan pantauan Pos Pemantau Semeru di Gunung Sawur Kecamatan Candipuro menyebutkan, sejak Senin dinihari hingga terjadi 25 kali gempa letusan, dua kali letusan tremor dan tidak ada awan panas yang turun sampai ke Besuk Kobokan. Sedangkan pantauan sejak pukul 06.00 – 12.00 WIB, pos pantau mencatat ada sekitar 12 kali gempa letusan dan tak ada guguran awan panas. "Jika dibandingkan dua atau tiga hari sebelumnya, jumlah letusan turun drastis," kata Kepala Pos Pemantan Gunung Sawur Suparno, kemarin.Padahal jika dibanding dengan aktifitas Gunung Semeru pada Sabtu lalu, terdapat 103 kali gempa letusan, tiga kali gempa guguran, duakali awan panas dan tiga kali tremor. Selanjutnya pada Minggu lalu gunung merapi aktif ini mengalami 93 kali gempa letusan, empat guguran awas panan, satu kali vulkanik dalam dan satu kali tremor. "Kita terus melakukan eveluasi untuk mengamati aktifitas Semeru. Soal kemungkinan penurunan status dari siaga ke waspada, itu masih belum diketahui," ujarnya.
Hingga saat ini Pos Pemantau bersama Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung terus melakukan pemantauan secara intensif. "Pemantauan itu dilakukan untuk setiap enam jam sekali," imbuhnya. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkab Lumajang, Wisu Wasono Adi tetap menghimbau agar warga sekitar gunung waspada namun jangan sampai terlalu mengkhawatirkan diri."Kondisi Gunung Semeru bisa dikatakan berangsur normal seperti hari biasanya. Kondisinya tidak seperti tanggal 21 lalu yang terdapat awan panas turun hingga 3.000 meter. Selain itu evaluasi pada hari kemarin kondisinya lebih normal namun awan panas sebelumnya. Belum ada evakuasi warga dibawah gunung, kita menunggu koordinasi dari tim Bandung," kata Wisu Wasono Adi. (p juliatmoko)

Tarif Angkutan Umum Makin Tak Terkendali

JEMBER - Menyusul kenaikan harga BBM dan belum ada pengumuman resmi kenaikan tarif dari pemerintah daerah, para sopir angkutan kota dan pedesaan mulai sudah menaikkan tarif secara sepihak. Akibatnya tarif angkutan umum menjadi tidak terkendali. Kenaikan tarif itu bervariasi, misalkan untuk angkutan lin kota kalau biasanya Rp 2.000 per penumpang selanjutnya naik dari 25 sampai 50 persen. Tarif itu akhirnya menjadi Rp 2.500 sampai 3.000 per penumpang. Bahkan ada juga angkutan umum yang menaikkan tarif hingga Rp 5.000 atau 50 persen dari harga normal sekali angkut. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga BBM."Untuk angkutan kota Kenaikan sebesar lima puluh persen dari tarif Rp 2000 per penumpang umum. Sekarang naik Rp 3000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 1.000, sekarang ditarik Rp 1500 ," kata Wahyudi salah seoarang sopir angkutan umum, kemarin.Menaikkan tarif secara sepihak juga dilakukan oleh mobil angkutan umum jurusan pedesaan seperti Kecmatan Puger dan Kecamatan Kencong. Kalau biasanya Jember ke Kecamatan Puger yang jaraknya lebih dari 30 kilometer tarifnya Rp 6.000 per penumpang, namun kini menjadi Rp 8.500 per penumpang.Hal yang sama juga dikatakan sopir lain, Arip salah satu sopir lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. "Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin," kata Arip.Kenaikan tarif bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) juga mengalami kenaikan berkisar 15 persen. Untuk bus level ekonomi jurusan Jember ke Surabaya biasanya Rp 20.800 per penumpang, namun saat ini naik menjadi Rp 27.000 - 29.000 per penumpang.Sedangkan tarif untuk kelas bus patas AKDP juga naik dari Rp 40.000 per penumpang menjadi Rp 48.000 per penumpang.Salah satu koordinator Front Masyarakat Jember (FMJ) bidang angkutan umum yang sempat mengawali mogok jalan beberawa waktu lalu, Sudarmo menyatakan, para sopir angkutan umum memang sengaja menaikkan tarif karena tidak ingin mengalami kerugian. Selain itu kebanyakan para sopir memang tidak menghendaki kenaikan harga BBM terjadi. "Pemerintah sudah tidak berpihak pada rakyat. Kita juga tidak menghiraukan keputusan bupati soal penyesuaian tarif, sebab sebelumnya kita minta ketemu namun tidak ditemui di kantornya," kata Sudarmo.Selain itu dia juga menyesalkan adanya sikap yang lambat terhadap pihak Organisasi Angkutan Darat Jember. "Kita sudah mengabaikan Organda Jember, apalagi bupati yang katanya pilihan rakyat itu. Menaikan tarif ini sebenarnya bukan berarti sepihak, kami minta penumpang juga mengerti. Sebab sebelum harga BBM naik saja, penumpang sudah sepi, apalagi sekarang ini," tandasnya. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengancam melakukan aksi mogok besar-besar lagi agar penyesuaian tarif bisa dilakukan. Sementara Pemkab Jember langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas imbas dan solusi kenaikan harga BBM. Assisten II Pemkab Jember Edi B Susilo mengatakan rapat itu diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, Distributor BBM wilayah Besuki dan Lumajang, Polres Jember, Bakesbang dan Linmas Jember, Disnakertrans dan Disperindag Jember untuk mengevaluasi dampak BBM."Terkait keluhan masyarakat pengguna angkutan umum mengeluhkan kenaikan tarif, kita terus berkoordinasi dengan Organda dan Badan Transportasi Daerah untuk segera mungkin menetapkan tarif baru terhadap angkutan umum," kata Edi Budi Susilo. Pihaknya juga mengatakan, pada hari iniakan ada pertemuan lagi dengan melibatkan Badan Transportasi Daerah. "Untuk penetapan tarif baru, sudah ditugaskan Dishub untuk menghitung dampak dari kenaikan BBM dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketika sudah diputuskan, maka segera disosialisasikan. Jadi ada keseragaman penetapan tarif," ujarnya.Sedangkan Kepala Disperindag Pemkab Jember Hariyanto mengatakan, sampai saat ini kebutuhan bahan pokok masih relatif normal bahkan ada yang cenderung mengalami penurunan. Namun pihaknya terus melakukan pemantauan disentra-sentra pendistribusian bahan pokok tersebut. "Kalaupun ada kenaikan masih berkisar dibawah 5 persen yaitu antara 1 hingga 3 persen. Namun mulai 1 juni mendatang akan melakukan peninjauan ulang untuk harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar induk," kata Hariyanto. Meski demikian, kata dia yang paling utama saat ini adalah menjaga ketersediaan barang, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang tidak terkendali. Terkait dengan minyak tanah, setiap ada kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan pemerintah harus menetapkan harga eceran tertinggi yang berlaku. Sedangkan untuk menetapkan HET harus memenuhi 3 komponen yaitu harga eks instalasi pertamina termasuk PPN yang saat ini harganya Rp 2500, kedua keuntungan agen dan ketiga ongkos angkut radius 135 km dari instalasi depot suplai terminal Tanjungwangi ke Jember. "Harus dilakukan penetapan dengan Hiswana migas paling tidak satu atau dua hari ini dan selanjutnya akan segera diputuskan HET mitan," ujarnya. (p juliatmoko)



Khofifah Tantang Pangdam Siap Kontrak Politik Damai

JEMBER- Desakan Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Bambang Suranto meminta KPUD Jatim agar membuat kontrak politik dengan para pasangan cagub-cawagub disambut positif salah satu cagub Khofifah Indar Parawansa. "Lho, kita itu sebenarnya sudah pernah dimediasi oleh KPID, disitu sudah terbangun komitmen yang damai dan tidak saling fitnah. Namun yang lebih baik dalam kotrak itu ada tanda tangan ketika proses dan usai pilgub maka bisa berjalan damai," kata Khofifah disela-sela blusukan ke Pasar Tanjung Kabupaten Jember, kemarin.Pangdam sebelumnya meminta sebelum tanggal 23 Juli mendatang agar para pasangan calon sudah melakukan kontrak politik itu. untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan usai pencoblosan. "KPID bikin kontrak politik itu dua minggu lalu. Kalau Pangdam mau buat, Polda mu buat silahkan. Pada dasarnya ada pilgub harus ada komitmen kebersamaan dan tidak terpancing kepada konflik, saya siap saja kontrak politik," ujarnya.Lawatan Khofifah kali ini didampingi istri Hasyim Muzadi serta ratusan kader fatayat, muslimat NU serta Perempuan PPP Jember. Satu-satunya cagub perempuan dari lalangan nahdliyin ini juga sowan ke Nyai Achmad Shidiq yang merupakan sesepuh ulama di Jember. "Kalau ada kader NU yang akan maju pilgub kenapa harus menjadi calon wakil, kalau perlu menjadi calon gubernur saja seperti saya. Makanya ibu-ibu jangan lupa dengan saya saat pemilihan nanti," ucapnya dihadapan ratusan warga nahdliyin dan guru ngaji. Pasangan calon wakil gubernur Mudjiono ini juga menyentil persoalan BLT. Menurutnya, BLT wajib diberikan pada usia lanjut dan fakir miskin, namun kalau warga miskin dengan usia produktif maka perlu diajak untuk melakukan padat karya. "BLT secara nasional ada sekitar 52 triliun. BLT mestinya juga perlu untuk membangun infrastruktur yang melibatkan warga miskin dengan umur produktif," katanya. Sehari sebelumnya, Khofifah menyempatkan blusukan pula di Pasar Induk Kabupaten Bondowoso. Disana diaa disambati persoalan naiknya harga BBM dan makin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. "Jika nanti jadi gubernur, saya ingin mengatasinya dengan menggunakan dana coorporate social responsible. Wajar jika ada BUMN atau BUMD di Jatim memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat miskin. Perusahaan tersebut harus transparan mengenai alokasi dana CSR yang disediakan warga miskin dan kurang mampu," katanya ketika menemui para pedagang pasar. (p juliatmoko)


FMJ Bakar Foto Presiden SBY-JK dan Bupati Djalal-Kusen
"Pimpinan Rakyat Yang Dianggap Buta dan Tuli"

JEMBER - Harga BBM akhirnya naik juga. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Masyarakat Jember (FMJ) mengungkapkan kekesalan mereka dengan membakar foto Presiden SBY-JK. di depan Taman Makam Pahlawan Jember. Tak luput juga FMJ juga membakar foto Bupati dan Wakil Bupati Jember MZA Djalal dan Kusen Andalas yang dinilai buta dan tuli mengaspirasikan keresahan masyarakat atas naiknya harga BBM. FMJ sebelumnya juga kesal saat demo bersama ratusan sopir angkutan umum, mahasiswa dengan mengerahkan ratusan mobil penumpang umum serta melumpuhkan kota Jember hingga empat jam."Pemerintah yang mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM membuktikan pemerintah tidak pro rakyat. Rakyat Jember menyatakan mosi tidak percaya pada SBYY-JK dan mereka layak untum mundur dari presiden," kata Koordinator FMJ Rico Nurfiansyah, kemarin.Sebelum membakar foto pimpinan negara dan daerah, FMJ melakukan pengibaran bendera merah putih setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya. Pendemo yang mayoritas mengenakan pakaian serba hitam sebagai lambang duka cita itu juga sempat memblokade jalan raya depan Taman Makam Pahlawan hingga macet beberapa jam. Usai mengibarkan bendera setengah tiang, pendemo yang merupakan gabungan dari GMNI, PMII, HMI, KAMMI, PMKRI dan lainnya itu juga menggelar salat jenazah di depan TMP Jember. Mereka menyolati sebuah keranda yang ditempeli foto SBY-JK dan pasangan Bupati-Wakil Bupati Jember, MZA Djalal-Kusen Andalas. Bupati Kabupaten Jember itu dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa pun membakar keranda dan foto pasangan SBY-JK dan MZA Djalal-Kusen andalas ikut terbakar. Mereka juga menaburkan bunga di atas keranda tersebut. "Pemerintah macam apa ini kok tidak mau menemui rakyatnya, katanya bupati pilihan rakyat. Kita akan mengerahkan massa lebih banyak lagi untuk menggalang penolakan kenaikan BBM," timpal Ketua PC PMII Jember Achmad Faidi Sujaie.Selain itu dia juga mendesak agar Pemkab Jember segera menghentikan proyek penerangan jalan umum senilai Rp 85 miliar yang dinilai pemboroasan uang rakyat. "Lebih baik kembangkan energi alternatif. Penting juga masyarakat untuk menolak BLT karena bukan jawaban atas kompensasi kenaikan BBM," tandasnya.Sementara menyusul kenaikan harga BBM dan bBelum ada pengumuman resmi kenaikan tarif daripemerintah daerah, para sopir angkutan kota dan pedesaan mulai kemarin sudah menaikkan Tarif secara sepihak hingga Rp 5.000 lima atau 50 persen dari harga normal sekali angkut. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga BBM."Untuk angkutan kota Kenaikan sebesar lima puluh persen dari tarif Rp 2000 per penumpang umum. Sekarang naik Rp 3000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 1.000, sekarang ditarik Rp 1500 ," kata Wahyudi salah seoarang sopir angkutan umum.Hal yang sama juga dilakukan para angkutan pedesaan yang menaikkan rata-rata 20 persen dari tarif Jember-Puger yang Biasanya Rp 8000 menjadi Rp 10.000 per penumpang. Hal yang sama juga dikatakan sopir lain, Arip salah satu sopir lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. "Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin," kata Arip.Sedangkan Sedangkan Wira Penjualan Pertamina di Jember FX Sutrisno mengatakan, sebenarnya kondisi stok BBM di Jember dan sekitarnya seperti Lumajang, Jember dan Bondowoso masih tergolong normal. Namun demikian ada penambahan stok sekitar 10 persen dari stok normal."Tidak ada pengurangan stok, malah ada penambahan stok sekitar 10 persen. Habisnya premium di SPBU karena konsumen saja yang membeli panik dengan ukuran lebih banyak dari pada hari biasanya," kata FX Sutrisno. Dia juga mengatakan, pada umumnya untuk stok di Jember berkisar 330 kiloliter BBM dan kini bertambah kisaran 400 kiloliter untuk 29 SPBU. Jika ditambah dengan daerah sekitarnya bisa mencapai 800 kiloliter lebih. (p juliatmoko)


Eksepsi Mamak-Machmud Kandas Ditolak Hakim
JPU Bakal Hadirkan 35 Saksi

JEMBER -Pupus sudah harapan terdakwa Ketua dan Wakil DPRD Jember Madini Farouq alias Gus Mamak dan Machmud Sardjujono untuk menghirup udara bebas. Pasalnya, majelis hakim tidak mengabulkan alias menolak permohonan eksepsi kedua terdakwa. Ketua majelis hakim Aminal Umam saat persidangan mengatakan, permohonan eksepsi yang kemudian juga dimentahkan jaksa penuntut umum itu memang dianggap rasional secara hukum. Aminal Umam akhirnya memutuskan akan tetap melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi itu yang merugikan negara senilai Rp 1,1 miliar dari kasus penyimpangan Dana Operasional Dewan dan Dana Bantuan Hukum. "Keberatan yang yang disampaikan kuasa hukum terdakwa sebenarnya telah masuk ke materi pokok perkara," kata Aminal Umam, kemarin.
Sedangkan Yanto salah satu hakim yang ditunjuk juru bicara majelis mengatakan, pihaknya mempersilahkan kedua terdakwa untuk melakukan banding. "Nanti berkas upaya banding itu akan dikirim bersama berkas pokok perkara," kata Yanto. Soal penangguhan penahanan, majelis hakim tidak harus menjawab setiap kali sidang. Yanto menganggap ada upaya menangguhkan kedua terdakwa, maka akan dibut buat penetapan karena terkait dengan lembaga lain seperti Lembaga Pemusyawaratan dan Kejaksaan Negeri Jember."Sampai saat ini terdakwa belum mendapat penangguhan penahanan. Kalau tidak mengabulkan kan tidak perlu menjawab. Tapi saya tidak bilang ditolak," ujarnya. Dia juga menambahkan, peluang untuk mendapat penangguhan penahanan masih terbuka. Asalkan palu putusan akhir majelis hakim belum digedok dan penahan terdakwa itu ada berbagai pertimbangan khsusus.Sebelum dan seusai persidangan digelar, sekitar seratusan massa pendukung kedua terdakwa sempat melakukan doa dihalaman Pengadilan Negeri Jember bersama agar majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan. Salah satu pendukung Gus Mamak yang juga Ketua PAC PKNU Kencong H Khoiri mengatakan, ratusan massa itu sebenarnya menggelar istighotsah sebagai ungkapan rasa kekecewaan atas putusan majelis hakim yang dianggap tidak adil dalam memutuskan perkara. "Anehnya kenapa majelis hakim juga sama sekali tak menyinggung permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan terdakwa," kata H Khoiri.Sedangkan ketua tim penasehat hukum kedua terdakwa, Achmad Kholili dan Yani Takariyanto mengatakan langsung mengajukan upaya banding atas ditolaknya putusan sela tersebut. Selain alasan banding juga dikarenakan kedua terdakwa dan pengacara tidak diberi kesempatan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dalam sidang."Ini adalah sebenarnya hak terdakwa. Semua undang-undang yang dijadikan dasar eksepsi tidak dicabut. Apa perlu penafsiran lagi, mari kita uji apa benar penafsiran majelis hakim beralasan di pengadilan tinggi nanti," Achmad Kholili.Salah satu pengacara Jani Takarianto menanggapi keputusan hakim itu tidak adil dan tidak memberikan kesempatan pada klien dan pengacara untuk mengajukan argumentasi. "Hakim kok langsung menutup persidangan. Ketua majelis hakim langsung main ketuk palu dan menutup persidangan," kata Yani Takariyanto. Dia juga bakal tetap mengajukan permohonan penangguhan penahanan sudah diajukan selama sebulan terakhir ini. "Kita sudah mengikutsertakan jaminan dari sejumlah pihak. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari majelis hakim," katanya."Ini hak terdakwa. Semua undang-undang yang dijadikan dasar eksepsi tidak dicabut. Apa perlu penafsiran lagi? Mari kita uji apa benar penafsiran majelis hakim beralasan," katanya. Terpisah, jaksa penuntut uumum melali Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember M Basyar Rifai mengatakan, dengan sidang yang tetap dilanjutkan itu maka pihaknya akan mendatangkan saksi-saksi. "Untuk saksi dalam kasus itu ada sekitar 35 pejabat. Mereka yakni 19 pejabat pada kasus dana operasional dewan dan 16 pejabat pada kasus dana bantuan hukum," kata M Basyari Rifai. Menurut dia, puluhan saksi yang idatangkan itu diantaranya Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, mntan Kabag Keuangan era Bupadi Samsul yakni Mulyadi serta mantan sekretarits dewan dan bagian adminsitrasi keuangan lainnya. "Soal status Kusen dalam kasus dana operasional, kita belum tahun sampai sekarang. Silahkan saja tanyakan ke Polda Jatim," timpalnya. (p juliatmoko)


SPBU Mulai Kosong BBM, Pemilik Kios Dilarang Kulakan

JEMBER - Menyusul rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat, menyebabkan kepanikan warga untuk membeli BBM bagi kendaraan mereka. Dari pantauan SINDO, mulai Rabu (21/5) malam hingga sore kemarin disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah mengalami antrean hingga mengular. Salah pembeli premium dengan kendaraan roda dua mengaku cepat-cepat membeli BBM karena dikabarkan harganya akan naik sejak kemarin. Tak ayal pemilik kendaraan roda dua dan roda empat membeli BBM dengan mengisi penuh tangki kendaraan mereka. Selanjutnya, sejumlah pemilik kios bahkan dilarang membeli premium oleh pihak SPBU dengan alasan takut untuk ditumbun. "Padahal kita sudah menunjukkan surat keterangan dari kelurahan untuk pembelian premium maksimal 20 liter. Tapi tidak diperbolehkan oleh pemilik SPBU, ya terpaksa ada yang beli dengan kendaraan roda dua jenis laki-laki," kat Didik salah satu pemilik kios premium di Jalan Kalimantan Kecamatan Sumbersari, kemarin.Dengan dilarangnya pembelian itu, akhirnya menyebabkan harga premium di tingkat kios eceran naik hingga tembus Rp 6.500 per botol atau tidak sampai seliter. Apalagi hal itu juga dipicu dengan pembelian premium oleh kendaraan, menyebabkan stok BBM di SPBU habis. Novi, salah satu karyawan SPBU di Jalan A Yani Kecamatan Kaliwates mengatakan, sekitar Rabu pukul 8 malam premium sudah habis. Begitupula keesokannya, tercatat di beberapa SPBU diantaranya di Jalan A Yani, Jalan Gajah Mada, Jl Gebang dan Jalan Mastrip pada siang harinya sudah kehabisan stok premium. "Mungkin pembeli BBM sedang banyak-banyaknya karena ada kabar mau naik. Malam hari sudah habis, padahal permintaan sangat banyak tapi tidak ada tambahan stok," kata Novi.Sedangkan Sedangkan Wira Penjualan Pertamina di Jember FX Sutrisno mengatakan, sebenarnya kondisi stok BBM di Jember dan sekitarnya seperti Lumajang, Jember dan Bondowoso masih tergolong normal."Tidak ada pengurangan stok. Habisnya premium di SPBU karena konsumen saja yang membeli panik dengan ukuran lebih banyak dari pada hari biasanya," kata FX Sutrisno. Dia juga mengatakan, pada umumnya untuk stok di Jember berkisar 330 kiloliter BBM dan jika ditambah dengan daerah sekitarnya bisa mencapai 552 kiloliter.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemkab Jember Hariyanto kemarin melakukan pemantauan diseluruh SPBU se-Jember. "Dari pantauan kami, ada pengurangan stok premium di beberapa SPBU. Pengurangannya dari Pertamina hingga 50 persen. Kita belum mengetahui adanya pengurangan itu dari pihak Pertamina," kata Hariyanto, kemarin. Dia juga mengatakan, meski belum mengetahui penyebab dikurangainya pasokan, namun kelihatannya ada keterlambatan pengiriman dari kapal Pertimana ke sejumlah Depo. Hariyanto juga mengatakan, dimungkinkan habisnya stok premium di SPBU dikarenakan panic buying. "Salah satu SPBU di Kecamatan Silo, daerah kota sampai Kecamatan Balung terbukti ada pengurangan dari stok biasanya yakni dari 16 rb liter menjadi 8 ribu liter," ujarnya.Terkait adanya lonjakan harga premium di kios, Disperindag tidak tahu-menahu sebab pihaknya tetap mengacu pada penjualan resmi. "Kita berupaya koordinasi dengan Pertamina agar masyarakat tidak dirugikan. Ada beberapa SPBU yang sudah minta penjagaan polisi, diantaranya SPBU di Kecamatan Kalisat, Ambulu dan Pakusari," ujarnya. (p juliatmoko)

Gunung Semeru Siaga Level Tiga

LUMAJANG - Aktifitas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dinaikkan. Jika sebelumnya status tertinggi di Pulau Jawa masih Waspada Level II, kini statusnya naik menjadi Siaga Level III semenjak tiga hari lalu. Berdasarkan pantauan Pos Pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur Candipuro menyebutkan, meski aktifitas gunung cendrung menurun namun ditandai sekali-sekali guguran awan apanas serta lava pijar. Lava pijar itu bahkan intensitasnya mencapai enam kali guguran awan panas serta lava pijar. Menurut Suparno salah satu petugas pencatat seismik alat seismograf di Pos Pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur Candipuro menyebutkan, sejumlah letusan dari kawah gunung tidak sampai menimbulkan gempa. "Gunung Semeru mengalami perubahan guguran awan panas hingga mencapai radius 3.000 meter sejak 21 Mei pukul 18.00. Sedangkan interval letusan masih dinyatakan normal," kata Suparno, kemarin.Dia juga menerangkan, ada perbandingan indikator peningkatan status menjadi siaga juga dikarenakan adanya interval guguran awan panas pada status Waspada hanya 1.500 meter. Sementara dari pantauan gerakan seismik dinyatakan masih normal. Namun kondisi kegempaan yang terjadi rutin pada kisaran lebih dari 100 kali pada skala tremor harmonik. Padahal pada hari biasanya, letusan Gunung Semeru dalam kondisi normal mengeluarkan letusan sebanyak 80 per hari dengan interval waktu 20 hingga 30 menit. Namun jumlah letusan berkisar 15 hingga 17 kali dengan interval waktu diatas 4 jam. Kekhawatiran akan letusan dasyat bisa terjadi secara tiba tiba dan kondisinya diperparah karena petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara visual akibat semeru selalu tertutup kabut tebal. Satu-satunya pemantauan kini hanya mengandalkan pada seismograf dan pemantau digital yang terpasang di Gunung sawur, tanpa ada solar panel yang kondisinya masih rusak. Petugas tetap menghimbau kepada warga agar tetap berhati hati dan meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan munculnya letusan dan banjir lahar dingin yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan."Peningkatan status menjadi Siaga telah ditetapkan oleh Ir Surono Kepala Badan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Geologi Bandung. Saat ini masyatakat di sekitar laharan diminta waspada, sedangkan aktifitas pendakian Gunung Semeru hanya boleh dilakukan sampai di Kalimati dan tidak diperbolehkan sampai Puncak Mahameru sebab masih dalam kondisi bahaya," katanya.Berdasarkan laporan yang dia terima, guguran awan panas melewati aliran Besuk Sat, Besuk Bang dan Besuk Kobokan. Bahkan setiap 15-20 menit terjadi letusan di Puncak Mahameru juga mengakibatkan awan panas. Guguran awan panas sehari sebelumnya juga terjadi 6 kali dengan jarak luncur 1.000 meter. Padahal selama ini Gunung Semeru tidak pernah terjadi guguran awan panas sejauh 3.000 meter yang termasuk kategori primer itu. Sementara Sekretaris Linmas Penanggulangan Bencana Pemkab Lumajang Zainul Zaiani mengatakan, akibat peningkatan status Gunung Semeru, terdapat lokasi yang turut diwaspadai yakni wilayah Kecamatan Pronojiwo. "Jadi warga Supit Urang, Oro-oro Ombo, Besuk Kobokan sudah kita minta untuk wasapada. Kalau jaraknya sekitar 10 Km dari puncak Semeru. Kami juga masih menunggu kelanjutan surat dari Badan Vukanologi di Bandung untuk perintah evakuasi warga," kata Zainul Zaiani. (p juliatmoko)

Rabu, 21 Mei 2008





MELAWAN ATAU TERUS TERTINDAS ...

Demo BBM Lumpuhkan Kota Jember
Blokade Jalan Alun-alun 4 Jam


JEMBER - Ratusan massa terdiri dari mahasiswa dan sopir lin yang tergabung dalam Front Masyarakat Jember (FMJ) tolak kenaikan harga BBM, tumpah di Alun-alun Kota Jember. Aksi itu juga turut melumpuhkan jalan-jalan protokol Jember sehingga lumpuh selama 4 jam. Awalnya massa bergerak dari Kampus Universitas Jember kemudian menuju Jalan PB Sudirman. Dilokasi itu, jalan menuju Alun-alun sudah mulai padat dan macet. Aksi kemudian meneruskan arahnya menuju Kantor Pemkab Jember bersama ratusan sopir lin lengkap dengan kendaraan warna kuning tersebut. Akibat mogoknya angkutan lin se-Jember menyebabkan puluhan penumpang terlantar dan memilih naik ojek.FMJ juga menunjukkan teaterikal kesengsaraan rakyat ketika BBM mengalami kenaikan. Selain itu, satu keranda jenazah juga ikut diboyong sebagai simbol pemerintah yang tidak respon dengan kondisi kemiskinan masyarakat. Smpat terjadi ricuh dalam aksi tersebut antara mahasiswa dengan aparat Satpol PP hingga menyebabkan pagar Kantor Pemkab Jember roboh. Meski demikian tidak ada tindakan represif dan penangkapan dalam aksi ricuh itu. "Kita ingin ketemu dengan pak bupati Djalal. Kalau BBM naik, kami akan sengsara karena dikejar setoran, padahal BBM belum naik saja penumpang sudah sepi. Kita ingin Djalal juga menolak kenaikan harga BBM," kata Arip salah satu sopi lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun, tadi siang. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin.Sedangkan Ketua GMNI Jember Rico Nurfiansyah mendesak agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Selain itu mereka juga menuntut agar ada revisi undang-undang Penanaman Modal Asing serta undang-undang minyak dan gas. "Aset migas dalam negeri yang dikuasai asing itulah yang membuat harga BBM naik tajam dan tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia," kata Rico Nurfiansyah.Tidak puas karena tidak ditemui Bupati Jember MZA Djalal, massa kemudian bergerak mengepung Pendopo Bupati. Aksi itu masih sempat memblokade jalan lagi menuju arah alun-alun. Namun sayangnya, massa tetap saja tidak ditemui bupati pilihan rakyat tersebut kerena yang bersangkutan ada acara bedah potensi desa. "Pemerintah macam apa ini kok tidak mau menemui rakyatnya, katanya bupati pilihan rakyat. Kita akan mengerahkan massa lebih banyak pada besok lusa bersama rakyat yang kesusahan BBM," kata Ketua PC PMII Jember Achmad Faidi Sujaie.Smentara antrean BBM di sejumlah SPBU terjadi di sejumlah kecamatan di Jember. Antrean itu berada di Kecamatan Ngencong, Balung, Rambipuji, Ambulu, Jenggawah, Kencong dan beberapa kecamatan lainnya. Diduga, antrean karena adanya keterlambatan pasokan sejak kemarin. Akibatnya antrean panjang terjadi sampai siang karena masyarakat tidak kebagian. Sedangkan Wira Penjualan Pertamina di Jember FX Sutrisno mengatakan, antrean di sejumlah SPBU dikarenakan adanya keterlambatan pasokan. Slein itu juga disebabkan kapal tanker yang mestinya datang di pagi hari namun datang pada malam harinya. "Memang ada keterlambatan penerimaan yaitu pada kedatangan tanker. Keterlambatan juga mengakibatkan pasokan menurun. Kalau biasanya 28 SPBU dijatah 330 kilo liter per hari namun, terpaksa diberi jatah 232 kilo liter dan selanjutnya akan ditambah menjadi 448 kilo liter," FX Sutrisno. Sedangkan Pengurus himpunan wiraswasta Nasional Minyak dan gas (Hiswanamigas) Jember membuka sambungan telepon untuk masyarakat yang difungsikan masyarakat untuk menyampaikan laporan jika dilapangan ditemukan penimbunan atau kelangkaan menjelang kenaikan harga minyak pada akhir bulan Mei.Ketua Bidang Minyak Tanah Hiswanamigas Jember M Satib mengatakan, nomor telepon salularnya 0813 58 899996 dibuka untuk masyarakat. "Tujuannya agar sistem pengawasan dan pelaporan jika ditemukan ketidakberesan pada pendistribusian minyak bisa lebih cepat. Tapi sementara ini nomor telepon tersebut untuk kepentingan pelaporan minyak tanah, untuk BBM jenis lain, laiknya premium, maupun solar belum bisa ditanggapi secara maksimal," kata M Satib. (p juliatmoko)

Senin, 19 Mei 2008




Korupsi Dimana-mana, Rakyat Tak Percaya Birokrat
Warga Miskin Ramai-Ramai Minta Didata BLT

JEMBER- Puluhan warga miskin dari dua desa yakni Panduman dan Jelbuk di Kecamatan Jelbuk mendatangi kantor kecamatan mereka untuk minta didata sebagi warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). BLT itu rencananya akan dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi menyusul kenaikan harga BBM. Desakan itu dilakukan karena selama dua tahun ini mereka tidak mendapatkan bagian BLT seperti warga miskin lainnya. "Harga BBM terus naik, tapi BLT malah kami tidak dapat. Padahal kita termasuk warga miskin. Kami menolak naiknya BBM dan BLT jika masih memakai data lama," kata Awas Gholib warga asal Desa Panduman, kemarin.Dalam aksi mendatangi kantor kecamatan itu mereka memampang poster antara lain, "BLT seharusnya bantuan langsung ternak", "Aku miskin tapi tidak mau mengemis", "BPS, kami kok gak didata?", "BLT Rp 100 ribu mana cukup", serta poster lainnya.Hal yang sama juga diungkapkan Bambang warga Desa Jelbuk. Menurut dia, selama ini warga yang mendapatkan BLT justru salah sasaran. "Warga yang tidak dikategorikan miskin justru dapat bantuan, sedangkan kami tidak dapat. Ada dugaan kalau pendataan itu saudara dari perangkat desa," kata Bambang. Dia meminta agar jika BLT disalurkan, maka sebelumnya harus dilakukan pendataan oleh BPS, perangkat desa dan tokoh amsyarakat sekitar yang tahu kondisi warga miskin. Mereka juga menolak jika penyaluran dana BLT itu tetap memakai data BPS yang lama.Usai melakukan aksi tersebut, warga kemudian menggantungkan peralatan dapur seperti panci, kompor dan lainnya didepan rumah mereka. Itu sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM yang terus melambung dan tidak jelasnya penyaluran dana BLT. Tidak ketinggalan, warga yang menjadi tukang becak didaerah itu juga mengatakan akan melakukan mogok jika BBM benar-benar dinaikkan harganya oleh pemerintah.Sedangkan Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jelbuk, Teguh Santoso mengatakan, wajar jika warga miskin melakukan demo karena terancam tidak mendapatkan jatah BLT. Hingga saat ini di kecamatan termiskin di Kabupaten Jember itu belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah setempat soal teknis maupun pendataan warga yang mendapatkan BLT."Keinginan warga tetap akan kita sampaikan kepada pemkab. Sampai sekarang kita belum mendapatkan petunjuk teknis BLT, jika sudah kita akan sampaikan ke warga," kata Teguh Santoso. Dia juga mengatakan, pada tahu lalu warga Kecamatan Jelbuk yang mendapatkan BLT ada sekitar 6.510 dari sekitar 11.454 kepala keluarga.
Sementara hingga saat ini Pemkab Jember masih belum mengetahui adanya rencana pemerintah pusat dalam program Bantuan Lsngsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lebih parah lagi, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Jember masih menggunakan data keluarga miskin tahun 2005. Melalui Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember Achmad Sahuri saat dikonfirmasi soal itu mengatakan, selama ini dia tidak tahu menahu jika ada program BLT."Kita kok tidak tahu kalau ada program BLT. Mungkin dari pemerintah pusat edarannya belum turun," kata Achmad Sahuri.Hal yang sama juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember Sugiarto. Program BLT kompensasi BBM itu rencananya akan dibagikan kepada warga miskin, buruh dengan gaji dibawah Rp 2 juta serta PNS golongan I dan II."Wah, sampai saat ini kita juga tidak tahu BLT, apalagi untuk PNS golongan I dan II. Secara keseluruhan jumlah PNS ada sekitar 17 ribu, tapi kalau untuk golongan I dan II yang akan dapat BLT kita belum inventarisir," kata Sugiarto.Sedangkan Badan Pusat Statisitik (BPS) Jember tetap menggunakan data rumah tangga miskin (RTM) tahun 2005 untuk penerima BLT. Menurut BPS Jember, data RTM 2005 mencapai 239.596 KK. "Dalam program BLT 2008 kami tidak bisa memverifikasi, sebab tidak ada alokasi dana dan waktu juga tidak cukup. Verifikasi data biasanya butuh tiga sampai empat bulan, padahal BLT bisa saja dilakukan bulan depan," kata Nella Oktaviana yang juga Kepala Kantor BPS Jember ini.Menurutnya, pembagian BLT untuk kompensai kenaikan harga BBM tahun 2008 ini bakal menemui banyak masalah dan kendala. Hal itu diperkirakan terjadi dengan adanya salah sasaran penerima. "Kita akan koordinasi dengan pemkab dan kantor pos agar kesalahan penerima BLT bisa dikurangi," katanya. (p juliatmoko)



Lapter Notohadinegoro Dapat Suntikan Rp 1,3 Miliar

JEMBER (SINDO)- Kelanjutan pembangunan Lapangan Terbang (lapter) Notohadinegoro bisa bernapas sedikit lega. Pasalnya lapter yang mangkrak hampir tiga tahun ini mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp 1,3 miliar. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Sunarsono mengatakan, bantuan itu rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan lapter Notohadinegoro. "Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun taxi way dan appron. Selain bantuan dari Pemprov Jatim, kita juga akan minta bantuan dari pemerintah pusat," kata Sunarsono, kemarin.
Selain itu, Sunarsono juga mengatakan ada bantuan tambahan lagi dari dana perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD yang nilainya masih diajukan senilai Rp 5 miliar. "Tapi dana itu setelah ada kajian lagi pihak pemprop," katanya.Sebelumnya kelanjutan pembangunan lapangan terbang (lapter) Notohadinegro Jember masih mengalami kendala biaya. Karena dalam APBD 2007 dan 2008 tidak cukup untuk membiayai lapter, maka Pemkab Jember kembali mengusulkan tambahan dana melalui APBN. Tidak sedikit biaya finishing lapter dan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 miliar lagi. Untuk menanggung dana sebesar itu, APBD Jember sudah tidak kuat lagi. Lapter Notohadinegoro Jember dibangun sekitar 2005 silam. Pembangunan lapter di Desa Wiwowongso Kec Ajung dengan panjang landasan pacu 1.500 meter ini telah menelan dana sekitar Rp 34 miliar. Lapter ini juga sempat diresmikan mantan Presiden RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Diperkirakan, jika anggaran terus tersendat maka rencana bandara dengan konsep City Link meliputi Surabaya, Jember, Malang, dan Banyuwangi bisa terhambat pula. Bupati Jember MZA Djalal dalam pandangan rapat paripurna APBD pernah mengatakan kalau dirinya lebih menghendakipembangunan lanjutan lapter ada dana bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat. Selain itu pengelolaan lapter diharapkan ada investor yang mau masuk lewat pengelolaan maskapai. Namun pihak Pemkab sekarang tidak memberikan APBD untuk lapter dan memiluh APBD untuk empat programprioritas yakni kesehatan, pendidikan, pertanian dan pembangunan infrastuktur pedesaan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Pemkab Jember belum berani memastikan kapan lapter Notohadinegoro itu mampu dioperasikan.Sedangkan anggota Komisi C DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sebenarnya kelanjutan pembangunan lapter masih bisa mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. "Dalam kunjungan kerja, kami sempat bertemu dengan Komisi V DPR RI dan mengupayakan ada tambahan dana paling cepat PAK APBN 2008 atau paling lambat dalam APBN 2009," kata anggota Ahmad Halim yang juga politisi muda PKB Jember ini.Selain itu, dia menambahkan Komisi V saat ini menegaskan harus dilakukan efisiensi anggaran di Departemen Perhubungan sebesar Rp 35 miliar untuk keperluan pos yang lebih penting lainnya.Dia juga mengatakan, untuk lapter bisa beroperasi secepatnya maka paling tidak dibutuhkan anggaran Rp 20 miliar lagi."Panjang landasan kita sekarang saja sudah mencapai 1.200 meter. Kalau ditambahi 800 meter lagi, itu sudah bisa untuk pendaratan boeing. Kini sudah saatnya pemkab Jember melakukan komunikasi dengan maskapai untuk pesawat penerbangnya," katanya. (p juliatmoko)


Spesifikasi Lapter Notohadinegoro :
Luas : 120 hektareTotal Anggaran : Rp 34 miliar terbagi sejumlah tahapanSumber DANA : APBD Jember dan bantuan APBNLandasan Pacu : panjang 1500 meter dan lebar 30 meterShoulder : kiri dan kanan 30 meterAPRON : 150X150 meterTaxi Way : 135x30 meterJenis Pesawat : Fokker-28Rute : Jember-Surabaya-MataramMaskapai : -Diresmikan : 9 Januari 2005



Gus Mamak Dikabarkan Dibantarkan

JEMBER - Terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Farouq kemarin tidak bisa menghadiri sidang lanjutan dengan agenda putusan sela. Bahkan dia dikabarkan dibantarkan ke RSUD dr Subandi Jember. Namun kabar itu ditepis oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Berdasarkan keterangan jaksa penuntut umum, Madini alias Gus Mamak mendadak sakit di Lapas Jember tempat dia ditahan menjelang berangkat ke sidang sekitar pukul 08.30 WIB. "Tidak. Gus Mamak tidak dibantarkan, tapi tetap ditahan di Lapas," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember M Basyar Rifai, kemarin. Basyar juga menambahkan, berdasarkan surat keterangan dari dokter pengawas Lapas usai memeriksa kesehatan Gus Mamak menyebutkan, ketua dewan itu sedang tidak sehat menderita sakit hipertensi, gastritis dan dehidrasi ringan. "Surat itu digunakan untuk sebagai izin untuk tidak mengikuti persidangan," katanya.Surat keterangan sakit itu ditandatangani Kepala Subag Tata Usaha Lapas Jember Susilo dan dokter pemeriksa Hari Basuki tertanggal 15 Mei 2008. Akhirnya dalam persidangan yang hanay dihadiri seorang terdakwa yakni Machmud Sardjujono itu akhirnya ditunda hingga pekan depan digelar lagi. Hal yang sama kabar pembantaran itu dibantah anggota majelis hakim Yanto. "Hingga saat ini Gus Mamak masih ditahanan dan belum mengajukan permohonan pembantaran," kata Yanto via ponselnya. Sedangkan pengacara dan penasehat hukum Gus Mamak mengatakan, kondisi kesehatan kliennya nampak kritis. Selanjutnya juga kesehatan Gus mamak diperiksakan ke laboratorium kesehatan. "Saya meningalkan Gus mamak di Lapas sekitar 16.30 WIB dan kondisi kesehatannya masih muntah-muntah. Malam menjelang sidang, Gus Mamak sudah berjanji mau datang sidang, namun ketika pagi usai mandi dia muntah dan mencret dan tidak bisa datang dipersidangan," kata Yani Takarianto. Dia juga mengatakan, Gus Mamak selama ini tidak ada riwayat sakit seperti yang dialami Machmud Sardjujono yang kemarin juga nampak tidak fit saat datang sidang. Namun demikian, sejak kedua terdakwa itu ditahan pada 10 April lalu itu, hingga sekarang masih menjalani puasa. "Mungkin pola makan Gus Mamak ada yang salah saat mau makan buka puasa. Kita sedang membicarakan dengan pihak keluarga agar Gus Mamak bisa dibantarkan oleh majelis hakim," katanya. (p juliatmoko)



Desak Mundur SBY-JK !!!
Sekarang atau tidak samasekali ...
Cikar pun Dikerahkan Tolak Kenaikan BBM


JEMBER - Puluhan pedati atau kendaraan tradisional yang ditarik dengan dua ekor sapi memmenuhi jalan-jalan protokol di Kecamatan Ambulu. Pedati itu sedang tidak bermuatan hasil panen petani, kayu atau batu bata, namun berdemonstrasi untuk menolak rencanan kenaikan harga BBM. Tak kurang dari dua puluh pedati atau yang biasanya oleh warga Madura disebut pegon itu setiap penumpangnya membawa poster. Poster bernada penolakan kenaikan BBM itu diantaranya berbunyi "Subsidi dicabut, rakyat menuntut", "BBM mundak rego, rtakyat mundak sengsoro", "Negara kaya minyak, BBM kok mahal", "BLT = Bantuan langsung tutup mulut", serta poster lainnya.Salah seorang Koordinator Peguyuban Penarik Pedati Kecamatan Ambulu, Bagong mengatakan, rencana kenaikan BBM bisa membuat sengsara kehidupan masyarakat khususnya yang ada di pedesaaan. "Dengan kenaikan BBM, jelas membuat harga kebutuhan lainnya akan naik pula. Kalau sudah begini minat pada pendati makin banyak. Sebab biaya transportasi juga akan naik," kata Bagong, kemarin.Dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM bersama puluhan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jember itu, dia juga mengatakan, janji Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk tidak menaikkan BBM sudah tidak ditepati. "Terbukti, sampai saat ini kenaikan harga BBM sudah tiga kali. Artinya kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat akan bertambah," katanya.Sedangkan Ketua DPD PKS Jember Yuli Priyanto mengatakan, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan efek dominan harga barang kebutuhan pokok dan bisa menurunkan daya beli masyarakat."PKS punya seikap jelas dengan melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, kita juga akan melakukan interpelasi jika BBM jadi dinaikkan," kata Yuli Priyanto.Dia juga menambahkan, dalam situasi sulit seperti ini mestinya pemerintah tegas dalam memberantas korupsi sehingga penerimaan negara bisa bertambah dari hasil penyitaan harta koruptor. Selain itu, PKS juga meminta agar pemeriointah melakukan audit atas konsumsi riil BBM secara nasional karena ada dugaan penyelundupan dan pengoplosan terus terjadi."Komoditas minyak tanah sebagai BBM bersubsidi terbesar ada dugaan diselundupkan. Pemerintah harus melakukan pembenahan sistem distribusi BBM yang menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat," ujarnya. (p juliatmoko)
Pemkab Tak Tahu Program BLT
Sementara hingga saat ini Pemkab Jember masih belum mengetahui adanya rencana pemerintah pusat dalam program Bantuan Lsngsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lebih parah lagi, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Jember masih menggunakan data keluarga miskin tahun 2005. Melalui Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember Achmad Sahuri saat dikonfirmasi soal itu mengatakan, selama ini dia tidak tahu menahu jika ada program BLT."Kita kok tidak tahu kalau ada program BLT. Mungkin dari pemerintah pusat edarannya belum turun," kata Achmad Sahuri.Hal yang sama juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember Sugiarto. Program BLT kompensasi BBM itu rencananya akan dibagikan kepada warga miskin, buruh dengan gaji dibawah Rp 2 juta serta PNS golongan I dan II."Wah sampai saat ini kita juga tidak tahu BLT, apalagi untuk PNS golongan I dan II. Secara keseluruhan jumlah PNS ada sekitar 17 ribu, tapi kalau untuk golongan I dan II yang akan dapat BLT kita belum inventarisir," kata Sugiarto.Sedangkan Badan Pusat Statisitik (BPS) Jember tetap menggunakan data rumah tangga miskin (RTM) tahun 2005 untuk penerima BLT. Menurut BPS Jember, data RTM 2005 mencapai 239.596 KK."Dalam program BLT 2008 kami tidak bisa memverifikasi, sebab tidak ada alokasi dana dan waktu juga tidak cukup. Verifikasi data biasanya butuh tiga sampai empat bulan, padahal BLT bisa saja dilakukan bulan depan," kata Nella Oktaviana yang juga Kepala Kantor BPS Jember ini.Menurutnya, pembagian BLT untuk kompensai kenaikan harga BBM tahun 2008 ini bakal menemui banyak masalah dan kendala. Hal itu diperkirakan terjadi dengan adanya salah sasaran penerima. "Kita akan koordinasi dengan pemkab dan kantor pos agar kesalahan penerima BLT bisa dikurangi," katanya. (p juliatmoko)



Siswa : Hukum Gantung Saja Pelaku Korupsi !



JEMBER - Banyak cara untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang ke-100 tahun. Salah satunya seperti yang dilakukan sejumlah aktifis mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Gerakan Muda Jember Forum Anti Korupsi dan Kemiskinan (GMJ-FAKK). Mereka berjalan dari area kampus Universitas Jember menuju bundaran gedung dewan dengan membentangkan 4 spanduk ukuran besar bertuliskan "Bangkit Lawan Korupsi ! 100 Tahun Kebangkitan Nasional Saatnya Bergerak !". Selain itu sepanjang jalan mereka juga menyebar dan membagi-bagikan stiker berbunyi "Awas ! Bahaya Laten Korupsi" berlatar kertas warna dominan kuning. Salah satu siswa Kelas 2 SMAN 4 Jember Dina Amelia mengatakan, dia bersama teman-temannya sebaya merasa kesal jika ada kabar tentang adanya kasus korupsi yang menguras uang rakyat untuk pribadi itu."Hukum gantung saja pelaku korupsi. Karena mereka menyengsarakan rakyat," timpal Dina Amelia yang saat aksi masih menggunakan seragam pelajar itu, kemarin.Hal yang sama juga disampaikan Nurima siswa yang masih duduk kelas 2 SMK Trunojoyo. Menurut dia, korupsi saat ini sudah merajalela mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah pusat. "Pokoknya yang namanya korupsi itu sekarang sudah menggurita. Namun pemerintah masih saja memberikan posisi pada koruptor. Mestinya kalau sudah jadi koruptor jangan diberikan jabatahn atau posisi," kata Nurima. Namun sayangnya, Nurima hanya mengetahui kalau mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo dihukum penjara karena kasus korupsi. Padahal Ketua DPRD Jember yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana bantuan operasional senilai Rp 1,1 miliar dan kini meringkuk ditahanan belum banyak ia ketahui.Elemen siswa dan mahasiswa itu sedianya akan berusaha memasuki kantor dewan, namun tidak bisa karena dicegat puluhan petugas Satpol PP untuk mengamankan sidang LKPJ. Emosi tidak bisa menembus gedung dewan itu akhirnya diluapkan dengan menempelkan stiker anti korupsi seperti dipagar gedung dewan, mobil dinas pemerintah serta kendaraan pribadi.Sedangkan koordinator aksi tersebut, Marlutfi Yoandinas menyatakan, aksi anti korupsi itu dilakukan karena kerihatinan mendalam atas banyaknya kasus korupsi yang ada di Jember. "Kita heran, banyak sekali kasus korupsi mulai dari pejabat hingga masuk ke kampus Unej. Kita minta dugaan korupsi Unej yang selama ini belum tersentuh agar dituntaskan. Kalau perlu KPK turun tangan," Marlutfi Yoandinas. (p juliatmoko)



Sindikat Penimbun Pupuk Digerebek
30 Ton Urea Bersubsidi Diamankan



JEMBER - Kelangkaan pupuk ditingkat petani ternyata dimanfaatkan pemilik kios untuk mengeruk keuntungan lebih dengan cara menimbun pupuk. Beruntung Kepolisian Resor Jember berhasil membongkar sindikat penimbun pupuk yang diduga biasa beroperasi di Kabupaten Banyuwangi. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 30 ton pupuk Urea bersubsidi yang ditimbun itu berhasil dibongkar dari kios Usaha Dagang (UD) Sumber Maju di Kecamatan Kalisat. Memang kelihatan tidak wajar, ratusan sak pupuk Urea itu ditimbun dalam satu gudang dengan dua lokasi yang berbeda. Selain pupuk Urea bersubsidi, ada juga pupuk jenis ZA, SP36 dan Phonska. Polisi selanjutnya mengamankan puluhan ton pupuk itu dengan tanda garis polisi warna kuning pada gudang tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh kepoilisan, kios Sumber Maju itu tidak memiliki surat delivery order (DO) khusus untuk bisa mendapatkan Urea bersubsidi. Selain itu penyimpanan pupuk sebenyak 30 ton tersebut dianggap sebagai penimbunan dan tidak wajar seperti kios pada umumnya. Polisi juga mengendus kalau kios Sumber Maju itu menjual Urea senilai Rp 130 ribu per kwintal atau Rp 10 ribu lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) ditingkat petani.Kepala Satuan Reserse Polres Jember AKP Kholilur Rochman didampingi Kepala Unit Reserse Umum Ipda Wahyu Sulistyono mengatakan, pihaknya menggiring tiga orang pemilik kios Sumber Maju yakni Saiko, Agus Santoso dan Afok. Namun Saiko tidak bersedia dimintai keterangan dengan alasan menunggu kiosnya."Kita akan mengusut kasus ini dan menindak pelaku dengan mengenakan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi nomor 7 Tahun 1955 karena menimbun pupuk dengan ancaman 2 tahun penjara," kata AKP Kholilur Rochman, kemarin.Sebelumnya Polres Jember juga berhasil menggagalkan pengiriman pupuk urea bersubsidi sebanyak 4 ton. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan dua tersangka dan barang bukti 2 pick up pengangkut pupuk tidak resmi itu. Kedua tersangka yang ditangkap adalah Muslimin laki-laki berusia 43 tahun warga Desa Langkap Kecamatan Kencong dan Subairi laki-laki berusia 25 tahun warga Desa Karangharjo Kecamatan Silo.Sementara distributor yang ditunjuk utuk menyalurkan Urea bersubsidi di Kecamatan Kalisat yakni CV Hidup Baru, Miftahul Rachman mengatakan, pihaknya tidak mengakui kalau UD Sumber Maju merupakan kios resmi. "UD Sumber Maju bukanlah kios resmi penjualan Urea bersubsidi area kami. Silahkan polisi harus mengusut tuntas penimbunan pupuk. Pemiliknya merupakan pemain pupuk di Banyuwangi dan Jember yang selama ini diduga sebagai pernimbun pupuk dan seringkali menyalahgunakan perdagangan pupuk," kata Miftahul Rachman.Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Jember Hariyanto mengatakan pihaknya membenarkan kalau UD Sumber Maju itu bukan kios resmi penjualan Urea bersubsidi. "Mestinya polisi menjerat pelaku penimbunan pupuk dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian, ancaman hukumannnya jelas tindak pidana tata niaga pupuk yang lebih berat hukumannya," kata Hariyanto.Menurut catatan Disperindag Pemkab Jember, di Kecamatan Kalisat saja untuk bulan ini sudah terdistribusikan Urea sebanyak 75 ton. "Jatah itu diberikan lewat distributor CV Hidup Baru dan disalurkan melalui pejualan ke 12 kios resmi. Kalau ada 30 ton disuatu kios tidak resmi, padahal biasanya per kios hanya ada 5 sampai 7 ton. Ini sangat tidak wajar dan bisa disebut penimbunan," katanya.Pada tahun 2008 ini, jatah Urea bersubsidi di Jember sebanyak 84.782 ton, pupuk SP36 5.355 ton, pupuk ZA 21.283 dan pupuk organik 5.740. Jatah pupuk itu sebelumnya menurut usulan Pemkab Jember sebanyak 91.371 ton sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani atas pupuk.Hariyanto juga akan mengancam jika penyimpangan dan penimbunan pupuk terus saja terjadi. "Kita akan memberikan peringatan pada kios maupun distributor yang nakal. Kita bisa memberikan pencabutan izin kios maupun surat izin perusahaa pada distributor. Saat ini saja sudah ada sekitar 6 sampai 10 kios sudah dicabut izinnya," tandasnya. (p juliatmoko)

Jumat, 09 Mei 2008



TKW Disiksa 8 Tahun Oleh Majikan di Arab Saudi,
Hingga Cacat Fisik Permanen !
Sssstttt........ Ada Yang Boikot Naik Haji Gak ????!!!!

Jember - Kisah tragis dan memilukan kembali dialami tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Arab Saudi. Adalah Riyamah Binti Kabul Kasiman (38) warga Dusun Curahrejo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu yang menjadi korban pemerlakuan tenaga kerja dengan tidak manusiawi oleh majikan. Dia disekap dan disiksa selama 8 tahun dan kini mengalami cacat fisik permanen. Kondisinya psikologisnyapun juga terganggu. "Kedua kuping saya digigit dan bagian tubuh yang lain disiksa. Saya hanya diam saja. Saya sebenarnya sudah mau melarikan diri. Tapi saya takut akan dibunuh majikan," tutur Riyamah saat dirumahnya sambil meneteskan air mata, kemarin.Riyama sebelumnya berangkat secara ilegal melalui seseorang yang diduga tekong bernama Aminah warga Kecamatan Tanggul yang kemudian disalurkan ke seseorang bernama Sri dan selanjutnya diberikan ke PT Alfindo Masbuana dan ditampung di Jalan Bondet Raya 13 A Jakarta Timur selama 40 hari. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur M Kholili yang memberikan advokasi pada korban mengatakan, Riyama ditempatkan pada 2 majikan berbeda, pertama Azzah Ugail Ali Kadasah dan kedua bernama Said Kadasah di Jedah Arab Saudi. Selama dipekerjakan Riyama tidak boleh keluar rumah dan diharuskan bekerja sejak jam 4 pagi sampai 12 malam.Akibat penyiksaan itu ia mengalami cacat fisik permanan berupa disiksa telinga lewat gigitan mulut dan nyaris terputus, jari manis kiri patah dan tidak lurus, kedua tangan sekujurnya banyak luka disiksa dengan peralatan dapur. Selain itu, bibir korban mengalami pertumbuhan tidak normal dan kedua kakinya tidak normal karena bekas guratan siksaan bahan kimia."Sekarang kedua matanya tidak bisa melihat dengan normal. Riyama memaksa pulang dan rumahnya sendiri saat ia pulang ternyata sampai lupa. Gaji juga tidak dibayar dengan semestinya yakni 13 ribu real dalam waktu 8 tahun. Mestinya 57.600 real. Saat ini korban butuh bantuan medis dan psikologis," katanya. Sayangnya saat M Kholili menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember M Thamrin ponselnya tidak aktif. Begitupula saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.SBMI Jawa Timur juga mendesak agar PT Alfindo Masbuana bertanggungjawab atas kondisi Riyama dan menjamin seluruh hak normatif korban. Pihaknya juga meminta agar BNP2TKI dan Menakertrans memeberikan peringatan atau somasi sampai pencabutan izin terhadap PT Alfindo Masbuana. Sedangkan Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember, M Hasyim mengatakan, pihaknya hanya bisa berjanji untuk menindaklanjuti kasus itu. Meski demikian, sepertinya dinas itu kurang tanggap untuk merespon langsung kebutuhan mendesak yakni pengobatan medis dan psikologis yang diinginkan korban."Kita tidak bisa langsung memberikan santunan berupa bantuan pengobatan, sebab itu tidak diatur dalam SK Bupati. Kita hanya menyarankan korban segera dibawa ke Puskesmas terdekat kemudian dirujuk ke rumah sakit," kata M Hasyim.Selama ini menurut catatannya ada sekitar 8 kasus berupa kekerasan dan trafficking yang ditangani tuntas oleh Disnakertrans Pemkab Jember. Sementara masih ada 3 kasus lagi yang kini masih dalam proses penyelesaian. "Di Jember, data kami menyebutkan ada 31 PJTKI terdaftar, diluar itu kita tidak tahu," ujarnya.Sementara dari Bondowoso dilaporkan pengiriman 10 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia kembali digagalkan oleh Polres Bondowoso. Kesepuluh TKI itu terdiri dari 6 orang perempuan dan 4 orang laki-laki dan 1 orang tekong saat mereka akan berangkat ke Malaysia melalui di terminal Bondowoso. Mereka kemudian diboyong ke Mapolres Bondowoso dan ditangani petugas penyidik unit III untuk dimintai keterangan seputar kasus pengiriman TKI yang diduga tanpa surat resmi itu.Kasat Reskrim Polres Bondowso AKP Supadi mendampingi Kapolres AKBP AI Afriandi mengatakan, ada dugaan kuat para TKI berangkat secara ilegal. "Dari pemberangkatannya saja mereka dibawa oleh perorangan bukan melalui sebuat PT sebagaimana di aturan dalam undang-undang tentang ketenagakerj


Neh Kasus Lagi !!! TKW Jember Korban Perkosaan di Arab Saudi
Sampai Hamil dan Terancam Rajam !!!
Masih Tega Mau Naik Haji ????!!!!

JEMBER- Nasib tenaga kerja wanita Indonesia asal Jember yang bekerja di Arab Saudi kian memprihatinkan. Tiap bulan selalu saja ada korban penganiayaan. Seperti salah satunya dialami Nursiyati, yang bekerja di Arab Saudi kemudian disiksa majikan. Ia dikabarkan diperkosa hingga hamil dan harus menjalani hidup di penjara dengan ancaman hukum rajam sekitar 2.000 kali. Suami Nursiyati, Wagiman dan Serikat Buruh Migran Indonesia Jember melaporkan kasus ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember. Namun sayangnya tidak mendapatkan tanggapan serius.
"Istri saya berangkat ke Arab Saudi April 2006 karena diajak Misnan, warga Desa Tembokrejo, Kecamatan Umbulsari. Awalnya ditampung di PT AG di Malang selama satu setengah bulan sebelum diberangkatkan ke Saudi. Setahun pertama Nursiyati di Arab Saudi tidak ada masalah. Komunikasi lancar, dan setelah lima bulan bekerja ia mengirimkan uang Rp 4,2 juta," kata Wagiman yang tinggal di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, kemarin. Namun hingga satu setengah tahun terakhir komunikasi dengan istrinya terputus. "Keluarga baru tahu kondisi dia setelah menerima suratnya Februari 2008 dari salah seroang teman istri saya. Surat itu berisi kalau istri saya sedang berada di penjara Ar-Ruwais Woman Section di Jeddah dan menjalani masa tahanan satu tahun dari dua tahun masa tahanan yang harus dijalani," ujarnya. Sayangnya, teman Nursiyati tidak bercerita lebih jelas perihal masuk penjara. "Namun hanya cerita kalau istri saya sering digoda dan dilecehkan oleh keponakan majikan. Bahkan diperkosa hingga hamil. Kami sendiri berharap Nursiyati segera pulang karena anaknya yang kedua sering sakit-sakitan," ujarnya.Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur M Kholili mendesak agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jember meminta agar pemerintah menekan PT AG untuk bertanggungjawab atas Nursiyati. "Kami juga mendesak pemerintah mengupayakan secara hukum agar Nursiyati bisa bebas dan menjamin pemenuhan hak yang mesti diterimanya. Pemerintah juga harus menindak pelaku yang menempatkan Nursiyati ke Arab Saudi," kata M Kholili.
Tragisnya, saat melaporkan ke Disnakertrans, Kepala dinas M Thamrin dan staf yang biasa menangani kasus TKI tidak berada di tempat. "Sudah saya telepon berkali-kali, nadanya aktif tapi tidak diangkat," katanya dengan nada kesal. Hal itu juga serupa yang dialami sejumlah wartawan saat melakukan konfirmasi. SBMI Jawa Timur juga membeber pada tahun ini Jawa Timur sudah menangani 53 persoalan tenaga kerja Indonesia nondeportasi. Jumlah kasus terbanyak adalah di Jember dengan 17 kasus, dan diikuti Malang, Ponorogo, dan Banyuwangi. Para TKI tersebut mayoritas bermasalah di dua negara yakni Malaysia dan Arab Saudi. Mayoritas, korban terjebak pada perekrutan ilegal tanpa pekerjaan dan tidak punya legalitas formal.
"Sebagian TKI juga terjebak perekrutan dengan tujuan tidak sesuai kontrak kerja. Ada pula TKI yang dipekerjakan di dunia hitam sebagai hostes dan pelacur. Kami menyesalkan respons pemerintah yang lamban dalam menangani persoalan TKI," tandasnya. Dia juga menambahkan, semua kasus yang ditangani SBMI tidak mendapat pelayanan darurat yang cepat dari pemerintah provinsi, apalagi Pemkab Jember yang dinilai sangat lamban dalam menangani banyaknya kasus. "Di Jember, kami melihat pemerintah kabupaten masih kalah responsif dan kurang tanggap dibanding pemerintah provinsi dan kabupaten lain," ujarnya. (p juliatmoko)

Hore.... Asyik...... Jaksa Mentahkan Eksepsi Gus Mamak-Mahmud

JEMBER - Jaksa penuntut (JPU) umum akhirnya mementahkan permohonan eksepsi atas dakwaan pada sidang lanjutan kasus penyimpangan dana operasional dengan terdakwa Ketua dan Wakil DPRD Jember Madini Farouq dan Machmud Sardjujono, kemarin. JPU yang membacakan tanggapan eksepsi, M Basyar Rifai memaparkan eksepsi yang disampaikan pengacara Madini (Gus Mamak) dan Machmud yang menganggap dakwaan tidak syah, dinilai terlalu mengada-ada. "Eksepsi yang diajukan pengacara tidak ada argumen yuridis yang kuat. Kita mohon majelis hakim untuk tidak menerima dan membatalkan eksepsi dan lebih memperhatikan tanggapan eksepsi jaksa," kata M Baysr Rifai yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember ini, kemarin. Basyar beralasan, dalam menyususn surat dakwaan itu ia mendasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa juga mementahkan soal penahanan yang dianggap pengacara tidak syah. Sebab penahanan itu sudah mengacu pada KUHAP terkait penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Penahanan menurut jaksa bukan dilakukan oleh penyidik Pllda Jaawa Timur, namun merupakan keputusan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dasar yang dilakukan untuk menahan Gus Mamak dan Machmud di Lapas Jember itu yakni dengan kasus senilai Rp 1,1 miliar itu adalah melalui penyidikan kejaksaan. "Kalau pengacara tidak mencermati seperti dalam KUHAP, maka proses penahanan bisa saja mengajukan pra peradilan. Soal penyidikan Gus mamak dan Machmud dalam kasus korupsi yang harus izin Komisi Pemberantasan Korupsi, kita menilai itu bukan satu-satunya syarat untuk membatalkan penyidikan," kata Yusuf Wibisono yang juga anggota JPU.Dalam pembacaan tanggapan eksepsi itu, dia juga menjelaskan kalau KPK tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. "Jadi, soal permintaan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) lewat KPK, itu terlalu mengada-ada dan tidak beralasan. Karenanya eksepsi harus ditolak dan batal demi hukum," katanya.Sedangkan pengacara Gus Mamak dan Machmud, Acmmad Kholili tetap bersikukuh kalau eksepsinya itu bisa menggugurkan surat dakwaan jaksa. Usai pembacaan tanggapan eksepsi oleh jaksa, Achmad Kholili melampirkan contoh berkas kasus penyidikan tindak pidana korupsi di Situbondo yang disertai SPDP KPK. "Kota kecil Situbondo saja dalam mengusut kasus korupsi tetap memakai SPDP KPK, kenapa Jember kota besar saja kok tidak bisa. Kami pertanyakan jaksa dan hakim dalam penyidikan kasus klien kami," kata Achmad Kholili.Dia juga menimpali pernyataan JPU yang mengada-ada dengan pernyataan "Jaksa kalau mengatakan seperti itu berarti tidak masuk ranah hukum dan itu artinya debat kusir,". "Saya sangat berharap majelis hakim bisa memahami dan mengabnylkan eksepsi kami. Dan yang jelas dua klien kami harus bisa bebas demi hukum," tandasnya. Sementara Ketua Majelis Hakim Aminal Umam tidak langsung memberikan tanggapan atas tanggapan eksepsi JPU. Namun majelis hakim sempat membaca surat lampiran yang disampaikan pengacara."Kita akan agendakan untuk menjawab atas tanggapan jaksa pada pekan depan," kata Aminal Umam. (p juliatmoko)

Huh.... MA Vonis Samsul Lebih Rendah

Sementara Pengadilan Negeri Jember menyampaikan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo senilai Rp 19 miliar yang kini sudah hampir setahun mendekam di Lapas Jember. Sayangnya putusan MA nomor 394K/PID.SUS/2008 itu 3 tahun lebih rendah dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yakni pidana penjara 6 tahun. Samsul awalnya divonis Pengadiolan Negri Jember enam tahun penjara, didenda Rp 200 juta dan diharuskan mengganti kerugian negara Rp 9,6 miliar. Namun saat dia mengajukan upaya banding, Pengadilan Tinggi memutuskan Samsul harus menjalani pidana penjara sembilan tahun. "Putusan kasasi Mahkamah Agung menyebutkan Samsul menjalani hukuman enam tahun penjara. Uang penggantinya Rp 913.789.139," kata Humas Pengadilan Negeri Jember.Putusan itu dihakimi oleh Komariah Emong Sapardjaja dan Kaimuddin Sallo memutuskan pada 9 April 2008 lalu. Dalam putusan harta tida bergerak sekitar enam buah dan sekitar 16 item dokumen keuangan penting disita oleh negara. Harta yang disita tersebut adalah tanah dan bangunandi jalan Madura Gunung Batu blok BB-20, tanah dan bangunan di jalan Madura Gunung Batu blok BB-05, tanah dan bangunan di jalan Madura Gunung Batu blok BB-18, tanah dan bangunan di kelurahan Sumbersari, tanah dan bangunan di jalan Brantas II/37, dan tanah sawah di desa Klompangan kecamatan Ajung. Khusus untuk tanah dan bangunan di jalan Brantas II/37 masih dipersoalkan secara perdata oleh penghuninya."Kami akan segera memberitahukan putusan MA tersebut kepada Samsul dan pengacaranya. Untuk eksekusi atas harta yang dirampas menjadi kewenangan kejaksaan. Samsul bisa saja mengajukan peninjauan kembali jika ada novum baru," katanya. Setelah Samsul menyewa pengacara gaek asal Surabaya yakni Wiyono Subagyo, kini belum diketahui siapa yang menjadi penasehat hukumnya. (p juliatmoko)



Unas, Dinka Siswa Tuna Netra Tanpa Braille

JEMBER - Semangat Dinka Yuliani patut diacungi jempol. Betapa tidak, Dinka merupakan satu-satunya siswa penyandang tuna netra di Jember yang ikut ujian nasional (Unas) tingkat SMP. Meski tanpa menggunakan huruf braille, Dinka dengan lancar mengerjakan soal yang tergolong tidak mudah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun jangan salah, dalam menyelesaikan soal unas Dinka didampingi dua gurunya. Guru pertama bertugas turut membantu membacakan soal dan guru kedua menorehkan jawaban di lembar jawaban soal setelah Dinka menentukan pilihan. Sedangkan seorang guru lagi hanya ikut mengawasi pelaksanaan ujian. Usai mengerjakan 50 soal unas, Dinka mengaku dirinya sebenarnya mengharapkan soal unas diberikan dalam lembar soal berhuruf braille. "Dengan huruf braille saya malah lebih cepat mengerjakan soalnya. Tapi kalau pakai soal unas umum, terhambat ketika guru membacakan soal dan menuliskan jawaban," kata Dinka Yuliani, kemarin. Dinka berkeinginan nantinya bisa melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah. Dalam mengerjakan unas, Dinka berad di ruangan 32 SMP Inklusi Taman Pendidikan Asuhan Sub Rayon 03. Kesulitan lain yang dialami Dinka juga saat mengerjakan soal statistik, grafik, diagram serta soal menggambarkan soal cerita. Sedangkan Wali kelas Dinka, Arida Choirunnisa yang juga guru yang turut membantu membacakan soal unas mengatakan, terkadang-kadang Dinka mengalami kesulitan karena soal yang dibacakan kurang jelas atau terlalu panjang. "Sebenarnya Dinka memang lebih nyaman jika mengerjakan soal dengan huruf braille. Kalau dengan huruf braille, ia bebas berpikir," kata Arida Choirunisa. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Inklusi Tman Pendidikan Asuhan, Bambang Wagiman mengatakan, Dinka Yuliani memiliki keinginan keras untuk melanjutkan ke jenjang SMA meski dia memiliki kekurangan fisik. "Dalam unas mata pelajaran Matematika nanti ada tanda-tanda matematika yang dibacakan khusus. Dia juga diberi kertas buram untuk menghitung. Dia punya cara sendiri kok untuk menghitung dan ada guru yang sudah pintar mendampinginya," kata Bambang Wagiman. Dalam unas kali ini SMP Inklusi Taman Pendidikan Asuhan Jember mengikutkan sekitar 23 anak didiknya. "Sebetulnya ada 25 siswa yang mau ikut unas, tapi ada tiga yang mundur. Alasannya macam-macam, ada yang menikah, mogok sekolah dan berhenti tanpa alasan jelas," katanya.Sedangkan hari pertama pelaksaan unas ternyata terdapat kerusakan lembar jawaban. Temuan itu ada di SMPN 2 dan terdapat 11 Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang rusak. Kepala Sekolah SMPN 2 Jember Sunaryono mengatakan, kerusakan itu terdiri dari lembar jawaban sobek dan rusak saat siswa menghapus jawaban yang salah. Unas tingkat SMP itu diikuti sekitar 25.937 siswa dan sederajat dan 23 siswa SMP Inklusi."Hanya 11 lembar jawaban yang rusak. Dua lembar jawaban tidak dipakai. Sedangkan 9 lembar jawaban yang rusak setelah siswa mengerjakan ujian. Kertas jawaban itu mengelupas saat dihapus sehingga kelihatan nyaris bolong," kata Sunaryono. Ia menduga kerusakan diakibatkan kualitas kertas lembar jawaban memang tidak sebaik tahun lalu. Akibat adanya kerusakan lembar jawaban komputer itu akhirnya beberapa siswa harus mengulang mengisi lembar jawaban yang baru. (p juliatmoko)




Pesanggem Ngotot Pemetaan Ulang Hutan Konflik

JEMBER - Konflik pertanahan di lahan hutan Baban Silosansen Kecamatan Silo terus berlanjut. Bahkan sekitar 3.000 penggarap hutan atau pesanggem mendesak untuk mengajukan hal kelola hutan diatas lahan seluas 2.665 hektar serta meminta Perhutani Jember melakukan pemetaan ulang lahan konflik tersebut.Sekretaris Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK LSM) Miftajul Rahman alias memet yang selama ini intensif untuk mendampingi penggarap hutan di Baban Silosanen. "Kita tidk meminta untuk sertifikasi lahan hutan yang selama ini diisukan Perhutani. Namun kami hanya memohon agar diperbolehkan memiliki hak kelola hutan. Hampir tiga ribu warga di 7 dusun Desa Baban Silosanen yang meminta agar Perhutani bersedia melakukan pemeraatn ulang lahan yang selama ini dipermasalahkan," kata Miftahul Rahman, kemarin.Dia juga mengatakan, selama ini kondisi hutan di Baban Silosanen rusak berat dan sudah dilakukan reboisasi dengan tanaman petai, durian dan lainnya untuk siap panen. Proses reboisasi itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa bantuan Perhutani. "Sayangnya, Perhutani sampai sekarang selalu menuduh perusakan bibit reboisasi dilakukan warga Baban yag tidak ikut dalam LMDH," ujarnya.Lokasi yang kini ditempati pesanggem itu kata Memet berada pada petak 18 yang merupakan bekas lahan Perkebunan Curah Wangkal yang luas totalnya sekitar 4.296 hektar yang kemudian dinasionalisasi melalui hak eigendum verponding."Lahan itu terbagi dalam tiga bagian dan status," ujarnya. Tiga lahan itu yakni pertama seluas 456 hektar yang kini dikelola lewat hak guna usaha oleh PTPN XII, kedua, lahan seluas 1.174 hektar yang kemudian oleh Pemkab Jember melalui Gubernur Jawa Timur pada tahun 1984. Lahan itu kemudian diserahkan pada masyarakat dan diterbitkan pula sertifikast kemepilikan tanah. "Lahan yang ketiga, seluas 2.665 hektar yang sebenarnya dalam proses dimohon oleh warga sekarang dan status lahan itu masih dalam pengawasn Departemen Kehutanan. Kami sendiri juga masih menyesalkan adanya intimidasi terhadap warga oleh orang yang kami sebut kelompok bersenjata," katanya. Kelompok itu kata dia sudah melakukan intimidasi kepada 10 warga yang menjadi korban hingga menyeret ke penahanan sampai ketingkat kepolsian.Sementara saatn dikonfirmasi Administratur Kelompok Pemangku Hutan Perhutani Jember Taufik Setyadi tidak percaya denga data yang dibeber oleh FK LSM yang dianggapnya ngawur itu."Kita tegaskan sekali lagi bahwa lahan eks Curah Wungkal itu adalah lahan hutan lindung yang tidak memperbolehkan ada warga yang merusak maupun yang mengajukan hak kelola hutan. Bisa rusak hutan lindung itu nantinya," tandas Taufik Setyadi.Dia juga menandaskan, berdasarkan berita acara tapal batas (BATB) Direksi Perum Perhutani tahun 2001, maka lokasi eks Curah Wangkal merupakan kawasn hutan negara yang telah didukung dokumen-dokumen otentik yang cukup kuat dan syah menurut hukum."Kita sudah menyiapkan pengacara jika ada pihak ketiga yang mempermasalahkan kawasan hutan lindung tersebut. Tanah Curah Wangkal merupakan kawasn hutan negara dan masuk pada petak 20 a, RPH Baban Silosanen atau Pace, BKPH Mayang, KPH Jember dengan luas sekitar 98,5 hektar berdasarkan SK Dirjen Kehutanan tahun 1980 serta BATB hutan Mayang Kunci pada 1934," terangnya. Taufik sendiri sudah lama sejak ia bertugas di Perhutani Jember menengarai adanya pihak pemodal tertentu untuk membiayai penguasaan lahan hutan lindung di eks lahan Curah Wungkal. Selain itu juga ada dugaan kuat politisi tigkat kabupaten yang turut memperkeruh konflik lahan kehutanan ini. "Kita terus mempersiapkan agar eks Curah Wungkal itu dilegitimasi oleh Muspida dan seluruh warga Jember kalau lahan itu merupakan hutan lindung dan perlu dilestarikan. Kalau ada yang tidak setuju, berarti akan mengancam kerusakan hutan," ujarnya. (p juliatmoko)

Eksplorasi Tambang Tembaga Terancam Distop

JEMBER - Upaya eksplorasi tembang tembaga dan mangan di blok Curah Mas desa Pace Kecamatan Silo dan masuk wilayah Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) terancam dihentikan. Anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan menyatakan, penghentian eksplorasi tambang itu hingga kini belum menyampaikan hasil kajian dari Tim Independen yang sudah kami minta bersama Dinas Perindustrian Pemkab Jember."Pokoknya, dalam akhir Mei nanti, perusahaan yang mengeksplorasi tambang tidak menyampaikan hasilnya, maka akan kita stop," kata Rendra Wirawan, kemarin. Dia juga mengatakan, selain merusak ekosistem hutan, pertambangan yang dilakukan masih tradisional tersebut sangat membahayakan pekerja. Meski demikian, hingga kini belum ada rumusan jika pertambangan tersebut jadi dieksploitasi setelah melihat hasil eksplorasi. Selain itu jika memang benar ada potensi tambang tembaga atau mineral ikutan lain seperti emas, maka diharapkan bisa menyumbang pendapatan asli daerah. Seperti diketahui sudah lebih tiga bulan ini eksplorasi di perkebunan Kali Mrawan dilakukan oleh CV Assidiq Agung Putra. Perusahaan itu kabarnya menemukan adanya kadar galena 0,03 persen. Selain itu, ditemukan kandungan mineral ikutan berupa tembaga dan emas. Laporan triwulanan CV Assidiq Agung Putra kepada bupati Jember disebutkan bahwa analisis kimia dilakukan di laboratorium di Bandung. Dalam hasil analisis kimia dijelaskan bahwa pada sampel batuan terdapat unsur Au 4 ppb, Ag 3 ppm, Cu 28 ppm, Pb 0,03 persen, dan Zn 3,18 persen. Au (aurum) adalah nama latin untuk emas dan Ag (argentum) adalah nama latin untuk perak. Pb adalah timah hitam. Sementara analisis kimia terhadap logam hasil percobaan uji peleburan disebutkan kadar emas (Au) adalah 25128 ppb, kadar perak (Ag) kurang dari 0,5 ppm, Cu sebesar 44 ppm, kadar timah hitam (Pb) 91,9 persen, dan kadar seng (Zn) kurang dari 0,5 persen. Direktur CV Assidiq Agung Putra, Agus Fais menyayangkan upaya ancaman penghentian eksplorasi tambang tersebut. "Kita sudah mengagendakan hasil eksplorasi oleh tim geologi bersama Sucofindo akan dipaparkan pada bupati pada perkiraan kami tanggal 10 sampai tanggal 17 Mei nanti. Jadi lihat dulu hasilnya, jangan langsung main tutup," kata Agus Fais. Dia juga mengatakan, selama ini hasil eksplorasi didasarkan ujihorisontal maupun vertikal dengan melakukan penggalian sedalam 5 – 10 meter dengan luas lahan sekitar 12 hektar. "Kita akan bangun komitmen dulu dengan pemkab dan tidak spekulasi terkait cadangan galena yang nantinya akan memakai penggaliand engan sistem grilling yang tiap meternya membutuhkan biaya Rp 1 juta. Untuk bisa melakukan eksploitasi, biasanya kontraknya minimal sampai 10 tahun," ujarnya. (p juliatmoko)



Maskawin Rp 50 Ribu, Tahanan Menikah di Polres


JEMBER -Karena didesak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Habibullah (26) yang menjadi tersangka pemerkosa dan membawa lari Sumiyati (17) akhirnya bersedia menikahinya di Mushola Polres Jember. Habibullah warga Jalan Karimatan Kecamatan Sumbersari ini sudah sekitar tiga bulan lebih menjadi tahanan Polres Jember. Sedangkan Sumiyati warga Jalan Kalimantan Kecamatan Sumbersari dan hanya tamatan sekolah dasar ini sudah dalam kondisi hamil 9 bulan. Mereka melangsungkan pernikahannya di Mushola Al Amien Kantor Polres Jember. Dengan pengawalan tidak terlalu ketat, kedua mempelai ini melangsungkan ijab qabul yang dipimpin penghulu dari Departemen Agama Jember Abdul Hasyim. Habibullah yang masih tercatat mahasiswa Universitas Jember ini nampak terharu ketika calon istrinya menangis sesenggukan dan disaksikan kerabatnya. Sumiyati pernah mengancam akan bunuh diri jika tidak dijodohkan dengan pria idamannya itu."Saat itu hanya salah paham diantara keluarga kami. Dengan pernikahan di kantor polisi ini kami menganggap masalah sudah selesai dan saya minta polisi membebaskan saya," ujar Habibullah usai menyunting Sumiyati, kemarin. Dia juga bertekad untuk memberikan hak dan kewajiban pada isterinya dalam kondisi apapun.Kedua pasangan ini secara resmi melangsungkan pernikahannya dDengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 50 ribu yang dibungkus kertas kado warna oranye. Pernikahan ini bahkan menyatukan keluarga besar kedua mempelai yang sebelumnya tidak menyetujui pasangan ini untuk berkeluarga. Meski berstatus sebagai pengantin baru, namun Habibullah masih harus menunggu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. "Saya kini Pasrah dan akan tetap berupaya menjadi kepala keluarga yang baik walau dipenjara," ujarnya. Sedangkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember AKP Kholilur Rochman tetap saja akan memproses perbuatan Habibullah dengan pasal pencabulan dan pemerkosaan. "Meski mereka menikah, proses penahanan dan penyidikan tetap lanjut," kata AKP Kholilur Rochman yang sempat menyaksikan pernikahan Habibullah itu. (p juliatmoko)

M Y P E O P L E

V i s i t o r

counter