Mualu........!

Oknum Guru SDN Kepergok Curi Helm

JEMBER - Memprihatinkan sekaligus memalukan. Itu mungkin yang cocok dialami seorang oknum guru yang wajahnya babak belur dihajar sejumlah pegawai karena kepergok ketahuan mencuri helm sepeda motor. Pencurian helm itu bahkan dilakukan di areal parkir Kantor Pemkab Jember siang kemarin. Si guru diketahui bernama Muhammad Ali, 40, yang tiap hari mengajar di SDN 3 Karang Pring Kecamatan Sukorambi. Ali yang mengaku warga Jalan Brantas VIV nomor 189 RT 3 RW 14 Kecamatan Sumbersari saat itu masih mengenakan pakaian dinas guru lengkap terpaksa harus dikeler ke ruangan penyidikan Satpol PP Pemkab Jember untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, M Ali yang sejak tahun 1991 menjadi pegawai honorer guru saat itu tengah menemui salah satu staf di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Jember. Entah setan apa yang hinggap dipikiran Ali, saat diparkiran sepeda motor dia melihat helem bagus diletakkan disebelah sepeda motor miliknya Honda Supra Fit tahun 2007. Padahal saat itu Ali sudah membawa helm yang kondisinya juga bagus dibanding yang dia curi. "Saya melihat langsung ketika dia (Ali) mencoba membawa helm milik orang lain," kata salah satu petugas jaga parkir, kemarin. Mengetahui hal itu, petugas parkir itu langsung berteriak "maling" dan banyak orang yang melihat kelakuan Ali. Warga yang kebanyakan pegawai itu langsung menghampiri dan memberikan bogem mentah pada Ali. Tak ketinggalan si pemilik helm yang dicuri Ali yakni Taufik ikut mencerca guru yang berperilaku kriminal itu. Taufik yang juga anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Jember ini mengaku jengkel dengan kelakuan Ali dan menyerahkan penyidikan ke Satpol PP. Beruntung Taufik ingin berdamai dengan Ali. Namun soal penyidikan tetap jalan terus oleh Satpol PP.Sementara petugas penyidikan Satpol PP Pemkab Jember agaknya juga merasa jengkel dengan keterangan yang terlalu berbelit yang diberikan Ali. Sampai-sampai penyidik harus menggunakan nada tinggi untuk menanyai Ali. Kepala Satuan Penyidikan Polisi Pamong Praja Pemkab Jember Andrianto mengatakan, proses penyidikan terhadap Ali tetap dilakukan. Dalam pengakuannya, Ali mengatakan kalau dirinya khilaf karena saat itu dirinya hanya berniat untuk menukarkan helm miliknya dengan orang lain. "Saya hanya menukarkan helm. Saya khilaf dan malu," kata Ali sambil menutupi wajahnya dengan jaket putihnya yang lusuh. Ali kemudian digiring kerumahnya namun sepeda motor miliknya bernomor polisi P 4710 QB dan helm merk G Force diamankan Satpol PP dijadikan sebagai barang bukti. Sesampai dirumah Ali, dia disambut perangkat rukun tetangga termasuk mantan istrinya. Sejumlah warga disana mengungkapkan kalau Ali sebenarnya sudah bercerai dan memiliki anak satu. Perceraian itu kabarnya karena Ali memiliki wanita idaman lain. Ali dikabarkan sempat mengajar di SDN Pagah Kecamatan Patrang, namun dia dipindah karena pernah berbuat tidak mencerminkan seorang profresi guru. Ada sejumlah warga yang juga mengatakan, latar belang Ali sebenarnya tidak jelas domisilinya. Selain itu Ali juga seringkali memalukan warga disana dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Meski tidak menyerahkan kasus itu kepada Polres Jember, namun Satpol PP akan segera menindak Ali dengan aturan Undang-undang Kepegawaian. "Ali tetap kita proses sesuai UU Kepegawaian, kita bersama Banwas dan Dispendik Jember akan menyelesaikan kasus ini," kata Andrianto.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Achmad Sudiyono merasa malu dan jengkel dengan adanya perilaku guru yang sampai melakukan pencurian helm di area parkiran Kantor Pemkab Jember. "Wah, itu sangat memalukan dan bisa mencoreng nama baik guru selama ini. Saya secara kelembagaan mempersilahkan Satpol PP untuk menyidiknya dan sesuai pribadi yang dilakukannya. Saya menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada aturan kepegawaian negeri sipil," kata Achmad Sudiyono. Meski demikian dia masih mempertimbangkan untuk melakukan pemecatan atau tidak dalam perkara gara-gara pencurian helm tersebut. Achmad menegaskan pihaknya akan memberikan keadilan dengan mencerminkan etika dan guru pada Ali dan akan diberi pelajaran dari aturan kepegawaian. (p juliatmoko)

Pengiriman 32 Ton Batu Mangaan Digagalkan

JEMBER - Bahan galian tambang kelas B makin marak di Jember. Namun belakangan diketahui peredaran dan pengirimannya diduga tidak resmi alas ilegal. Seperti kasus yang ditemukan Polres Jember. Polisi dari satuan Unit Resmob Polres Jember membekuk pengiriman batuan tambang jenis mangaan arena tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap. Bebatuan mangaan itu diangkut dalam sebuah truk dan ditemukan sekitar 600 zak batu mangaan dengan total berat sekitar 32 ton. Penangkapan pengiriman batu mangaan itu dilakukan pada Kamis (19/6) dini hari saat polisi melakukan operasi di jalan raya Puger Desa Kasiyan Kecamatan Puger. Polisi mencurigai truk gandeng bernomor polisi P 7461 PU yang ditutup terpal melintas dan akhirnya benar polisi memeriksa truk yang ternyata pengiriman barangnya tanpa dokumen jelas. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan ratusan zak berisikan batu yang digunakan bahan pemurnian baja. "Karena mencurigakan, apalagi dokumennya tidak lengkap dan barang yang dibawanya itu hasil pertambangan maka kita amankan," kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Jember Ipda Wahyu Sulistyo, kemarin.Polisi juga mengamankan sopir truk yakni Toyib dan kernet Ahmad Fauzan warga Desa Kasiyan Kecamatan Puger yang diketahui tidak bisa menunjukkan dokumen terkait barang yang dibawanya. Mereka hanya menunjukkan kwitansi pengiriman atau yang biasa disebut surat jalan. Meski demikian Ipda Wahyu masih mengusut batu mangaan tersebut ditambang dari daerah mana. Dugaan kuat, batu manggan itu digali dari lokasi penambangan kapur Desa Grenden Kecamatan Puger yang dikirim oleh PT Jeconiah Jaya Jember dan ditujukan pada seseorang bernama Mukhlis beralamat di Surabaya. "Batu itu rencananya akan dikirm ke perusahaan di Surabaya dan pemiliknya diduga orang Surabaya. Jika pemilik batu ataupun pemesan batu itu tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap, maka melanggar UU Pertambangan," katanya.Sementara Kasat Reskrim POlres Jember AKP Kholilur Rochman mengatakan, penangkapan truk berisi batu Manggan masih terus dilakukan penyidikan. "Kita belum bisa memberi keterangan lengkap karena masih diperiksa dan penyidikannya diserahkan ke bagian tindak pidana tertentu," ujar AKP Kholilur Rochman. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui perusahaan penambang batu tersebut dan pihaknya berjanji akan memberikan keterangan lengkap jika penyidik telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet dan kelengkapan surat-surat batu tersebut. (p juliatmoko)

KARST Ikut Tolak Tambang Banyuwangi

JEMBER (SINDO)- Penolakan eksplorasi tambang emas di Banyuwangi ternyata juga dilakukan elemen Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARTS) Jember. Koordinator Karst Andi Sungkono dalam pernyataan sikapnya mendesak pada pemerintah pusat untuk mencabut izin eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Indo Multi Niaga (IMN)."Kita juga minta pada pemerintah Banyuwangi dan puast untuk menetapkan kawasan tambang di perbukitan Tumpang Pitu yang juga hutan lindung itu ditetapkan sebagai kawasn bebas dari pertambangan," kata Andi Sungkono, kemarin.Karst juga menawarkan solusi agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih meningkatkan pembangunan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, ramah lingkungan terutam sektor pertanian, kehutanan , perkebunan, kelautan dan perikanan. "Soal penambangan yang dilakukan oleh IMN itu sudah kita ketahui akan melakukan pembuangan limbah tambang emas ke laut dengan menggunakan Natrium Sianida yang jelas berbahaya bagi biota laut. Ini sebagai contoh dari kasus Newmont Sulawesi Utara yang menyebutkan sumur-sumur warga akan tercemar logam berat seperti Arsen," terangnya.Seperti diketahui, tambang emas di Banyuwangi dilakukan oleh PT IMN dengan luas lahan sekitar 11.621,45 hektar yang berlokasi di petak 75, 76, 77 dan 78 Blok Tumpang Pitu kawasn hutan lindung milik KPH Perhutani Banyuwangi Selatan. Lokasi pertambangan itu berada di Desa Sumberagung dan Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran."Pola pembuangan limbah ke laut lepas dan juga ke daratan, jelas akan merugikan ratusan kalangan nelayan, selain itu bisa mengancam ekosistem hutan yang selama ini sudah lestari," katanya.Karst Jember itu dikatakan Andi ungkono terdiri dari kelompok perwakilan masyarakat, akademisi, organisasi non pemerintah dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. "Yang jelas, pertambangan emas disana yang berbatasan dengan laut selatan secara faktual pernah terjadi bencana tsunami dan itu bisa terjadi lagi kapanpun," katanya. (p juliatmoko)

Kapolres Jember Digugat Pra Peradilan

JEMBER Ini mungkin peringatan bagi aparat polisi yang tidak melakukan prosedur tetap penangkapan tersangka. Salah satu keluarga tersangka kasus penganiayaan Matsari, 30, warga Dusun Jeni Desa Kepanjen Kecamatan Gumumkas menggugat pra peradilan Kapolsek Gumukmas AKP I Nyoman Ngurah Darmawan dan Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha. Matsari menggugat karena pihak Polsek Gumukmas melakukan penangkapan dan penahanan sepihak terhadap bapaknya Paiman yang juga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya sendiri Ulum karena kasus tapal batas sawah tambak."Mestinya polisi memberitahukan secara resmi melalui surat kepada keluarga kami saat akan melakukan penangkapan dan penahanan. Itu prosedurnya, kenyataannya tidak ada dan kami mengugatnya," kata Matsari saat sidang pembacaan dakwaan, kemarin. Dia juga mengatakan kalau proses penahanan yang tidak disertai bukti materiil itu batal demi hukum.Sedangkan dari pihak Polres Jember dihadiri Kasat Reskrim AKP Kholilur Rochman berserta seorang pengacara yang mewakili Kapolres Jember. "Yang jelas kasus itu kan ditangani oleh Polsek dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan itu sudah diberikan lewat perangkat desa untuk diteruskan pada keluarga tersangka," kata AKP Kholilur Rochman. Dia yakin dalam kasus ini pihak kepolisian tidak bersalah dan menang dalam gugatan pra peradilan yang aka digelar lagi Senin pekan depan. (p juliatmoko)

Kasus Kasda Harus Segera Dieksekusi !

JEMBER -Mahkamah Agung (MA) sudah dua bulan ini memutus perkara kasus korupsi Kas Daerah dengan terdakwa mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo. Namun pihak Kejaksaan Negeri dan pengadilan Negeri Jember belum juga melakukan eksekusi atas putusan MA yang menjatuhkan vonis pada terdakwa Samsul 6 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 913 juta. Alasannya, kejaksaan masih belum menerima salinan putusan dari MA.Putusan MA itu sebenarnya lebih ringan dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mevonis Samsul yang kini meringkuk di Lapas Jember yakni 9 tahun penjara dan diharuskan mengganti kerugian negara Rp 9,6 miliar. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur itu sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jember.Ketua Indonesai Berureucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono mengatakan, seharusnya pihak kejaksaan dan pengadilan segera melakukan eksekusi atas putusan MA dan megembalikan aset yang dikorupsi kepada Kas Negara. "Bolehlah kejaksaan dan pengadilan negeri menunggu salinan putusan MA, tapi itu jangan terlalu lama. Kejaksaan maupun pengadilan harus memiliki inisiatif untuk meminta putusan MA dan segera melakukan eksekusi, daripada kasus itu buram karena berlarut-larut," kata Sudarsono, kemarin.Sedangkan Humas Pengadilan Negeri Jember yang juga anggota majelis hakim dalan persidangan terdakwa Samsul yakni Aminal Umam mengatakan, pihaknya memang sudah menerima amar putusan MA namun hanya petikan saja dan bukan aslinya. Selama ini Aminal mengaku belum mendengar adanya pengajuan upaya hukum dari terdakwa Samsul berupa Peninjauan Kembali (PK)."Saya kira putusan MA itu sudah in kracht dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kita sudah beritahukan petikan putusan MA pada pengacara dan terdakwa, selama ini belum ada pengajuan PK dari mereka," kata Aminal Umam. Tapi dia menambahkan persyaratan pngajuan PK berdasarkan pasal 263 KUHP harus ada bukti baru dan berdasarkan pasal 264 KUHP PK tidak ada batas waktu untuk diajukan pasca turunnya putusan MA. Sayangnya Aminal mengatakan kalau sampai saat ini Pengadilan Negeri belum menerima salinan putusan asli MA soal kasus Kasda itu."Soal siapa yang mengeksekusi, itu adalah kewenangan kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan," timpalnya.Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember yang juga pernah menjadi Ketua Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, M Basyar Rifai menjelaskan, pihaknya berkelit kalau belum menerima salinan putusan MA maka tidak akan dilakukan eksekusi atas harta kekayaan Samsul."Kita sampai sekarang belum menerima salinan putusan asli MA dari Pengadilan Negeri Jember," kata M Basyar Rifai. Meski demikian soal kesiapan eksekusi, M Basyar Rifai mengatakan akan pikir-pikir dulu dan kordinasi dengan pihak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi. Soal kekhawatiran IBW Jember terkait kaburnya kasus Kasda dan pelaksanaan eksekusi, Baysar menyatakan tidak perlu risau sebab salinan putusan MA pasti dikirim. Apalagi kata dia terdakwa mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo masih meringkuk di Lapas dan tidak ungkin akan melarikan diri.Sekadar diketahui, putusan MA nomor 394K/PID.SUS/2008 atas kasus Kasda itu mevonis terdakwa Samsul 3 tahun lebih rendah dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yakni pidana penjara 6 tahun. Samsul awalnya divonis Pengadilan Negri Jember enam tahun penjara, didenda Rp 200 juta dan diharuskan mengganti kerugian negara Rp 9,6 miliar. Namun saat dia mengajukan upaya banding, Pengadilan Tinggi memutuskan Samsul harus menjalani pidana penjara sembilan tahun. Sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung menyebutkan Samsul menjalani hukuman enam tahun penjara. Uang penggantinya Rp Rp 913.789.139.Putusan itu dihakimi oleh Komariah Emong Sapardjaja dan Kaimuddin Sallo memutuskan pada 9 April 2008 lalu. Dalam putusan itu, harta tida bergerak sekitar enam buah milik Samsul dan sekitar 16 item dokumen keuangan penting disita oleh negara. Harta yang disita tersebut adalah tanah dan bangunan di jalan Madura Gunung Batu blok BB-20, tanah dan bangunan di jalan Madura Gunung Batu blok BB-05, tanah dan bangunan di jalan Madura Gunung Batu blok BB-18, tanah dan bangunan di kelurahan Sumbersari, tanah dan bangunan di jalan Brantas II/37, dan tanah sawah di desa Klompangan kecamatan Ajung. Khusus untuk tanah dan bangunan di jalan Brantas II/37 masih dipersoalkan secara perdata oleh penghuninya. (p juliatmoko)

Kapolwil Dimutasi, Tiga Perkara Kakap Belum Terungkap

BONDOWOSO (SINDO)- Mutasi di jajaran Kepolisian Wilayah (Polwil) Besuki kembali dilakukan. Setelah April lalu Wakil Kepala Kepolisian Wilayah AKBP Erwin A Siregar digantikan AKBP Adnas, kini giliran Kepala Polwil Besuki Kombes Suryandri Saiful yang dimutasi. Selama dipimpin Kombes Suryandri Saiful, ada tiga perkara besar kasus pembunuhan yang belum terungkap. Pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang terjadi di Kampung Arab, Kelurahana Kademangan, Kecamatan Kota, Pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Cermee dan pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Wringin. Tiga kasus tersebut sampai saat ini masih belum terbongkar kendati polisi sudah mati-matian mengungkapnya.Dikabarkan Suryandri menempati jabatan baru di bagian operasi Mabes Polri di Jakarta. Posisi Kapolwil Besuki yang ditinggalkan diserahkan kepada Kombes Sad Harunantyo yang sebelumnya bertugas di Sespim Polri di Lembang Bandung Jawa Barat. Upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolwil Besuki dilakukan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja di Mapolda Jatim di Surabaya, kemarin. Sertijab tersebut dihadiri seluruh kapolwil, kapoltabes, dan kapolres di wilayah hukum Polda Jatim.Kabagbin Polwil Besuki Kompol Subiyantoro mengatakan, dalam acara sertijab Kapolda Jatim Irjen Herman S Sumawiredja menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal biasa dan wajar terjadi di kepolisian. "Selain sebagai bentuk penyegaran, juga kebutuhan organisasi dan promosi jabatan," kata Kompol Subiyantoro saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, kemarin.Dia juga menambahkan, Kapolda Jatim meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru. "Kepada semua pejabat baru, Kapolda Jatim meminta harus cepat bersosialisasi dengan lingkungan masing-masing dan cepat melakukan tugas utama polisi mengayomi masyarakat," ujarnya.Polisi berpangkat satu melati di pundak itu menjelaskan, setelah sertijab di Mapolda Jatim di Surabaya kemarin, rencananya dilanjutkan acara lepas kenal dan upacara pedang pora kapolwil lama dan kapolwil baru di Mapolwil Besuki. (p juliatmoko)

Dana Operasional Sempat Parkir Direkening Pribadi

JEMBER -Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana operasional dewan kembali mendatangkan lima saksi. Mereka antara lain, Yulia Rahmani pemegang kas sekretariat dewan, Ita Fajarwati, anggota FPKB Shomad Djalil dan dua saksi kunci yakni Heru Santoso mantan Kabag Keuangan dan Umum sekretariat dewan serta Wakil Bupati Jember yang juga mantan pimpinan dewan Kusen Andalas. Dalam fakta persidangan yang dipimpin majelis hakim Aminal Umam itu terungkap kalau Heru Santoso yang kini menjadi Kabag Angkutan di Dinas Perhubungan Pemkab Jember itu mengaku pernah menyimpan alias memarkir ana operasional dewan di rekening pribadinya. Nilai dana operasional dewan itu ada sekitar Rp 706 juta yang dalam pengusutan kejaksaan terjadi penyimpangan karena tidak sesuai peruntukannya.
"Dimana saksi (Heru) menyimpan dana operasional dewan ketika itu," tanya Aminal Umam, kemarin.Pertanyaan itu kemudian dijawab Heru yakni kalau dirinya memerintahkan kepada pemegang kas uang bendahara sekretariat DPRD Jember Yulia Rahmani untuk mencairkan uang Rp 706 juta dan dimasukkan rekening pribadinya."Memang pernah dana itu masuk rekening pribadi, tapi saya lupa nomor rekeningnya. Bunga bank tidak pernah saya ambil dan rekening itu telah diblokir," ungkap Heru Santoso.
Dia juga mengakui kalau penyimpanan dana operasional pimpinan dewan di rekening pribadi itu tidak dibenarkan sesuai aturan. Lanjut dia, penyimpanan direkening pribadinya itu dijalankan karena kebiasaan yang seringkali terjadi sebelumnya dan itu sudah atas persetujuan pimpinan DPRD periode 1999 - 2004."Pada waktu pimpinan dewan ganti, keberadaan uang itu saya beritahukan ke pak Machmud Sardjujono yang saat itu sebagai ketua dewan," ujarnya. Jaksa penuntut umum juga mempertanyakan dana operasional senilai Rp 160 juta yang digunakan oleh tiga pimpinan DPRD Jember periode 2004 - 2009 berasal dari uang Rp 706 juta tersebut. Dalam pengakuannya, Heru Santoso sempat diiming-imingi jabatan kepala dinas oleh bupati Jember saat itu Samsul Hadi Siswoyo jika mampu mengatur keuangan sekretariat dewan untuk pimpinan dewan.Dalam berkas penyidikan kejaksaan, dana itu dibagi kepada tiga anggota pimpinan dewan yakni Ketua DPRD Madini Farouq menerima Rp 60 juta, Wakil Ketua Machmud Sardjujono Rp 50 juta dan Wakil Ketua Kusen Andalas Rp 50 juta. Pencairan uang operasional pimpinan dewan itu kata jaksa penuntut umum Awaluddin ternyata tidak menggunakan bukti-bukti mengenai kegiatan, namun cukup dengan tanda tangan dari pimpinan bersangkutan. Selain itu, pimpinan dewan bisa memberitahu secara lisan untuk mencairkan dana itu.Sementara dalam pemeriksaan saksi Wakil Bupati Jember yang juga mantan pimpinan dewan Kusen Andalas, jaksa menanyakan seputar penggunaan dana operasional diantaranya untuk keperluan partai dan untuk sewa rumah. "Ada sekitar 28 item berdasarkan penyidikan penggunaan dana anggaran satuan kerja senilai Rp 411,5 juta. Penggunaan dana itu tidak sesuai peruntukannya," kata jaksa Awaluddin. Kemudian ditanyakan hal itu kepada Kusen Andalas yang intinya soal dana bantuan sewa rumah dan peralatan rumah tangga senilai Rp 15 juta, dan serap aspirasi senilai Rp 135 juta yang rinciannya digunakan oleh 45 anggota dewan yang masing-masing menerima dana sekitar Rp 3 juta.Meski demikian dari kesaksian Kusen Andalasn tersebut, terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Faruq menyoal soal adanya dana operasional yang sebenarnya sudah disepakati untuk dicairkan melalui rapat pimpinan dewan. Selain itu juga adanya dana bantuan hukum yang masih muncul celah penggunaannya ketika Kusen sedang non aktif dari pimpinan dewan dan tersandung pemeriksaan Polda Jatim. (p juliatmoko)

Beredar Email Soal Skenario Bentrok Monas
(Kamis, 12 Juni 2008 - 12:44 wib)

JAKARTA - Misteri mengenai bentrokan Front Pembela Islam (FPI) dengan massa AKKBB di Monas pada 1 Juni kemarin memasuki babak baru. Kali ini sebuah email di dunia maya yang mengungkap skenario bentrokan Monas.Email yang didapatkan okezone, Rabu (12/6/2008) ini berasal dari alamat email nong@isai.or.id. Pemilik email mengaku bernama Nong Darul Mahmada, salah satu panitia aksi AKKBBB.

Berikut isi email tersebut lengkapnya:

Untuk menyakinkan tulisan ini, saya perlu memperkenalkan diri dulu, nama Saya adalah Nong Darol Mahmada, saya salah seorang aktivis Jaringan Islam Liberal dan saya aktif di JIL sejak berdirinya JIL. Dalam kesempatan sekarang izinkan saya memberikan kesaksian kepada kawan-kawan sebangsa dan setanah air melalui milis ini kejadian sebenarnya dibalik kejadian yang terjadi di Monas pada tanggal 1 Juni yang lalu.Perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa aksi ini merupakan aksi yang telah di skenariokan oleh pihak pemerintah untuk mengalihkan isu BBM yang sedang marak ditengah masyarakat. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Beryakinan (AKK BB) hanya dijadikan kedok saja untuk mencegah agar ajaran Ahmadiyah tidak dibubarkan.Setelah presiden SBY menaikan harga BBM, kalangan kontributor JIL Goenawan Mohammad, Hamid Basyaib, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Nasaruddin Umar melakukan pertemuan secara diam-diam di kediaman SBYdi Cikeas, Bogor. Hal ini mereka bisa akses langsung kedalam berkat orang dalam yaitu Andi Malarangeng yang notabene kakak kandung dari Rizal Mallarangeng.Dalam pertemuan ini membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai aksi demo-demo yang dilakukan adek-adek mahasiswa. Lalu SBY selaku presiden dan kepala pemerintah meminta kalangan JIL mengalihkan isu yang sedang berkembang di masyarakat dengan isu lain. Rizal M, yang merupakan pemuda JIL yang cerdas memberikan usul bagaimana isu kenaikan BBM yang sekarang ini diupayakan diganti dengan isu membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dengan mengangkat isu pembubaran ajaran Ahmadiyah. Karena selama ini JIL selalu mendapatkan perlakuan keras dari FPI.Lalu setelah mendapatkan ?~restu' dari presiden Goenawan Mohammad, Hamid Basyaib dan Rizal Mallarangeng datang ke markas JIL di Jl. Utan Kayu No. 68 H Utan Kayu. Di Kedai Tempo mereka membahas bagaimana membuat skenario agar anggota FPI bisa melakukan tindakan anarkis dan perusakan yang membuat masyarakat tidak simpati lagi dengan FPI. Lalu setelah melakukan diskusi selama 3 jam, ketiga kontributor JIL itu akhirnya berhasil membuat skenario yang bagus, dengan memanfaatkan momentum kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni, mereka akan membuat semacam aksi simpatik (damai) dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Aksi ini dilakukan di Monas, yang mana para peserta yang hadir sudah disetting sedemikian rupa agar anggota FPI turut datang dan membubarkan asyik tersebut. Mereka sangat paham betul, bahwa massa FPI sangat mudah sekali untuk dipancing agar melakukan kekerasan dan pengerusakan.Setelah membuat skenario tersebut lalu Goenawan Mohammad, menghubungi SBY melalui ponselnya, setelah mendengar penjelasan dari Goenawan Mohammad secara terperinci, akhirnya presiden menyetujui aksitersebut dan akan mentrasferkan dananya sebesar 10 miliard rupiah untuk melancarkan aksi tersebut.Malam sebelum kejadian, beberapa pentolan JIL berkumpul di markas JIL, termasuk saya sendiri. Waktu itu yang hadir sangat ramai sekali dan sedang membahas persiapan untuk aksi besok pagi. Dari beberapa kawan-kawan yang diberikan tugas juga sudah selesai menjalankan tugasnya seperti mengundang kalangan pers media cetak dan media elektronik untuk hadir di acara tersebut. Orang-orang Ahmadiyah pun bersedia mengerahkan beberapa massanya untuk menghadiri aksi damai besok. Begitu juga dengan FPI, sudah dikontak melalui SMS membuat isu kalau besok jamaah Ahmadiyah, akan menggelar aksi damai di silang Monas.Saya tidak tahu bagaimana persiapan dari FPI untuk merespon isue tersebut, tetapi nyatanya besok pagi ketika aksi damai itu sedang berlangsung dengan membawa nama AKKBB FPI datang dengan belasan truk dan ratusan anggotanya melakukan pemukulan kepada anggota aksi tersebut. Yang akhirnya terjadi aksi kekerasan tersebut. Hal ini yang diketahui dikalangan anggota FPI adalah aksi tersebut adalah aksi yang dilakukan umat Ahmadiyah sehingga secara kasar dan memaksa membubarkan aksi tersebut.Dari pemaparan dalam tulisan saya disini harus kawan-kawan milis ketahui bahwa,1. Bahwa aksi kekerasan yang terjadi di Monas itu merupakan suatu skenario yang dilakukan pemerintah dan pihak JIL untuk mengalihkan isu BBM.2. Aksi yang terjadi di Monas itu, JIL ingin FPI dibubarkan karena selama ini FPI merupakan yang menjadi sandungan kalau JIL melakukan aksi.3. Dari jamaah Ahmadiyah dengan aksi ini, diharapkan mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia agar organisasi ini tidak jadi dibubarkan.4. Kalangan petinggi JIL telah sekian kalinya, mendapatkan keuntungan untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada.Demikian tulisan ini saya buat dengan sebenarnya, karena hal ini yang membuat saya selalu merasa bersalah dan berdosa telah bersama-sama dengan kawan-kawan JIL melakukan pemutaran balikan fakta. Saya harap kawan-kawan setanah air dan sebangsa mau menyebarkan email ke kawan-kawan sekalian. (Syukri Rahmatullah - Okezone/ uky)

Berita Terkait 'email pertemuan cikeas'
Rizieq: Selidiki Rapat Skenario Bentrok Monas di Cikeas
Skenario Bentrok Monas, Andi Bantah Ada Pertemuan di Cikeas
Nong Sesalkan Email Skenario Bentrok Monas
Aktivis JIL Bantah Email Skenario Bentrok Monas

Malu.......... Peserta Unas dari Dua SMK Tak Lulus Semua

JEMBER (SINDO)- Sekitar 13.361 siswa SMA dan sederajat di Jember memang menjadi peserta ujian nasional (Unas). Namun dari angka itu dilaporkan ada sekitar hampir 400 siswa tercatat tidak lulus Unas. Jika dirinci, untuk kelas IPA persentase siswa tidak lulus 1,8 persen, IPA 4,9 persen, Bahasa 2,4 persen dan SMK 7,1 persen. Yang memalukan, meski siswanya tidak lebih dari 30 anak, ada dua SMK yakni SMK Sunan Ampel Sukorambi dan SMK Teuku Umar Kalisar yang seluruh semua siswanya tidak lulus Unas. Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Achmad Sudiyono menganggap enteng ratusan siswa yang tidak lulus Unas tersebut. "Tingkat kelulusan di Jember meningkat dari 94 persen menjadi 95 persen," kata Achmad Sudiyono, kemarin. Dia juga mengatakan, beberapa hal yang bisa menyebabkan siswa tidak lulus Unas karena alasan sakit atau memag tidak belajar menjelang ujian. Selain itu masih adanya kendala terkait materi pelajaran yang dianggap siswa terlalu sulit untuk dikerjakan.Sedangkan puluhan siswa di SMA 3 Muhammadiyah Jember merayakan kelulusan Unas dengan melakukan sujud syukur. Tak ayal suasana senang bercampur syahdu itu nampak dihalaman sekolah tersebut antara siswa dengan para orang tua. Sujud itu dilakukan ditengah-tengah siswa lain diluar sekolah yang merayakan kelulusan dengan ngebut dijalanan dengan sepeda motor roda dua dan aksi corat-coret seragam sekolah. Di sekolah tersebut, pihak sekolah mewajibkan bagi para siswa yang sudah lulus Unas agar tidak melakukan coret-coret seragam sekolah. "Daripada seragam dicoret-coret. lebih baik diamalkan untuk siswa tidak mampu. Seragam bekas itu nantinya akan nanti bisa digunakan persyarakatan untuk mengambil ijazah," kata Yakob yang juga Kepala Sekolah SMA 3 Muhammadiyah Jember ini. Dia menambahkan, penyerahan seragam bekas itu juga berguna untuk mengurangi dampak kenakalan siswa dari pengumuman Unas. (p juliatmoko)

Berkas Belum Lengkap, KPU Tak Tegas

BONDOWOSO - Penetapan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso dijadwalkan hari ini. Diperkirakan ada sekitar 5 calon yang masih belum melengkapi berkas seperti yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal harta kekayaan. Namun pihak KPUD Bondowoso agaknya tidak tegas dalam menyikapi calon yang belum melengkapi berkas pencalonan tersebut.Ketua KPUD Bondowoso Muniri yang menyatakan kalau seluruh calon dianggap sudah menyampaikan berkas kekayaan yang dibuktikan dengan surat tanda terima dari KPK. "Kita tidak bisa memberikan sanksi meski sebentar lagi sudah ada penetapan calon, sebab yang berhak adalah KPK untuk meminta berkas kekayaan tiap calon tersebut," kata Muniri, kemarin. Dia juga mengatakan tidak ada sanksi yang akan diberikan oleh KPUD jika masih ada berkas yang belum dilengkapi calon.
Padahal sebelumnya salah satu anggota KPUD Bondowoso Purwanto mengatakan, ada kandidat wakil bupati yakni Imam Tahir yang dinilai perlu memperbaiki laporan harta kekayaan penyelanggara negara. Kata dia Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan pernyataan pengakuan kepemilikan sapi yang dimilik Tahir. "Urusan pelaporan harta kekayaan ke KPK itu sebagai salah satu syarat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati memang rumit. Semua yang
berkaitan dengan kekayaan harus dilaporkan, meski hanya seekor sapi," kata Purwanto.Sampai saat ini baru lima dari sepuluh kandidat bupati dan wakil bupati Bondowoso yang dianggap sudah melengkapi syarat pelaporan kekayaan oleh KPK. Mereka adalah duet Amin Said Husni-Haris Sonhaji, Salwa Arifin, Supatno, Huzaini Efendi. Sedangkan Imam Tahir, Syukur Efendi, Irwan Bachtiar, Moch. Misnan, dan Sobri Wasil Ghozali masih belum lengkap meliputi belum mencantumkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), slip gaji, surat izin usaha perdagangan (SIUP), fotokopi tabungan, dan rekening bank. "Sebenarnya ada batas perbaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Para kandidat menerima pengembalian dari KPK Selasa lalu dan untuk pengumuman harta kekayaan, KPUD Bondowoso menunggu perintah dari KPK," katanya. Dalam pilkada Bondowoso setidaknya ada lima pasangan yang mendaftarkan diri ke KPU. Mereka adalah cabup/cawabup Amien Said Husni-Haris Sonhaji (PKB), M Misnan-KH Sobri Gozhali (Partai Golkar), Irwan Bachtiar-Huzaini Effendi (PDIP), pasangan KH Salwa Arifin-KH Imam Thahir (PPP), dan Syukur Efendi-Supatno (Partai Demokrat). Terpisah Ketua Tim Sukses pasangan Amien-Haris, Achmad Dhofir mengatakan, meski dipusat ramai soal kekalahan atas PKB Ali Masykur Musa dalam putusan pengadilan, namun dia yakin tidak akan berimbas pada tahapan pencalonan."Kekalahan putusan pengadilan itu tidak maslaah bagi pencalonan bupati dan wakil bupati yang direkomendasi PKB. Kan, masih ada upaya kasasi dan kita yakin PKB Ali Masykur Musa yang akan menang," kata Achmad Dhofir. Dia juga mengatakan, pihak KPUD Bondowoso tidak memiliki kewenangan untuk menijau kembali seperti yang dikatakan Ketua KPUD Muniri terhadapa rekomendasi calon dari DPC PKB Bondowoso. (p juliatmoko)

Serbuuu........... FPI... !

Pasukan Berani Mati Dibekali Ilmu Tahan Bacok

JEMBER - Pasukan Berani Mati (PBM) Jember terus menggalang kekuatan fisik menghadapi keberadaan Front Pembela Islam. Seperti pembekalan latihan pencak silat lengkap dengan perlatan celurit dn pedang hingga bekal kekebalan tubuh dari ancaman senjata tajam. Pelatihan PBM itu tergolong ditempatkan pada lokasi paling terpencil di Lereng Pergunungan Argopuro tepatnya di Dusun Sumer Candik Desa Panduman Kecamatan Jelbuk. PBM yang diperkuat sekitar 500 personil dari Laskar Pelopor, Banser, GP Ansor, Satgas PKB, Garda Bangsa dan sejumlah santri pondok pesantren. Selain itu Sofi salah satu anggota sesepuh Laskar
Pelopor sempat mecnoba kekebalan tubuhnya dari jilatan api. Diiringi irama tabuhan Pencak Silat, tubuh Sofi tidak merasa panas saat dilalap api. "Sewaktu-waktu kalau PKB pusat menginginkan kita mengirimkan pasukan berani mati ke Jakarta untuk membubarkan FPI, kita
siap," kata Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Djunaedi. Hal yang sama juga dikatakan Ketua GP Ansor Jember Babun Sugiarto yang menyatakan pelatihan PBM itu sebagai unjuk kekuatan ketika sewaktu-waktu ada perintah dari Gus Dur untuk memberangkatkan
PBM. "Jumlah PBM ada sekitar 500 orang dan bisa lebih. Kita siap jika Gus Dur meminta kami berangkat untuk membubarkan FPI jika pemerintah tidak segera bersikap," kata Babun Sugiarto.Sedangkan pada Sabtu (7/6) malam, sejumlah ulama dan ratusan umat muslim menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa. Doa bersama ini digelar menyusul semakin meluasnya konflik kekerasan dalam menyikapi tindakan insiden FPI 1 Juni lalu.Doa bersama dipimpin Habib Haidar Bin Ahmad Al Hamid dengan membaca sholawat dan dzikir untuk memohon keselamatan bangsa."Kami prihatin adanya tindak kekerasan yang terjadi di Monas dan meluas menimbulkan perpecahan diberbagai daerah khususnya di Jember. Kami juga berharap kepada semua pihak untuk menghindari tindak kekerasan dalam menyuarakan aspirasinya dan lebih mengutamakan jalan damai dan tidak mudah terpancing provokasi," kata Habib Haidar Bin Ahmad Al Hamid Doa bersama itu juga dilakukan di Komplek Pemakaman Almarhum Habib Sholeh Al Habsyi yang juga salah satu ulama kharismatis
Jember. (p juliatmoko)

Keserempet KA, Pemuda Mabuk Tewas

JEMBER- Kecelakaan kereta api kembali menelan korban. Kali ini seorang pemuda yang tewas diketahui bernama Slamet Priyo Raharjo, umur 25 tahun warga Jl Gajah Mada 14 Jember. Pihak PT KAI Daops IX Jember menduga, pemuda tersebut merupakan korban pembunuhan yang diletakkan dipinggir rel. Pria dengan tubuh penuh tato itu wajahnya rusak dengan biji mata kanannya meleleh. Mayat pemuda ini ditemukan terlentang di pinggir rel daerah Jalan Kaliwates oleh seorang warga setempat. Kemudian warga membawanya ke RSUD Dr Soebandi Jember. "Kami masih menunggu keluarganya datang ke sini," kata salah seorang anggota Mapolsek Kaliwates, kemarinSedangkan salah seorang saksi mata, Isnaini mengatakan, dia sempat melihat korban sebelumnya menonton acara dangdutan bersama teman sekampung. Saat nonton itu dia sempat menenggak minuman keras. Dan pulangnya dia jalan kaki berpisah dengan
teman-temannya. Lalu ditengah perjalanan dia bertemu dengan temannya dan mereka berkumpul di sebuah warung kopi. Korban menenggak mminuman keras dan pulangnya jalan kaki berpisah dengan teman-temannya.Lalu ditengah perjalanan dia bertemu dengan temannya dan mereka berkumpul di warung kopi. Korban menanggak minuman keras lagi. "Setelah itu warung saya nutup dan dia katanya tinggal disana untuk meneruskan pesta Miras," katanya.Sekitar pukul lima padi kemarin, pemuda itu ditemukan sudah tewas mengenaska.Sedangkan Humas PT KAI Daops IX Jember Haryanto mengatakan, pihaknya terus menyelidiki kasus kecelakaan tersebut."Penyebab masih belum jelas, dalam pengusutan masinis tidak ada yang merasa menabrak. Indikasinya keserempet KA Mutiara Timur
malam arah ke SUrabaya. Saya khawatir korban adalah pembunuhan yang sengaja diletakkan dipinggir rel supaya terkesan kecelakaan," kata Haryanto. Dia juga meminta agar kepolisian mengusut penyebab kematian korban. (p juliatmoko)

FPI Jember Bubar, FPI Jember Bangkit Lagi !

JEMBER - Belum sampai sepekan Front Pembela Islam (FPI) Jember membubarkan diri, kini berdiri lagi. Usai shalat Jumat (6/6), FPI Jember yang sebelumnya diketuai Habib Abu Bakar, saat ini kepemimpinan diambil alih oleh KH Mukmin Mahali yang juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mukmin Dusun Jatikoong Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru."Pembubaran diri FPI oleh Abu Bakar karena diserbu pendukung Gus Dur itu kami anggap tidak sah. Setelah koordinasi dengan FPI Pusat, akhirnya saya ditunjuk sebagai ketuanya. Kita ingin mengakhiri konflik antara FPI dengan kubu Gus Dur," kata KH Mukmin
Mahali, Jumat (6/6). Dalam deklarasi pembentukan FPI Jember kembali di Pondok Pesantren Nurul Mukmin itu juga disaksikan oleh Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid yang juga salah satu tokoh kyai di Kecamatan Tanggul, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Ambulu Abdul Hayyi serta sejumlah santri dan kyai lainnya.Mukmin yang juga mantan pengurus FPI Jember bagian pertanahan dan keamanan itu juga mengatakan, selama ini antara FPI dengan
pendukung kubu Gus Dur sebenarnya tidak ada ikatan apapun. Sampai sekarang, aktifis FPI Jember diperkirakan Mukmin sekitar 400 orang dan pendirian kembali lembaga itu didukung oleh sekitar 20 kyai ternama di Jember.Hal yang sama juga disampaikan Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid yang menurutnya ada tiga hal yang mendasari berdirinya kembali
wadah FPI Jember. Pertama berpijak pada himbauan PBNU yang mengatakan FPI dengan GP Ansor tidak ada hubungan apapun apalagi terkait konflik dan hal itu merupakan konflik internal FPI. Kedua, atas himbauan PP GP Ansor meminta agar Ansor didaerah
tidak reaktif dalam menyikapi konflik FPI dengan massa Gus Dur. Ketiga, kalaupun ada kegiatan seperti penyerbuan ke markas FPI, maka hal itu bukan kelembagaan Ansor tapi aliansi atau pendukung pribadi Gus Dur."Kita sekarang tidak khawatir dengan adanya rencana penyerangan atau pembubaran FPI dari lembaga manapun. Bahkan kita meminta agar Munarman yang sekerang asih buron agar menyerahkan diri," kata Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid. Sedangkan pendukung Gus Dur yang sempat mengomandoi penyerbuan ke markas FPI Jember di daerah Mangli Kecamatan Kaliwates, Ayub Djunaedi menganggap enteng pendirian kembali FPI Jember tersebut. "Ah, itu hanya sensasi saja," kata Ayub Djunaedi yang
juga Sekretaris DPC PKB Jember ini. Ayub saat ini juga menanggapi dingin dengan tidak akan melakukan atau mengutik dengan melakukan penyerbuan FPI Jember kembali. Meski demikian, penangkapan puluhan tersangka insiden Monas yang didominasi aktivis
FPI belum membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember tenang. Bahkan partai berbasis kalangan Nahdliyin itu kembali mengaktifkan pasukan berani mati. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang juga dibekali ilmu kebal dan terampil
menggunakan senjata itu ada sekitar 500 orang. "Sewaktu-waktu kalau PKB pusat menginginkan kita mengirimkan pasukan berani mati ke Jakarta untuk membubarkan FPI, kita
siap," katanya.Dia juga mengatakan, ratusan pasukan itu sudah dua hari terakhir mendapatkan pelatihan dan ilmu kekebalan di daerah pegunungan Kecamatan Arjasa. Pasukan itu diperkuat oleh lembaga sayap PKB antara lain, Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Ansor,
Banser serta para santri pondok pesantren."Kami sebagai makmumnya Gus Dur merasa pemerintah masih belum tegas baik melakukan penangkapan tersangka insiden Monas yang
juga tidak ditahan, apalagi sampai sekarang FPI belum juga dibubarkan pemerintah," timpalnya.Sejak dibentuk tahun 2000 lalu sampai hingga sekarang, Ayub mengatakan kalau pasukan berani mati itu sebenarnya memang sudah aktif. Namun karena kegeraman FPI menjelek-jelekkan Gus Dur dihadapan publik, makin membuat massanya turut mengambil sikap tegas."Jumlah pasukan berani mati di Jember bisa bertambah kalau diperlukan. Saat ini memang belum membuka pendaftaran resmi. Yang jelas pembentukan pasukan berani mati ini untuk merespon kelambatan pemerintah dalam membubarkan FPI," ujarnya. (p juliatmoko)

Penahanan Mamak Diistimewakan !

Permak Ruangan Bekas Gudang Beras Jadi Kamar Semi Hotel

JEMBER - Sudah sebulan lebih terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Farouq meringkuk di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember. Namun penahanan terdakwa kasus korupsi dana operasional dewan dan bantuan hukum senilai Rp 1,2 miliar itu dikabarkan diistimewakan oleh pihak Lapas. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari penghuni Lapas menyebutkan, Madini yang akrab dipanggil Gus Mamak sudah sepekan ini membangun ruangan bekas gudang beras dan khusus dibangun atau diperbaiki untuk dihuni sebagai tahanan. Ruangan selebar 4x4 meter itu didalamnya terdapat fasiltas kipas angin, televisi, tempat tidur yang menghabiskan dana sekitar Rp 10 juta akan dihuni sendiri oleh Gus Mamak. Didalam ruangan berlantai keramik itu dikabarkan terdapat kamar mandi dan water
closet. Padahal sebelumnya Gus Mamak ditahan diruangan tahanan biasanya dan tinggal bersama 8 tahanan lainnya.Sedangkan Machmud tetap menghuni ruangan semula dan tinggal bersama koruptor Bulog Mucharor dan tahanan lainnya tanpa seruangan dengan Gus Mamak. "Tempat Gus Mamak sudah selesai dan sudah boyongan barang. Machmud ditinggal. Semalam ada selamatan kamar baru," ungkap sumber itu melalui pesan pendek telepon genggam, kemarin.Sedangkan Koordinator Indonesia Beureucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono menganggap pihak Lapas Jember terlalu mengistimewakan penghuni terdakwa kasus koruptor."Mestinya penahanan Gus Mamak maupun tahanan koruptor lainnya jangan diistimewakan dengan diperbolehkan membangun ruangan mewah di Lapas. Kalau begitu semua, maka bisa amburadul sistem penahanan seorang koruptor," tandas Sudarsono.Dia juga mendesak agar pihak Lapas tidak memberikan ruang keleluasaan bagi tahanan koruptor. Sebab bukan kali ini saja pihak Lapas disorot dalam hal mengistimewakan penahanan koruptor. Sebelumnya juga pernah terdakwa mantan Bupati Jember diberikan keleluasaan pembantaran dan akhirnya dirawat di RSUD Soebandi Jember denan alasan sakit. Selain itu juga pernah dilakukan Lapas dengan memberikan ruagan pada Gus Mamak untuk menggunakan ruangan Kepala Lapas dalam menemui para tamu dan teman dekatnya saat hari-hari pertama penahanan."Dengan adanya pengistimewaan itu maka Lapas bisa dianggap melanggar etika memperlakukan tahanan koruptor. Kita minta agar Depkumham menggeledah ruangan penahanan koruptor agar tidak ada kesan tahaan itu diistimewakan dan haknya adalah sama ketika ditahan sebagai terdakwa saat berhadapan dengan kasus korupsi," timpalnya.Sedangkan Kepala Lapas Kelas II A Jember Murdjito menganggap tidak akan memperlakukan istimewa dengan tahanan koruptor seperti Gus Mamak maupun lainnya. Dia menganggap adanya tahanan yang membangun ruangan adalah hal biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. "Asal dengan biaya sendiri silahkan saja membangun ruangan tahanan. Kalau ruang tahanan diperbaiki atau
bahkan ditingkat kita tidak masalah dan malah bersyukur, sebab dari Pemkab Jember tidak ada biaya untuk itu," kata Murdjito. Dia juga menambahkan, alasan lain untuk memperbolehkan tahanan menggunakan ruangan bekas gudang beras itu karena saat ini kapasitas tahanan Lapas sudah melebihi batas kewajaran. Selain itu daripada ruangan itu nganggur dan tidak dipakai, maka boleh dibangun oleh tahanan yang bersangkutan asal tidak keluar dari Lapas dan tahanan dalam kondisi aman. (p juliatmoko)

Dewan Minta PJU Ditinjau Ulang

JEMBER - Gara-gara adanya pemadaman listrik bergilir dan krisis energi yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir, dewan kembali angkat bicara. Komisi D DPRD Jember Miftahul Ulum bahkan mendesak agar pihak eksekutif mempertimbangkan kelanjutan proyek mercusuar Penerangan Jalan Umum senilai Rp 85 miliar itu. "Saat ini saja sudah krisis energi dan pemerintah pusat meminta agar melakukan penghematan seharusnya jadi pertimbangan
diteruskan tidaknya megaproyek penerangan jalan umum di Jember. Pencairan sisa anggaran Rp 36 miliar sebaiknya ditunda dulu" kata Miftahul Ulum, kemarin.Dia juga membeber saat ini Perusahaan Listrik Negara sudah mengalami kesulitan memasok energi listrik dan bisasaja berimbas pasokan tambahan energi listrik untuk 10 ribu lampu PJU baru yang tersebar di 31 kecamatan se-Jember."Jika tidak melanggar aturan, itu perlu dihitung ulang dan tinjau kesepakatan atau perjanjian dengan rekanan. Kalau bisa anggaran sebesar Rp 36 miliar yang masih tersisa untuk tahun 2009 ditunda dengan tidak merugikan daerah atau rekanan,"
ujarnya. PJU sendiri pada tahun 2007 dan 2008 dianggaran Rp 9 miliar dan Rp 40 miliar telah dicairkan. Tiang-tiang listrik dan lampu sudah terpancang di sejumlah titik namun masih belum menyala. Dikabarkan lampu PJU itu akan dinyalakan serentak menyambut
even Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pada bulan Agustus mendatang. PLN Jember masih belum mengalirkan listrik. Meski demikian, Ulum juga menyampaikan kalau kelanjutan proyek itu tidak bisa dibatalkan, maka paling tidak ada skala prioritas seperti penyalaan PJU dilokasi yang memang dibutuhkan masyarakat dan didaerah rawan.Sedangkan Manajer PLN Area Pelayanan Jaringan Jember-Lumajang Bambang Setyohadi mengatakan, PJU yang dipasang masih ada kemungkinan untuk bisa menyala. "Selama tak ada perintah menghentikan sambungan baru, masih ada kemungkinan,” kata Bambang Setyohadi. Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemkab Jember Chavid Setyohadi mengatakan, pihaknya optimis dengan kelanjutan proyek PJU yang ditargetkan pada Agustus nanti bisa menyala. "Yang penting konsep PJU terus jalan dan soal teknis kita koordinasikan dengan PLN agar bisa menyala semua," kata Havid Setyadi. Dia juga yakin dengan adanya program
pemadaman listrik tidak akan berimbas pada proyek PJU. (p juliatmoko)

FPI Jember Membubarkan Diri
Massa PKB : Bubarkan FPI Bangsat !!!

JEMBER- Penyerangan AKKBB oleh FPI juga memicu kegeraman massa PKB Jember. Ratusan massa yang terdiri dari Satgas, Garda Bangsa dan GP Ansar Jember menyerbu markas FPI Jember yang berada di RT 01 RW III, lingkungan Kauman Nomor 118, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Jember.Massa tersebut berangkat dari Kantor DPC PKB Jember yang berlokasi di Jalan Kalimantan. Usai pembekalan agenda dan sasaran aksi, massa kemudian bergerak menuju markas FPI Jember dengan kawalan satu peleton polisi. Koordinator aksi massa PKB Jember, Ayub Junaidi menyatakan, pihaknya mengecam keras penyerangan dan penghinaan Gus Dur yang dilakukan FPI."Kita tidak terima dengan tindakan FPI yang tidak beradab dan tidak manusiawi itu. Kita minta agar FPI dibubarkan," kata Ayub Junaidi, kemarin.Selain itu, Ayub juga meminta agar perwakilan FPI Jember membuat surat pernyataan yang juga mengecam tindakan FPI pusat. Massa PKB melalui empat orang perwakilan itu ditemui tiga orang perwakilan FPI Jember yang diketuai Habib Abu Bakar, Sekretaris FPI Jember, H Hilmi dan penasehat FPI Jember KH Lutfi Ahmad. Diatas kertas surat pernyataan bermaterai, Habib Abu Bakar akhirnya bersedia menandatangani pernyataan sikap untuk membubarkan diri secara organisasional keberadaan FPI Jember. "Saya sendiri juga tidak setuju dengan tindakan anarkis yang dilakukan teman-teman FPI pusat. Kami setuju saja membubarkan diri karena kasus itu," kata Habib Abu Bakar. Dia juga meminta aparat kepolisian menindak tegas secara hukum pelaku penyerangan AKKBB yang dilakukan FPI. Menurut Habib Abu Bakar, FPI Jember berdiri sejak tahun 2003 dan hanya ada perwakilan saja yang terdiri dari 3 orang pengurus inti.Puas mendatangi markas FPI Jember, massa PKB itu kemudian memalukan aksi corat-coret dan menuliskan "FPI haramk di Jember" pada spanduk besar. Spanduk itu kemudian diarak selanjutnya dipampang disebelah selatan Masjid Jami Baitul Amien atau sebelah barat Alun-alun Jember. Massa juga mengirimkan surat pernyataan pembubaran diri FPI Jember kepada Badan Kesatuan Bangsa Pemkab Jember untuk ditindaklanjuti secara aturan hukum yang berlalu. Pada Senin (2/6) malam, dua elemen mahasiswa yakni GMNI dan PMII Jember juga menggelar aksi untuk mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI terhadap demo yang dilakukan AKKBB. Selain mengingatkan momentum Hari Lahir Pancasila, mereka juga meminta pemerintah pusat bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus yang mengancam perpecahan masyarakat itu.Sedangkan PMII Jember lebih tegas lagi dalam penyikapan terhadap aksi anarkis yang dilakukan FPI. Massa PMII membakar atribut dan bendera tiruan yang melambangkan Front Pembela Islam. "Tindakan FPI tidak beradab dan tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Padahal dizaman nabi saja tidak ada penyelesaian perbedaan itu dengan tindakan kekerasan. Kita juga mendesakn pemerintah pusat untuk mebubarkan FPI, sebab sudah meresahkan masyarakat," timpal koordinator aksi Muhammad Afifudin. (p juliatmoko)

Sekolah Dasar Disegel, Siswa Terpaksa Belajar di Teras

JEMBER - Sudah kali kedua, Sekolah Dasar negeri (SDN) Selodakon 3 Kecamatan Tanggul menuai masalah. Jika sebelumnya sekolah yang status tanahnya akan diambil kembali si pemiliknya dan melakukan penyegelan, kali ini kembali terulang. Tak ayal puluhan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terpaksa hanru belajar di teras ruangan sekolah karena ruangan yang telah disegel dengan kayu bambu. Sebelum penyegelan, tampak sejumlah siswa dan guru tidak bisa berbuat apa-apa ketika si pemilik tanah atau ahli waris yang diketahui bernama Soleh menyegel sekolah mulai dari pintu masuk sekolah hinga ke ruang-ruang kelas.Seorang ahli waris tanah tersebut, Soleh mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Pemkab Jember untuk menyelesaikan maslah tanah itu. Namun hingga setahun terakhir masih belum ada jawaban. "Kami terpaksa menyegel sekolah ini, sebab berdasarkan sejarah keluarga tanah ini memang diwariskan untuk kami," kata Soleh, kemarin. Dia juga tidak akan membuka segel sekolah tersbeut sebelum ada penyelesaian dari pihak Pemkab Jember.
Dia juga mengatakan, jika selanjutnya tanah seluas sekitar 1.000 meter persegi itu masih tetap berdiri sekolah, maka pihaknya tetap meminta ganti rugi. Namun ganti rugi tersebut agaknya dinilai terlalu mahal oleh pihak Dinas Pendidikan Pemkab Jember.Sedangkan salah seorang siswa, Supriyadi nampak belajar disekolahnya tidak senyaman hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya, belajar memakai bangku dan atap kelas, kini ia harus beratapkan teras dan tanpa bangku dan terpaksa menaruh bukunya diatas lantai."Lebih enak belajar di kelas," tutur Supriyadi saat ditanyai wartawan. Sedangkan ia tidak mengetahui persis perihal kenapa sekolahnya tiba-tiba disegel oleh orang yang mengaku pemilik tanah sekolahnya.Sedangkan Kepala Sekolah SDN 3 Selodakon Kecamatan Tanggul, Sapto Widyo Baskoro mengatakan, setidaknya ada sekitar 209 siswa dari kelas satu sampai kelas enam yang terpaksa proses belajar mengajarnya terganggu. Proses belajar terpaksa dilakukan didepasn ruangan kelas masing-masing dan tanpa papan tulis dan bangku."Kita menyerahkan sepenuhnya penyelesaian tanah ini pada Dinas Pendidikan Jember. Sebab, sepertinya pemilik tanah juga memiliki bukti hukum yang kuat. Namun sebenarnya yang kita sayangkan adalah terlantarnya para siswa, padahal mulai pekan depan harus ujian semesteran," kata Sapto Widyo Baskoro. Namun pihak sekolah tetap berupaya keras agar para siswa tidak patah arang meski proses belajarnya terganggu. Dia juga menuturkan, lahan sekolah itu sebelumnya adalah atas nama Amsuti Saunah. Pada tahun 1971 ditukar guling dengan lahan milik pemerintah kabupaten dan kemudian dibangun sekolah dasar pada program instruksi presiden. Namun sejak delapan tahun lalu sampai sekarang tanah tukar guling itu batal dilakukan. Namun lahan milik Amsuti sudah terlanjur dibangun sekolah dasar. Sementara Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Jumari mengatakan, pihaknya membenarkan adanya sejarah tukar guling yang saat itu dilakukan antara keluarga Amsuti dengan pihak pemegang tanah bengkok atau tanah kas desa. "Namun ternyata tukar guling belum juga dilakukan dan sudah terlanjur dibangun sekolah karena memang dibutuhkan warga setempat. Kalau soal ganti rugi, sebenarnya tawaran dari ahli waris terlalu tinggi, kita minta agar ada penyesuaian dari harga tanah setempat dan yang penting tidak mengorbankan belajar siswa," kata Jumari. Saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember Achmad Sudiyono merasa belum mendapatkan laporan atas masalah itu. Namun pihaknya berjanji akan menyelesaikan persoalan lahan sekolah yang diklaim ahli waris tanah itu. (p juliatmoko)

Pemilihan Ketua STAIN Jember Kisruh

Perkuliahan Lumpuh

JEMBER - Suasana kisruh dan bentrokan mewarnai pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, Senin (2/6). Kekacauan itu berawal saat Aliansi Mahasiswa STAIN berdemo pada acara tahapan penyampaian visi dan misi yang diikuti sekitar 6 bakal calon ketua yang digelar di Aula STAIN Jember. Aliansi mahasiswa itu mendesak agar ada transparansi dalam laporan pertanggungjawaban Ketua STAIN saat ini yang masih ikut maju dalam pemilihan ketua STAIN. Laporan itu didesak mahasiswa agar disampaikan secara terbuka dalam forum yang diikuti seluruh mahasiswa STAIN. Namun keinginan mahasiswa tidak dihiraukan oleh pimpinan STAIN. Tak ayal, aliansi mahasiswa mengamuk dan memecahi kaca hingga menimbulkan bentrok antara puluhan mahasiswa dengan Satpam serta staf kampus. Dua orang mahasiswa dilaporkan terkena pemukulan pada kepala bagian kiri atas hingga berdarah. Meski ada penjagaan dari kepolisian, namun tidak ada tindakan penangkapan atau pengamanan atas kasus itu.
Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa STAIN Jember Ainur Rofik menyatakan, pihaknya hanya ini Ketua STAIN saat ini yakni Khusnuridho melakukan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir jabatannya. "STAIN harus transparan soal laporan pertanggungjawaban. Kita akan terus menggagalkan upaya pemilihan ketua sampai aspirasi seluruh mahasiswa ini dikabulkan," kata Ainur Rofik, Senin (2/6).Dia juga meminta pertanggungjawaban pada aksi pemukulan terhadap dua korban mahasiswa yang ikut berdemo yakni Ivin dan Mustofa. Para bakal calon yang berebut kemenangan di pemilihan ketua STAIN pada 9 Juni yakni Dr Syamsun Ni'am, Dr Muniron, Dr Moh Khusnuridho, Dr H Aminullah Elhady, Dr Hj Titiek Rohanah, dan Dr H Abdul Halim Soebahar. Para kandidat itu muncul dari berbagai jurusan antara lain empat orang dari jurusan Tarbiyah dan dua orang masing-masing dari Syariah dan Dakwah. Berdasarkan statuta terbaru, terdapat 15 orang suara dari senat yang berhak untuk memilih ketua STAIN Jember. Namun, hasil akhir di tingkat pemilihan senat, belum menjamin suara terbanyak akan memimpin STAIN Jember. Tapi yang memutuskan final nantinya Menteri Agama.Sementara Ketua STAIN Jember Khusnuridho mengatakan, aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa itu sebagai bentuk demokrasi. "Kita tetap melakukan upaya laporan pertanggungjawaban kepemimpinan STAIN. Tahapannya yakni laporan dilaporkan ke STAIN pusat dan selanjutnya mahasiswa tetap diberitahu soal apa saja laporan pertanggungjawaban itu," kata Khusnuridho.Akibat demo yang menimbulkan kericuhan itu penyampaian visi dan misi terpaksa gagal dan ditunda sambil menunggu keputusan dari STAIN pusat. Meski demikian pihak STAIN mengirimkan tim terdiri dari 3 orang untuk melaporkan berita acara penyampaian visi misi dan penetuan agenda lagi untuk tahapan selanjutnya."Semua tahapan yang dilakukan dalam pemilihan ketua sudah ada dalam peraturan menteri agama, jadi tidak ada prosedur yang dilewati," timpalnya. Menyusul adanya demo ricuh tersebut, suasana perkuliahan STAIN Jember tampak lumpuh dan proses belajar-mengajar berhenti hingga tidak ada batas waktu. (p juliatmoko)
Tabel Enam Kandidat Ketua STAIN :
1. Dr Syamsun Ni'am2. Dr Muniron, 3. Dr Moh Khusnuridho4. Dr H Aminullah Elhady5. Dr Hj Titiek Rohanah6. Dr H Abdul Halim Soebahar.

Wabup Kusen Mangkir Sidang Mamak

JEMBER - Sidang lanjutan dugaan korupsi dana oprasional yang melibatakan ketua dan wakil DPRD Jember kembali mendatangkan saksi-saksi. Sayangnya saksi yang dipanggil yakni Wakil Bupati Jember Kusen Andalas tidak hadir alias mangkir. Ketua DPC PDIP Jember itu hanya melayangkan surat kepada ketua majelis hakim yang meyatakan dia tidak bisa hadir karena mengikuti sidang paripurna di DPRD jember. Terdakwa Madini Farouq nampak kecewa berat dengan mangkirnya Kusen yang juga mantan wakil ketua dewan itu. "Jelas saya kecewa pak Kusen tidak hadir sehingga persidangan ditunda dan molor lagi," kata Madini Farouq alias Gus Mamak seusai persidangan, kemarin. Penasehat hukum Madini, Yani Takariyanto mengatakan, pihaknya juga kecewa dengan ketidak hadiran wakil Bupati yang lebih memilih hadir pada sidang paripurna. "Gara-gara dia tidak datang, sidang tertunda terus. Itu sebenarnya menyalahi asas peradilan yang cepat dan murah," kecam Yani Takariyanto.Jadwal sidang awalnya memanggil dua saksi yakni yakni Wakil Bupati Jember Kusen Andalas dan mantan Kasubag Keuangan DPRD Jember Rudati Sugiarsih. Namun teryata keduanya tidak hadir semua. "Seharusnya jaksa bisa menghadirkan minimal tiga hingga empat saksi dalam sekali pemeriksaan saksi, jadi sidang bisa cepat selesai," ujarnya. Persidangan selanjutnya, jaksa diminta mampu menghadirkan 5 sampai 10 saksi. Seperti diketahui, Ketua DPRD Madini Faruq dan Wakilnya Mahmud Sardjujono di duga terlibat menyelewengkan dana oprasional DPRD senilai Rp 1,1 miliar. Keduanya menjadi terdakwa dan sudah sebulan lebih meringkuk ditahanan Lapas kelas II A Jember. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) M Basyar Rifai mengatakan, Kusen Andalas tidak hadir karena mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember. Sedangkan Rudati tidak hadir karena ada urusan dinas yang tidak bisa ditinggalkan."Alasan ketidak hadiran Kasubag Keuangan DPRD Jember, ada urusan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Dia menyampaikan kepada kami secara lisan. Kita akan menghadirkan dua saksi ini dalam sidang berikutnya," kata M Basyar Rifai.Basyar berjanji akan mengupayakan agar dua saksi ini bisa hadir dalam persidangan selanjutnya pada Rabu (4/6). Terkait dengan jumlah saksi dalam satu kali persidangan dengan materi pemeriksaan saksi, jaksa juga berjanji akan memaksimalkan pemanggilan dan jumlah saksi yang bisa dihadirkan. Meski demikian Basyar tidak menjawab apakah pemanggilan Kusen sebagai saksi harus dilengkapi dengan persetujuan dari presiden, seperti pemanggilan bupati dan wakil bupati dalam penyidikan perkara hukum. (p juliatmoko)

Ratusan Kotak dan Bilik Suara Raib

Deklarasi Amien-Haris Makan Tumbal

BONDOWOSO - Dua bulan menjelang pemilihan kepala daerah Bondowoso, ternyata terdapat ratusan kotak dan bilik suara dinyatakan mengalami rusak berat dan raib. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bondowoso tidak khawatir karena persediaan kotak dan bilik suara dianggap masih melebihi kebutuhan untuk pemilihan gubernur dan bupati mendatang.Ketua KPUD Bondowoso Muniri mengatakan, dari 7.736 unit kotak suara, sebanyak 379 unit mengalami rusak berat dan 153 unit hilang. Sementara dari 9.767 bilik suara, sebanyak 143 unit mengalami kerusakan berat, dan 485 unit hilang. "Penyebab Kerusakan bermacam-macam. Ada yang karena tertumpuk saat disimpan di gudang kecamatan Tegalampel, ada yang karena berkarat," kata Muniri, kemarin. Sedangkan KPUD Bondowoso untuk pemilihan gubernur dan bupati Juli mendatang sudah mengkalkulasi membutuhkan 1.285 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS ditempatkan dua kotak suara dan empat bilik suara. "Jumlah TPS lebih sedikit, karena jumlah pemilih per TPS ditambah. Jadi tidak lagi 300 orang namun 600 orang. Pemilihan umum 2004, jumlah TPS di Bondowoso sebelumnya ada 1.923 unit," ujarnya.KPUD juga sudah mengajukan usulan ke KPU pusat agar bisa mendapat anggaran untuk membangun gudang permanen yang representatif. Namun belum dikabulkan dan saat ini untuk gudang penyimpanan logistik selalu menyewa."Dalam satu dua hari ke depan, kita akan merakit kembali bilik dan kotak suara yang bertumpuk di gudang. Kita akan libatkan warga sekitar saat perakitannya," katanya.Smentara acara deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Amin-Haris makan korban. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, salah satu kendaraan rombongan pendukung pasangan tersebut mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju lokasi deklarasi di Alun-alun Bagus Asra Bondowoso, kemarin . Lokasi kecelakaan itu berada di daerah Radio Citra Desa Selolembu Kecamatan Curahdami menelan seorang korban meninggal dunia. Korban atas nama Asmojo (65) warga Petung.Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso AKP Yatno Mardi mengatakan, kecelakaan itu berawal saat kendaraan pick up berpenumpang lebih dari 10 orang akan berjalan menanjak. "Saat kendaraan itu akan menanjak, ternyata tidak kuat. Mungkin karena beban penumpang terlalu banyak dan pick up itu mundur. Diduga rem blong dan akhirnya teguling," kata AKP Yatno Mardi, kemarin.Korban Asmojo yang diduga tergencet itu kemudian dibawa ke RSU Kusnadi Bondowoso. Namun nyawannya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sejumlah para pengurus DPC PKB dipimpin H Achmad Dhafir seusai acara langsung menyambangi mereka untuk memberi bantuan, bahkan akan menanggung semua biaya bagi korban kecelakaan yang masih dirawat di rumah sakit itu. Dalam deklarasi pasangan Amin Said Husni dan Haris Sonhaji dihadiri ribuan massa yang saat itu juga dimeriahkan dengan pengajian akbar dalam rangka taaruf. Deklarasi itu juga dihadiri kiai sepuh pendukung Amin-Haris yang merupakan para pengasuh Pondok Pesantren Besar yang alumninya banyak di Bondowoso, diantaranya KH Abdul Karim Toyyib (Sidogiri), KH Sofyan Miftahul Arifin (Situbondo), KH Abdul Haq Zaini (Paiton), KHR Cholil As'ad (Situbondo), KH Misbah Umar (Jember), KH Abdullah Sholeh, KH Hafid Malik dan KH Ali wafa (Ketiganya dari Suger), KH Ali Salam (Bondowoso) serta puluhan kiai Pengasuh Pesantren yang ada di Bondowoso yang menyatakan dukungannya untuk pasangan ini. (p juliatmoko)

Peringati Hari Pancasila Dengan Razia Warga Lupa Pancasila

JEMBER- Banyak cara untuk mengingatkan warga pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Salah satunya dilakukan Pemuda Pancasila (PP) di Kabupaten Jember, Minggu (1/6). Usia melakukan upacara pengibaran bendera merah putih, puluhan aktifis PP melakukan razia atau sweeping disekitar Alun-alun Jember terhadap warga yang tidak hafal teks butir-buti Pancasila. Kali ini yang kena giliran awal yakni seorang pengacara yang juga warga keturunan Tionghoa Rudi Sutedja. Ia diminta oleh puluhan aktifis PP untuk melafalkan lima butir Pancasila. Pada sila pertama, Rudi melafalkan dengan lancar. Namun pada sila kedua dan ketiga dia tidak hafal samasekali. Bahkan ada beberapa butir sila yang salah saat mengucapkannya. "Dua, kesejahteraan yang adil bagi manusia," kata Rudi Sutedja. Tak ayal butir kedua Pancasila itu diteriaki "salah, ayo ulang" oleh puluhan aktifis PP. "Sila kedua Pancasila yang benar itu Kmanusiaan yang adil dan beradab," timpal salah soerang aktifis PP Nanggik. Ia kemudian memandu Rudi Sutedja untuk melafalkan Pancasila. Setelah hafal Pancasila, Rudi diminta untuk hormat dan mencium bendera sang saka merah putih sebagai simbol kesetiaan pada negara.Ternyata tidak hanya Rudi saja yang kena razia Pancasila, namun tukang becak pedagang kaki lima sampai petugas Satpol PP pun juga mendapat giliran. Salah seorang petugas Satpol PP M Joko bersama lima temannya awalnya siap-siap ketika didatangi ke Kanot Pemkab oleh puluhan aktifis PP. Dikiranya PP akan melakukan demontrasi. Eh...tak tahunya hanya minta menghafalkan Pancasila. Beruntung M Joko hafal lima butir Pancasila. Dia sedang karena mendapatkan imbalan berupa satu dus mi goreng dan satu bendera merah putih. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Jember Abdul Aried Ismail mengatakan, razia warga yang tidak hafal Pancasila itu sebagai perwujudan agar jangan sampai warga negara sendiri melupakan dasar negaranya. "Ini sebagai salah satu cara kita untuk mengingatkan warga negara terhadap dasar negara Pancasila. Selain itu juga menumbuhkan rasa nasionalisme yang saat ini sudah mulai pudar karena kepentingan politik sesaat," tandas Abdul Arief Ismail. (p juliatmoko)

Poster "PKI"-kan Soekarwo Masuk Ponpes Jember

JEMBER (SINDO)- Peredaran poster dan VCD bernada "kampanye hitam" terhdap salah satu calon gubernur tidak hanya beredar di Kota Nganjuk. Namun peredaran itu bahkan sudah masuk ke salah satu Pondok Pesantren di Jember. Kemarin, Soejarwo salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Ia mengatakan, pada Jumat (30/5) lalu Pondok Pesantren Al Ikhlas pimpinan KH Anshori yang berlokasi di Kecamatan Rambipuji mendapatkan kiriman yang dikemas dalam amplop dari kota Yogyakarta. Namun setelah dibuka, ternyata terdapat dua selebaran dan sebuah VCD durasi 1 menit yang isinya diduga mendiskreditkan salah satu calon gubernur Soekarwo. "Pak kyai lalu mengontak saya. setelah musyawarah ahirnya kami sepakat untuk membawa selebaran itu ke kepolisian dan Panwas Kabupaten Jember agar diproses," kata Soejarwo, kemarin.Dalam selebaran itu si pengirim mencatumkan atas nama Koeshendratmo S Jalan Kapten P Tendean Wirobrajan 55282 Yogyakarta dengan cap pos Piyungan tertanggal 22 Mei 2008. Sedangkan surat itu ditujukan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas, tidak ada nama pengasuhnya dan berlokasi di Jalan Pemuda 31 65152 Jember.Dalam selebaran pertama itu pada baris paling bawah terdapat nama Forum Penyelamat Jawa Timur yang seakan merupakan lembaga yang menyebarkan poster ini. Dalam poster pertama itu disebutkan kalau Soekarwo adalah anak PKI. Selain itu juga disebutkan "Sejarah mengatakan Soekarwo adalah anak Karto seorang mandor tebu, Ketua Barisan Tani Indonesia Organisasi PKO Madiun dan anggota CC PKI Pusat". Ajakan dalam poster itu yakni "Tahun 1948 dan 1965, Jatim berduka akibat keganasan PKI, konflik PKI dan NU Mengakibatkan Gubernur Soeryo dan para kyai dibunuh. Sekarang tahun 2008... Maukah kita jika anak PKI menjadi gubernur Jawa Timur ?". Sedangkan pada selebaran kedua bahkan menyebutkan adanya silsilah keluarga Soekarwo yang menegaskan kalau dia putra mantan anggota PKI. Semua poster dan VCD itu selanjutnya diamankan oleh polisi dan dijadikan barang bukti.Sedangkan Ketua Bidang Pelaporan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur tingkat Kabupaten Jember M Muslim mengatakan, pihaknya tetap menerima pengaduan adanya poster bernada kampanye hitam itu dari warga. "Sampai saat ini memang belum ada penetapan calon gubernur dan Soekarwo masih bakal calon. Kita menyerahkan kasus ini dengan melibatkan kepolisian agar segera diusut karena bisa menyebabkan konflik ditingkat masyarakat bawah," kata M Muslim. Sedangkan salah atu anggota Tim Sukses calon gubernur Soekarwo di Jember, Rendra Wirawan mengatakan, temuan black campaign itu diakuinya tidak hanya di Jember namun sudah bereda di Nganjuk, Banyuwangi dan Pasuruan. "Jelas kasus itu harus diusut, apalagi sudah ada niatan untuk menghasut warga di pondok pesantren agar timbul kebencian pada Soekarwo. Padahal beberapa hari sebelumnya pak Karwo sudah membantah kasus itu. Kita minta Panwaskab dan polisi segera menguak siapa penyebar selebaran gelap yang meresahkan itu," timpal Rendra Wirawan. (p juliatmoko)