Selasa, 16 September 2014

Soal Rekom Ketua DPRD, DPC Diminta Patuhi SK DPP Gerindra

Sholeh saat menunjukkan rilis agar patuhi SK DPP Gerindra
JEMBER – Pihak pengurus inti DPC Partai Gerindra Jember diminta untuk sgera mematuhi surat instruksi dan surat peringatan yang disampaikan oleh DPP Partai Gerindra soal turunnya surat rekomendasi Ketua DPRD Jember kepada M Thoif Zamroni. Sebelumnya Ketua DPC Gerindra Jember M Satib ngotot merekomendasikan Siswono sebagai Ketua DPRD Jember. Wakil Ketua Partai Gerindra Jember M Sholeh mengatakan, dalam SK no 08-0298/Kpts/DPP–Gerindra/2014 tertanggal 18 Agustus sudah jelas DPP Gerindara merekomendasikan Thoif Zamroni sebagai ketua DPRD Jember dan Masduki sebagai Ketua Fraksi Gerindra. "Jadi kita agar pengurus dan kader tidak membangkang untuk tidak mematuhi SK DPP. Jika tidak patuh, maka ada surat dari DPP Gerindra tanggal 8 September berbunyi agar surat instruksi kepada pengurus untuk melaksanakan rekomendasi, itu surat peringatanj bila diabaikan maka DPP bisa melakukan pergantian pengurus maupun pergantian anggota dewan," tandas Sholeh. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Jember M Halim. "Kami akan melakukan uji loyalitas kader Partai Gerindra dengan membagikan formulir pernyataan kader yang mendukung atau menolak dari surat yang direkomendasikan oleh DPP Gerindra,” kata Halim. Surat tersebut nantinya akan dikirimkan ke DPP Partai sebagai pertimbangan lebih lanjut. “Ini hanya panggilan sebagai anggota partai yang taat dan disiplin berorganisasi,” katanya. Dia juga mengatakan, jika persoalan rekomendasi Ketua DPRD Jember dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya partai Gerindra namun juga rakyat yang dirugikan. Sementara itu, Siswono yang menjadi Ketua DPRD Jember sementara mengakui jika memang masih ada kemelut dan ada dualisme surat. Bahkan DPC masih mengirimkan surat untuk peninjauan kembali surat rekomendasi DPP. Namun, Siswono mengaku legowo dengan apapun nanti keputusannya. Apapun keputusan dari DPP, apakah tetap menunjuk Thoif atau terjadi perubahan, maka harus dihormati. “Sebagai kader partai, harus patuh terhadap segala instruksi dan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP,” jelas Siswono. Siswono berharap keputusan itu bisa segera diterbitkan, sehingga penetapan Pimpinan Dewan Definitif bisa segera dilaksanakan. Seperti diketahui, Pimpinan DPRD Jember definitif hingga kemarin masih belum menemui titik temu untuk ditetapkan. Hal ini membuat pembahasan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jember tahun 2015 terancam molor. Tim ahli DPRD Jember, Fendi Setyawan menerangkan belum ditetapkannya Pimpinan DPRD Jember definitif akan berdampak pada tidak maksimalnya kinerja dari anggota Dewan. Termasuk ancaman tidak bisa melakukan pembahasan terhadap RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2015 sesuai dengan jadwal. “Padahal kan biasanya november sudah didok. Paling tidak september-oktober ini sudah mulai dilakukan pembahasan,” jelas Fendi. Namun, hingga kemarin pimpinan DPRD Jember juga masih belum ditetapkan. Selain itu, sejumlah alat kelengkapan, tata tertib dan sebagainya juga hingga hari ini masih belum selesai dibahas dan ditetapkan DPRD Jember. Sebenarnya, semua itu masih bisa dilakukan yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 16 tahun 2010 dijelaskan jabatan Pimpinan sementara tidak ada batasan waktu, karana masa jabatan itu akan berakhir hingga Pimpinan Definitif ditetapkan. Pimpinan Dewan Definitif belum juga ditetapkan akibat persoalan di internal Partai Gerindra terkait siapa yang ditunjuk menduduki posisi ketua DPRD Jember masa bakti 2014-2019. “Maka roda kepemimpinan Dewan masih akan dipegang oleh pimpinan sementara,” jelas Fendi. Alhasil fungsi dan tugas Dewan yang meliputi fungsi legeslasi, Budgeting (penganggaran), dan fungsi controling (pengawasan) belum bisa dilaksanakan maksimal. Fendi mengkhawatirkan, jika persoalan ini tidak bisa segera diselesaikan, maka RAPBD Jember anggaran 2015 terancam gagal dibahas tepat waktu oleh DPRD Jember. “Pembahasan RAPBD ini seharusnya sudah mulai dilakukan,” jelas Fendi. Apalagi, biasanya November RAPBD ini sudah diparipurna menjadi APBD 2015. Sehingga awal 2015 progam pembangunan sudah bisa langsung dijalankan. “Paling buruk jika tidak terbahas dan tidak ditetapkan, maka disesuaikan dengan APBD 2014,” jelasnya. Selain itu, pihak yang akan dirugikan jika pimpinan definitif tidak segera ditetapkan adalah PDI-Perjuangan dan PKS, dimana kedua partai ini juga memiliki hak menduduki kursi Pimpinan Dewan. Namun, Fendi menjelaskan, dalam PP itu disebutkan tugas dan wewenang pimpinan sementara menyiapkan pembentukan komisai dan kelengkapan dewan yang lain. “PP ini menimbulkan banyak tafsir,” jelasnya. Pasalnya, tidak disebutkan jika pimpinan sementara bisa atau tidak mengambil kebijakan yang menjadi wewenang Pimpinan Definitif. Pasalnya, dalam PP tadi tidak ada item yang memperbolehkan atau melarang. “Artinya, selama hal itu tidak dilarang maka diperbolehkan,” jelasnya. Sehingga bisa saja pimpinan sementara membentuk kelengkapan dewan seperti Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan komisi karena memang tidak ada larangan dalam aturan tersebut.

Selasa, 09 September 2014

Ahmad Dhofir Pecahkan "Rekor", Enam Periode Jadi Anggota Dewan, 3 Kali Ketua DPRD, 4 Kali Pindah Partai dan 3 Kali Pindah Dapil !!!


H Ahmad Dhofir saat pelantikan menjadi Ketua DPRD. 
BONDOWOSO- Ahmad Dhofir memang politisi yang gaek sekaligus unik di Bondowoso. Jika ada pemecahan sebuah "rekor" menjadi anggota dewan terlama, mungkin Dhofir akan menjadi pemenangnya. Sepak terjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan memang tidak diragukan. Komunikasi yang supel dan patronase dengan basis massanya menjadi bekal selama 30 tahun dirinya menjadi anggota dewan di DPRD Bondowoso. Pria sekira umur 58 tahun ini memang cukup low profile. Dalam perbincangan dengan, Ahmad Dhofir mengatakan, dirinya memang sempat mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) sebelum Pemilihan Legialtif pada 9 April lalu. Banyak yang merasa kehilangan sosok Dhofir saat itu. "Namun saat itu, sudah saya sampaikan, saya pergi untuk kembali," kata Dhofir. Akhirnya doa dan ikhtiar Dhofir pun menjadi kenyataan. Pertarungan politik tokoh nahdliyin di Kota Tape ini memang bak tiada yang menandinginya. "Ya beginilah dunia politik, semua ini amanah. Saya sudah 6 periode menjadi anggota dewan, 4 kali pindah partai, 3 periode menjadi ketua dewan dan 3 kali pindah daerah pemilihan," katanya. Proses politi itu kata dia tentunya dilaluinya dengan perjuangan dan keasabaran. Sosok bapak ini mengidolakan KH M Kholil Pengasuh Ponpes Walisongo Kabupaten Situbondo sebagai guru spiritualnya. Awal menapaki karir politiknya, Dhofir pada tahun 90-an maju menjadi anggota dewan lewat Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya hijrah ke PKB pada tahun 2000. Gonjang-ganjing politik juga sempat membuat Dhofir pindah partai lagi yakni ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada sekitar 2010. Merasa pas dengan pilihan politiknya, dia kemudian kembali lagi ke Partai Kebangkitan Bangsa besutan Muhaimin Iskandar. Kini Dhofir kembali merengkuh amanah sebagai Ketua DPRD Bondowoso untuk lima tahun mendatang. Dia juga menerangkan, perjalanan politiknya memang tidak semulus jalan aspal hotmix. Pernah pula dia didera persoalan tuduhan ijazah palsu. Beruntung persoalan itu bisa ditangani dan dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak mengganggu aktifitas politiknya. Pelantikan Anggota DPRD Bondowoso periode 2014-2019 dilaksanakan atas turunnya surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan Anggota DPRD Bondowoso periode 2014-2019 dengan komposisi berdasarkan partai dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu PKB 12 kursi, PDIP 8 kursi, PKS 5 kursi, PPP 5 kursi, Golkar, 5 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Gerindra 3 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PAN 1 kursi. Prosesi acara pengambilan sumpah Anggota DPRD Bondowoso dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang diwakili oleh anggota beragama Islam, H. Ahmad Dhafir, S.Ap dan anggota beragama kristen, Sofi Indriasari, ST. Selain acara pengambilan sumpah janji anggota ditetapkan pula Pimpinan Sementara DPRD Bondowoso, ditandai dengan penyerahan palu dan pimpinan DPRD secara simbolis dari Pimpinan DPRD periode 2009-2014 ke Pimpinan Sementara 2014-2019. Sementara menurut pendapat Sinung Sudrajad yang merupakan anggota dewan periode saat ini dari PDI-Perjuangan, sosok Dhofir adalah orang yang pinter dan cerdas. "Beliau partner yang kuat. Ya kita terus mengamati gerakan politiknya dalam pemerintahan dan dinamika di dewan," kata politisi yang juga lulusan Universitas Jember ini. Dia juga menambahkan, keberadaan Dhofir dalam dunia politik dan pemerintahan di Bondowoso akan mampu menjadi dinamis dalam mengemban amanat rakyat. "Karena di politik sangat tipis perbedaan antara lawan dan kawan. Pemimpin yang baik salah satu cirinya adalah mempunyai karakteristik kuat, di setiap partai politik saya kira punya itu," katanya. 

Direstui Djalal
Sugiarto Pastikan Maju Pilkada 2015

Jika sebelumnya masih nampak malu-malu, kali ini Sekkab Jember Sugiarto memastikan dirinya akan maju dalam pilbup 2015 mendatang. Selain sudah mendapat restu dari Bupati MZA Djalal, Sugiarto bertekad akan melanjutkan progam kerja yang sudah dibangun Djalal sebelumnya. Hal itu dia sampaikan usai menghadiri acara pelepasan jamaah haji Jember di Gedung Soetarjo. Sugiarto memastikan dirinya akan maju dalam pilkada mendatang, berpasangan dengan Ketua MUI Jember Halim Subahar yang juga dosen STAIN Jember. Bahkan Sugiarto sering nampak "mesra" bersama calon pasangannya tersebut dalam beberapa acara. “Kami sudah sepakat untuk menjadi pasangan dalam Pilkada 2015 mendatang,” kata Sugiarto. Terkait dengan anggapan sejumlah pihak yang mengatakan jika mereka ‘dipaksa’ berpasangan karena bukan dari pilihan masing-masing pribadi juga ditanggapi santai oleh Sugiarto. Dia mengatakan bahwa itu hanyalah praduga dan penafsiran sendiri dari pihak-pihak lain yang belum mengetahui sisi aslinya saja. “Tapi pak Bupati memang sudah membuat pernyataan dan memproklamirkan. Bahwa yang dipercaya untuk maju nanti adalah kami,” tuturnya. Yang jelas, dalam hal ini menurut Sugiarto, Bupati hanya mengawal saja. Sementara lebih dari itu, pihaknya masih belum tahu pasti kelanjutannya, karena memang belum tahu apa yang terjadi nantinya. Apalagi, mekanisme dan tata cara untuk pelaksanaan Pilkada 2015 juga masih belum ada. Yang jelas, pihaknya siap untuk mengawal dan melaksanakan program-program yang sudah dibangun dan dilaksanakan selama ini. Pihaknya siap untuk meningkatkan menjadi yang lebih baik jika nantinya diberi amanah itu. Yang jelas, partai yang mengusung nantinya minimal mendapatkan delapan kursi di DPRD Jember. Baru dua partai yang memenuhi syarat untuk mengusung calonnya sendiri yakni Gerindra dengan 9 kursi dan PKB dengan 8 Kursi. “Semuanya masih mungkin. Termasuk restu dari njenengan (anda) semua ,” ujarnya. Untuk partai politik yang akan mengusungnya, sampai saat Sugiarto mengaku belum menjalin komunikasi dengan partai manapun. komunikasi dengan parpol baru akan dilakukan setelah mekanisme dan aturan kpu turun.
Dalam kesmepatan itu, Sekretaris Pemkab Jember Sugiharto tengah melepas 1650 calon Jemaah Haji tahun 2014. Jamaah Haji Jember terbagi dalam empat kelompok terbang (Kloter) yang akan mulai diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 14 dan 15 September 2014 mendatang. Dalam sambutannya Sugiharto, berpesan kepada seluruh Jamaah Haji untuk senantiasa meluruskan niat dalam berbibadah. Karena, Ibadah Haji merupakan ibadah yang terakhir dari rukun Islam. Setiap Jamaah Haji diharapkan tetap menjaga niatan dalam hati bahwa ibadah haji yang dilaksanakan ini semata-mata karena Allah. Sugiharto juga memohon kepada para Jemaah Haji Jember untuk juga mendoakan agar masyarakat Jember senantiasa dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera, serta dijauhkan dari marabahaya. “Saya juga memohon titip doa bagi masyarakat Jember yang belum berhaji agar bisa berhaji,” ujarnya. Jemaah Haji Jember tahun 2014 ini berjumlah 1650 orang, yang terdiri dari 819 laki-laki dan 831 perempuan. Seluruh jemaah haji Jember terbagi dalam tiga kloter, yakni kloter 32, 33, 34, dan 35. Jemaah haji akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya pada 14 dan 15 September 2014. 


Senin, 08 September 2014

Relokasi PKL Pasar Tanjung
Lapak 2x2 Meter, Emang Kami Mau Jualan Onde-onde ?


Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Tanjung Jember nampaknya belum ada kesiapan dari pihak Pemkab Jember. Terbukti ketika para PKL usai ditertibkan oleh puluhan petugas Satpol PP dan polisi, mereka banyak mengeluh karena tempat relokasi PKL di Pasar Sabtuan belum layak dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. PKL Pasar Tanjung ditertibkan meliputi PKL di Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati yang kebanyakan berjualan kain dan baju. "Jumlah kami ada sekitar 163 PKL, kami sepakat kalau direlokasi ke Pasar Sabtuan. Sejak awal kami minta luas lapan disana 3x3 meter, namun kenyataannya hanya disediakan 2x2 meter. Itu tidak cukup, memang kami mau jualan onde-onde ?," kata Shodiq, Wakil Sekretaris Paguyuban PKL Jalan Saman Hudi.
Dia juga mengatakan, kesepakatan lain yakni seluruh PKL Jl Saman Hudi ketika direlokasi harus jadi satu lokasi dan tidak terpencar ke Pasar Sabtuan, Pasar Sukorejo ataupun ke Pasar Gebang. "Kita tidak mau dicerai berai, sebaba kita jualan barang yang sama. Pak Djalal sebagai bupati kami berharap solusi yang baik, jangan begitulah," ujarnya. Dalam penertiban PKL kemarin nampak para anak-anak sekolah yang merupakan anak dari pedagang turut dilibatkan dan menimbulkan rasa iba dan histeris ketika tangis mereka pecah. Hal itu juga menyebabkan para PKL nampak menjerti histeris ketika petugas Satpol PP menghujam lapak-lapak di Jalan Samanhudi untuk pembersihan. Pasca penertiban, para PKL demonstrasi ke Pendopo Bupati Jember namun Djalal tidak menemui mereka. Puluhan PKL kemudian mengadu ke DPRD Jember. Menurut penuturan Ida, Ketua Paguyuban PKL Jalan Untung Suropati, pihaknya memang sepakat ketika direlokasi ke Pasar Sabtuan. "Namun setelah kita hitung, ternyata hanya 102 lapak untuk PKL Jl untung suropati. Ternyata lapaknya belum siap, Dari 102, ternyata masih kurang 64 los lagi, ada beberapa toko yang masih milik orang lain dan kunci dipegang pemiliknya. Kalau kami masuk gimana pak ?. Kami hampir bertengkar," tutur Ida. Pihaknya juga menyesalkan kesepakatan yang tidak sesuai yakni ketersediaan lapak yang berukuran 2x2 meter dan dianggap tidak cukup untuk berjualan kain dan baju.
Sementara Kepala Bagian Humas Pemkab Jember Zianal Abidin yang juga juru bicara Tim Penertiban PKL mengatakan, pihaknya bersyukur atas penertiban PKL karena tidak terjadi insiden berdarah dan semua berjalan lancar. "Penataan pasti ada reaksi dan ini untuk ikhtiar kepentingan bersama. Saya mewakili tim penataan PKL, tidak ada niatan sengsarakan PKL. Kita berupaya sudah direncanakan sesusi dengan tahapan, sampai jam 12 malam minta dijadikan 1 dengan Pasar SabtuaN" kata Zainal. Menurutnya, soal ukuran, hal itu sudah tidak memungkinkan. "Sebab 2 minggu lalu, Kadinas pasar, PKL Untung Suropati sudah menyatakan siap dipindah ke pasar tegal besar, tetapi tidak ada yang daftar. Kemudian PKL Saman Hudi minta di Pasar Tegal Besar dan minta dijadikan satu," katanya.
Akhirnya PKL untung Suropati ada yang survei di Tegal Besar dan muncul ukuran 3x3 meter. "Jangankan pasar sabtuan, Pasar Kencong saja ukuranya 2x2 meter yang namanya los pasar. Mereka para PKL agar bisa menyesuaikan, mungkin tidak nyamannya karena mereka sudah lama tinggal secara nyaman selama bertahun-tahun," tandasnya. Soal adanya los ada yang ada milik org lain, akan sesuai perda selama 3 bulan berturut-turut tidak berjualan maka izin dicabut maka bisa ditempati. Dalam penertiban kemarin juga muncul adanya perlawan dari PKL yang mengaku sudah membayar pembelian tempat PKL di sekitar Pasar Tanjung senilai Rp 20 juta di Jalan Wahidin. "Kalo ada oknum, maka silahkan lapor jika ada bukti. Totoal PKL di sekitar Pasar Tanjung 208 unit. Itu mungkin untuk pertimbangan sarana umum," katanya. Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Sementara Ayub Junaedi mengatakan, jangan sampai timbul konflik baru disana, sebab lapak masih kurang 66 unit. "Kami sudah cek, ternyata ada yang tidak sesuai ukuran dan jumlah lapak. Kita akan panggil Tim Peneriban dan Dinas Pasar untuk mencarikan solusi terbaik bagi para PKL ini," kata Ayub Junaedi.





Jumat, 05 September 2014

Dianggap Arogan
DPRD Kecam Simulasi Penertiban PKL



JEMBER- Kalangan DPRD Jember mengkritik keras langkah Tim Penataan PKL Pemkab Jember yang melakukan Simulasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang digelar di depan halaman Pemkab Jember. Simulasi itu dinilai berlebihan sekaligus mencerminkan  sikap arogansi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalaan PKL di Kabupaten Jember. "Seakan-akan ini para PKL dijadikan musuh, apalagi dalan simulasinya digambarkan keadaan bentrok, PKL itu harus kita jadikan mitra karena bagaimanapun peran mereka juga sudah turut membangkitkan roda perekonomiaan, apalagi mereka tidak pernah meminta bantuaan apapun dari Pemerintah Daerah" ujar Wakil Ketua DPRD Jember Sementara Ayub Junaidi. Menurut politisi muda asal PKB ini, Pemkab Jember semestinya lebih mengedepankan dialog, karena PKL masih ada yang tidak setuju dan berarti dialognya masih kurang dan diperlukan konsep yang jelas. "Selama ini PKL sebenarnya bukan tidak mau untuk dibina, tapi hanya karena faktor lokasi yang mereka nilai kurang strategis, kita bisa mencontoh Banyuwangi, mereka jauh lebih berhasil dalam menata PKL, salah satunya karena Pemerintah Daerahnya betul-betul menyiapkan lokasi yang layak sehingga PKL juga bisa Patuh, itu harusnya yang diaplikasi Pemkab Jember saat ini," tandasnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Untung Suropati Jember menilai simulasi penataan PKL yang digelar Pemkab Jember sebagai bentuk tekanan. Simulasi yang melibatkan ratusan personel tersebut menjadi tekanan psikis tersendiri bagi mereka. Salah seorang PKL Sodik Mahmud, sejauh ini PKL Jalan Untung Suropati masih bersikukuh tidak mau pindah ke tempat lain. Mereka berjanji mau ditata oleh Pemkab Jember. "Sedangkan kalau dipindah, kamu mau tempat yang layak. Kami tidak mau pindah kalau tempatnya tidak layak. Tempat yang ditawarkan Pemkab menurut kami tidak layak," ujar Sodik. Kriteria layak yang mereka maksud adalah ramai pembeli. PKL menilai enam pasar yang ditawarkan Pemkab sebagai tempat relokasi tidak memenuhi kriteria sehingga akan banyak mematikan perekonomiaan para PKL yang selama puluhan telah mengadu nasib di sekitar kawasan Pasar tanjung. Kemarin, berbagai persiapan sudah dipersiapkan menjelang penertiban, termasuk sosialisasi penertiban yang dilakukan oleh ratusan Satpol PP, TNI dan Polri di depan kantor Pemkab Jember.  Dipimpin langsung Kasatpol PP Kab. Jember M Suraydi, mereka mempelajari tekhnik-teknik dan cara penangan penertiban dilapangan. "Satpol PP itu tegas tapi humanis. Sehingga dengan adanya simulasi ini, anggota tidak seenaknya sendiri melakukan penertiban, tapi harus menjalankan sesuai dengan prosedur," timpal Suryadi. Namun ia mengakui, bahwa dalam pelaksanaan penertiban diperintahkan untuk tertib dan tidak bertindak anarkis serta mengundang emosi para PKL. "Namun jika dilapangan nanti para PKL melakukan perlawan, kita disuruh untuk melawan sebagai bentuk mempertahanlan diri. Intinya kita tidak dipermasalahkan membalas serangan sebagai bentuk membela diri," katanya. Upaya penertiban PKL di sekira Pasar Tanjung yakni jJalan Samanhudi, Jalan Wahidin dan Jalan Untung Suropati dilaksanakan 7 September 2014. Mereka rencanaya akan direlokasi di beberapa titik yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab Jember yakni Pasar Tegalbesar atau sSabtuan, Pasar Gebang, Pasar Bungur, Pasar Kreongan dan Pasar Sukorejo Jember. Sementara  Wakil Bupati Jember Kusen Andalas menjelaskan, pihaknya menggelar simulasi kali ini bukan berarti menjadi provokasi bagi PKL akan adanya kekuatan besar yang menghalangi mereka seandainya mereka melawan dan tidak mau ditertibkan. "Tapi simulasi tersebut sebagai upaya mempersiapkan tim pengamanan PKL dari sejumlah resiko yang menjadi tugas mereka dalam penertiban pada 8 September mendatang," kata Kusen.

M Y P E O P L E

V i s i t o r

counter