Relokasi PKL Pasar Tanjung
Lapak 2x2 Meter, Emang Kami Mau Jualan Onde-onde ?

Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Tanjung Jember nampaknya belum ada kesiapan dari pihak Pemkab Jember. Terbukti ketika para PKL usai ditertibkan oleh puluhan petugas Satpol PP dan polisi, mereka banyak mengeluh karena tempat relokasi PKL di Pasar Sabtuan belum layak dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. PKL Pasar Tanjung ditertibkan meliputi PKL di Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati yang kebanyakan berjualan kain dan baju. "Jumlah kami ada sekitar 163 PKL, kami sepakat kalau direlokasi ke Pasar Sabtuan. Sejak awal kami minta luas lapan disana 3x3 meter, namun kenyataannya hanya disediakan 2x2 meter. Itu tidak cukup, memang kami mau jualan onde-onde ?," kata Shodiq, Wakil Sekretaris Paguyuban PKL Jalan Saman Hudi.
Dia juga mengatakan, kesepakatan lain yakni seluruh PKL Jl Saman Hudi ketika direlokasi harus jadi satu lokasi dan tidak terpencar ke Pasar Sabtuan, Pasar Sukorejo ataupun ke Pasar Gebang. "Kita tidak mau dicerai berai, sebaba kita jualan barang yang sama. Pak Djalal sebagai bupati kami berharap solusi yang baik, jangan begitulah," ujarnya. Dalam penertiban PKL kemarin nampak para anak-anak sekolah yang merupakan anak dari pedagang turut dilibatkan dan menimbulkan rasa iba dan histeris ketika tangis mereka pecah. Hal itu juga menyebabkan para PKL nampak menjerti histeris ketika petugas Satpol PP menghujam lapak-lapak di Jalan Samanhudi untuk pembersihan. Pasca penertiban, para PKL demonstrasi ke Pendopo Bupati Jember namun Djalal tidak menemui mereka. Puluhan PKL kemudian mengadu ke DPRD Jember. Menurut penuturan Ida, Ketua Paguyuban PKL Jalan Untung Suropati, pihaknya memang sepakat ketika direlokasi ke Pasar Sabtuan. "Namun setelah kita hitung, ternyata hanya 102 lapak untuk PKL Jl untung suropati. Ternyata lapaknya belum siap, Dari 102, ternyata masih kurang 64 los lagi, ada beberapa toko yang masih milik orang lain dan kunci dipegang pemiliknya. Kalau kami masuk gimana pak ?. Kami hampir bertengkar," tutur Ida. Pihaknya juga menyesalkan kesepakatan yang tidak sesuai yakni ketersediaan lapak yang berukuran 2x2 meter dan dianggap tidak cukup untuk berjualan kain dan baju.
Sementara Kepala Bagian Humas Pemkab Jember Zianal Abidin yang juga juru bicara Tim Penertiban PKL mengatakan, pihaknya bersyukur atas penertiban PKL karena tidak terjadi insiden berdarah dan semua berjalan lancar. "Penataan pasti ada reaksi dan ini untuk ikhtiar kepentingan bersama. Saya mewakili tim penataan PKL, tidak ada niatan sengsarakan PKL. Kita berupaya sudah direncanakan sesusi dengan tahapan, sampai jam 12 malam minta dijadikan 1 dengan Pasar SabtuaN" kata Zainal. Menurutnya, soal ukuran, hal itu sudah tidak memungkinkan. "Sebab 2 minggu lalu, Kadinas pasar, PKL Untung Suropati sudah menyatakan siap dipindah ke pasar tegal besar, tetapi tidak ada yang daftar. Kemudian PKL Saman Hudi minta di Pasar Tegal Besar dan minta dijadikan satu," katanya.
Akhirnya PKL untung Suropati ada yang survei di Tegal Besar dan muncul ukuran 3x3 meter. "Jangankan pasar sabtuan, Pasar Kencong saja ukuranya 2x2 meter yang namanya los pasar. Mereka para PKL agar bisa menyesuaikan, mungkin tidak nyamannya karena mereka sudah lama tinggal secara nyaman selama bertahun-tahun," tandasnya. Soal adanya los ada yang ada milik org lain, akan sesuai perda selama 3 bulan berturut-turut tidak berjualan maka izin dicabut maka bisa ditempati. Dalam penertiban kemarin juga muncul adanya perlawan dari PKL yang mengaku sudah membayar pembelian tempat PKL di sekitar Pasar Tanjung senilai Rp 20 juta di Jalan Wahidin. "Kalo ada oknum, maka silahkan lapor jika ada bukti. Totoal PKL di sekitar Pasar Tanjung 208 unit. Itu mungkin untuk pertimbangan sarana umum," katanya. Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Sementara Ayub Junaedi mengatakan, jangan sampai timbul konflik baru disana, sebab lapak masih kurang 66 unit. "Kami sudah cek, ternyata ada yang tidak sesuai ukuran dan jumlah lapak. Kita akan panggil Tim Peneriban dan Dinas Pasar untuk mencarikan solusi terbaik bagi para PKL ini," kata Ayub Junaedi.

Dianggap Arogan
DPRD Kecam Simulasi Penertiban PKL


JEMBER- Kalangan DPRD Jember mengkritik keras langkah Tim Penataan PKL Pemkab Jember yang melakukan Simulasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang digelar di depan halaman Pemkab Jember. Simulasi itu dinilai berlebihan sekaligus mencerminkan  sikap arogansi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalaan PKL di Kabupaten Jember. "Seakan-akan ini para PKL dijadikan musuh, apalagi dalan simulasinya digambarkan keadaan bentrok, PKL itu harus kita jadikan mitra karena bagaimanapun peran mereka juga sudah turut membangkitkan roda perekonomiaan, apalagi mereka tidak pernah meminta bantuaan apapun dari Pemerintah Daerah" ujar Wakil Ketua DPRD Jember Sementara Ayub Junaidi. Menurut politisi muda asal PKB ini, Pemkab Jember semestinya lebih mengedepankan dialog, karena PKL masih ada yang tidak setuju dan berarti dialognya masih kurang dan diperlukan konsep yang jelas. "Selama ini PKL sebenarnya bukan tidak mau untuk dibina, tapi hanya karena faktor lokasi yang mereka nilai kurang strategis, kita bisa mencontoh Banyuwangi, mereka jauh lebih berhasil dalam menata PKL, salah satunya karena Pemerintah Daerahnya betul-betul menyiapkan lokasi yang layak sehingga PKL juga bisa Patuh, itu harusnya yang diaplikasi Pemkab Jember saat ini," tandasnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Untung Suropati Jember menilai simulasi penataan PKL yang digelar Pemkab Jember sebagai bentuk tekanan. Simulasi yang melibatkan ratusan personel tersebut menjadi tekanan psikis tersendiri bagi mereka. Salah seorang PKL Sodik Mahmud, sejauh ini PKL Jalan Untung Suropati masih bersikukuh tidak mau pindah ke tempat lain. Mereka berjanji mau ditata oleh Pemkab Jember. "Sedangkan kalau dipindah, kamu mau tempat yang layak. Kami tidak mau pindah kalau tempatnya tidak layak. Tempat yang ditawarkan Pemkab menurut kami tidak layak," ujar Sodik. Kriteria layak yang mereka maksud adalah ramai pembeli. PKL menilai enam pasar yang ditawarkan Pemkab sebagai tempat relokasi tidak memenuhi kriteria sehingga akan banyak mematikan perekonomiaan para PKL yang selama puluhan telah mengadu nasib di sekitar kawasan Pasar tanjung. Kemarin, berbagai persiapan sudah dipersiapkan menjelang penertiban, termasuk sosialisasi penertiban yang dilakukan oleh ratusan Satpol PP, TNI dan Polri di depan kantor Pemkab Jember.  Dipimpin langsung Kasatpol PP Kab. Jember M Suraydi, mereka mempelajari tekhnik-teknik dan cara penangan penertiban dilapangan. "Satpol PP itu tegas tapi humanis. Sehingga dengan adanya simulasi ini, anggota tidak seenaknya sendiri melakukan penertiban, tapi harus menjalankan sesuai dengan prosedur," timpal Suryadi. Namun ia mengakui, bahwa dalam pelaksanaan penertiban diperintahkan untuk tertib dan tidak bertindak anarkis serta mengundang emosi para PKL. "Namun jika dilapangan nanti para PKL melakukan perlawan, kita disuruh untuk melawan sebagai bentuk mempertahanlan diri. Intinya kita tidak dipermasalahkan membalas serangan sebagai bentuk membela diri," katanya. Upaya penertiban PKL di sekira Pasar Tanjung yakni jJalan Samanhudi, Jalan Wahidin dan Jalan Untung Suropati dilaksanakan 7 September 2014. Mereka rencanaya akan direlokasi di beberapa titik yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab Jember yakni Pasar Tegalbesar atau sSabtuan, Pasar Gebang, Pasar Bungur, Pasar Kreongan dan Pasar Sukorejo Jember. Sementara  Wakil Bupati Jember Kusen Andalas menjelaskan, pihaknya menggelar simulasi kali ini bukan berarti menjadi provokasi bagi PKL akan adanya kekuatan besar yang menghalangi mereka seandainya mereka melawan dan tidak mau ditertibkan. "Tapi simulasi tersebut sebagai upaya mempersiapkan tim pengamanan PKL dari sejumlah resiko yang menjadi tugas mereka dalam penertiban pada 8 September mendatang," kata Kusen.