FPI Jember Bubar, FPI Jember Bangkit Lagi !

JEMBER - Belum sampai sepekan Front Pembela Islam (FPI) Jember membubarkan diri, kini berdiri lagi. Usai shalat Jumat (6/6), FPI Jember yang sebelumnya diketuai Habib Abu Bakar, saat ini kepemimpinan diambil alih oleh KH Mukmin Mahali yang juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mukmin Dusun Jatikoong Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru."Pembubaran diri FPI oleh Abu Bakar karena diserbu pendukung Gus Dur itu kami anggap tidak sah. Setelah koordinasi dengan FPI Pusat, akhirnya saya ditunjuk sebagai ketuanya. Kita ingin mengakhiri konflik antara FPI dengan kubu Gus Dur," kata KH Mukmin
Mahali, Jumat (6/6). Dalam deklarasi pembentukan FPI Jember kembali di Pondok Pesantren Nurul Mukmin itu juga disaksikan oleh Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid yang juga salah satu tokoh kyai di Kecamatan Tanggul, Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Ambulu Abdul Hayyi serta sejumlah santri dan kyai lainnya.Mukmin yang juga mantan pengurus FPI Jember bagian pertanahan dan keamanan itu juga mengatakan, selama ini antara FPI dengan
pendukung kubu Gus Dur sebenarnya tidak ada ikatan apapun. Sampai sekarang, aktifis FPI Jember diperkirakan Mukmin sekitar 400 orang dan pendirian kembali lembaga itu didukung oleh sekitar 20 kyai ternama di Jember.Hal yang sama juga disampaikan Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid yang menurutnya ada tiga hal yang mendasari berdirinya kembali
wadah FPI Jember. Pertama berpijak pada himbauan PBNU yang mengatakan FPI dengan GP Ansor tidak ada hubungan apapun apalagi terkait konflik dan hal itu merupakan konflik internal FPI. Kedua, atas himbauan PP GP Ansor meminta agar Ansor didaerah
tidak reaktif dalam menyikapi konflik FPI dengan massa Gus Dur. Ketiga, kalaupun ada kegiatan seperti penyerbuan ke markas FPI, maka hal itu bukan kelembagaan Ansor tapi aliansi atau pendukung pribadi Gus Dur."Kita sekarang tidak khawatir dengan adanya rencana penyerangan atau pembubaran FPI dari lembaga manapun. Bahkan kita meminta agar Munarman yang sekerang asih buron agar menyerahkan diri," kata Habib Haidar Bin Achmad Al Hamid. Sedangkan pendukung Gus Dur yang sempat mengomandoi penyerbuan ke markas FPI Jember di daerah Mangli Kecamatan Kaliwates, Ayub Djunaedi menganggap enteng pendirian kembali FPI Jember tersebut. "Ah, itu hanya sensasi saja," kata Ayub Djunaedi yang
juga Sekretaris DPC PKB Jember ini. Ayub saat ini juga menanggapi dingin dengan tidak akan melakukan atau mengutik dengan melakukan penyerbuan FPI Jember kembali. Meski demikian, penangkapan puluhan tersangka insiden Monas yang didominasi aktivis
FPI belum membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember tenang. Bahkan partai berbasis kalangan Nahdliyin itu kembali mengaktifkan pasukan berani mati. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang juga dibekali ilmu kebal dan terampil
menggunakan senjata itu ada sekitar 500 orang. "Sewaktu-waktu kalau PKB pusat menginginkan kita mengirimkan pasukan berani mati ke Jakarta untuk membubarkan FPI, kita
siap," katanya.Dia juga mengatakan, ratusan pasukan itu sudah dua hari terakhir mendapatkan pelatihan dan ilmu kekebalan di daerah pegunungan Kecamatan Arjasa. Pasukan itu diperkuat oleh lembaga sayap PKB antara lain, Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Ansor,
Banser serta para santri pondok pesantren."Kami sebagai makmumnya Gus Dur merasa pemerintah masih belum tegas baik melakukan penangkapan tersangka insiden Monas yang
juga tidak ditahan, apalagi sampai sekarang FPI belum juga dibubarkan pemerintah," timpalnya.Sejak dibentuk tahun 2000 lalu sampai hingga sekarang, Ayub mengatakan kalau pasukan berani mati itu sebenarnya memang sudah aktif. Namun karena kegeraman FPI menjelek-jelekkan Gus Dur dihadapan publik, makin membuat massanya turut mengambil sikap tegas."Jumlah pasukan berani mati di Jember bisa bertambah kalau diperlukan. Saat ini memang belum membuka pendaftaran resmi. Yang jelas pembentukan pasukan berani mati ini untuk merespon kelambatan pemerintah dalam membubarkan FPI," ujarnya. (p juliatmoko)

Penahanan Mamak Diistimewakan !

Permak Ruangan Bekas Gudang Beras Jadi Kamar Semi Hotel

JEMBER - Sudah sebulan lebih terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Farouq meringkuk di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember. Namun penahanan terdakwa kasus korupsi dana operasional dewan dan bantuan hukum senilai Rp 1,2 miliar itu dikabarkan diistimewakan oleh pihak Lapas. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari penghuni Lapas menyebutkan, Madini yang akrab dipanggil Gus Mamak sudah sepekan ini membangun ruangan bekas gudang beras dan khusus dibangun atau diperbaiki untuk dihuni sebagai tahanan. Ruangan selebar 4x4 meter itu didalamnya terdapat fasiltas kipas angin, televisi, tempat tidur yang menghabiskan dana sekitar Rp 10 juta akan dihuni sendiri oleh Gus Mamak. Didalam ruangan berlantai keramik itu dikabarkan terdapat kamar mandi dan water
closet. Padahal sebelumnya Gus Mamak ditahan diruangan tahanan biasanya dan tinggal bersama 8 tahanan lainnya.Sedangkan Machmud tetap menghuni ruangan semula dan tinggal bersama koruptor Bulog Mucharor dan tahanan lainnya tanpa seruangan dengan Gus Mamak. "Tempat Gus Mamak sudah selesai dan sudah boyongan barang. Machmud ditinggal. Semalam ada selamatan kamar baru," ungkap sumber itu melalui pesan pendek telepon genggam, kemarin.Sedangkan Koordinator Indonesia Beureucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono menganggap pihak Lapas Jember terlalu mengistimewakan penghuni terdakwa kasus koruptor."Mestinya penahanan Gus Mamak maupun tahanan koruptor lainnya jangan diistimewakan dengan diperbolehkan membangun ruangan mewah di Lapas. Kalau begitu semua, maka bisa amburadul sistem penahanan seorang koruptor," tandas Sudarsono.Dia juga mendesak agar pihak Lapas tidak memberikan ruang keleluasaan bagi tahanan koruptor. Sebab bukan kali ini saja pihak Lapas disorot dalam hal mengistimewakan penahanan koruptor. Sebelumnya juga pernah terdakwa mantan Bupati Jember diberikan keleluasaan pembantaran dan akhirnya dirawat di RSUD Soebandi Jember denan alasan sakit. Selain itu juga pernah dilakukan Lapas dengan memberikan ruagan pada Gus Mamak untuk menggunakan ruangan Kepala Lapas dalam menemui para tamu dan teman dekatnya saat hari-hari pertama penahanan."Dengan adanya pengistimewaan itu maka Lapas bisa dianggap melanggar etika memperlakukan tahanan koruptor. Kita minta agar Depkumham menggeledah ruangan penahanan koruptor agar tidak ada kesan tahaan itu diistimewakan dan haknya adalah sama ketika ditahan sebagai terdakwa saat berhadapan dengan kasus korupsi," timpalnya.Sedangkan Kepala Lapas Kelas II A Jember Murdjito menganggap tidak akan memperlakukan istimewa dengan tahanan koruptor seperti Gus Mamak maupun lainnya. Dia menganggap adanya tahanan yang membangun ruangan adalah hal biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. "Asal dengan biaya sendiri silahkan saja membangun ruangan tahanan. Kalau ruang tahanan diperbaiki atau
bahkan ditingkat kita tidak masalah dan malah bersyukur, sebab dari Pemkab Jember tidak ada biaya untuk itu," kata Murdjito. Dia juga menambahkan, alasan lain untuk memperbolehkan tahanan menggunakan ruangan bekas gudang beras itu karena saat ini kapasitas tahanan Lapas sudah melebihi batas kewajaran. Selain itu daripada ruangan itu nganggur dan tidak dipakai, maka boleh dibangun oleh tahanan yang bersangkutan asal tidak keluar dari Lapas dan tahanan dalam kondisi aman. (p juliatmoko)

Dewan Minta PJU Ditinjau Ulang

JEMBER - Gara-gara adanya pemadaman listrik bergilir dan krisis energi yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir, dewan kembali angkat bicara. Komisi D DPRD Jember Miftahul Ulum bahkan mendesak agar pihak eksekutif mempertimbangkan kelanjutan proyek mercusuar Penerangan Jalan Umum senilai Rp 85 miliar itu. "Saat ini saja sudah krisis energi dan pemerintah pusat meminta agar melakukan penghematan seharusnya jadi pertimbangan
diteruskan tidaknya megaproyek penerangan jalan umum di Jember. Pencairan sisa anggaran Rp 36 miliar sebaiknya ditunda dulu" kata Miftahul Ulum, kemarin.Dia juga membeber saat ini Perusahaan Listrik Negara sudah mengalami kesulitan memasok energi listrik dan bisasaja berimbas pasokan tambahan energi listrik untuk 10 ribu lampu PJU baru yang tersebar di 31 kecamatan se-Jember."Jika tidak melanggar aturan, itu perlu dihitung ulang dan tinjau kesepakatan atau perjanjian dengan rekanan. Kalau bisa anggaran sebesar Rp 36 miliar yang masih tersisa untuk tahun 2009 ditunda dengan tidak merugikan daerah atau rekanan,"
ujarnya. PJU sendiri pada tahun 2007 dan 2008 dianggaran Rp 9 miliar dan Rp 40 miliar telah dicairkan. Tiang-tiang listrik dan lampu sudah terpancang di sejumlah titik namun masih belum menyala. Dikabarkan lampu PJU itu akan dinyalakan serentak menyambut
even Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pada bulan Agustus mendatang. PLN Jember masih belum mengalirkan listrik. Meski demikian, Ulum juga menyampaikan kalau kelanjutan proyek itu tidak bisa dibatalkan, maka paling tidak ada skala prioritas seperti penyalaan PJU dilokasi yang memang dibutuhkan masyarakat dan didaerah rawan.Sedangkan Manajer PLN Area Pelayanan Jaringan Jember-Lumajang Bambang Setyohadi mengatakan, PJU yang dipasang masih ada kemungkinan untuk bisa menyala. "Selama tak ada perintah menghentikan sambungan baru, masih ada kemungkinan,” kata Bambang Setyohadi. Sedangkan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemkab Jember Chavid Setyohadi mengatakan, pihaknya optimis dengan kelanjutan proyek PJU yang ditargetkan pada Agustus nanti bisa menyala. "Yang penting konsep PJU terus jalan dan soal teknis kita koordinasikan dengan PLN agar bisa menyala semua," kata Havid Setyadi. Dia juga yakin dengan adanya program
pemadaman listrik tidak akan berimbas pada proyek PJU. (p juliatmoko)