Gempa Letusan Menurun,

Gunung Semeru Tetap Saja Siaga

LUMAJANG - Aktifitas Gunung Semeru berangsur menurun. Namun demikian, status gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih tetap yakni siaga level III hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Berdasarkan pantauan Pos Pemantau Semeru di Gunung Sawur Kecamatan Candipuro menyebutkan, sejak Senin dinihari hingga terjadi 25 kali gempa letusan, dua kali letusan tremor dan tidak ada awan panas yang turun sampai ke Besuk Kobokan. Sedangkan pantauan sejak pukul 06.00 – 12.00 WIB, pos pantau mencatat ada sekitar 12 kali gempa letusan dan tak ada guguran awan panas. "Jika dibandingkan dua atau tiga hari sebelumnya, jumlah letusan turun drastis," kata Kepala Pos Pemantan Gunung Sawur Suparno, kemarin.Padahal jika dibanding dengan aktifitas Gunung Semeru pada Sabtu lalu, terdapat 103 kali gempa letusan, tiga kali gempa guguran, duakali awan panas dan tiga kali tremor. Selanjutnya pada Minggu lalu gunung merapi aktif ini mengalami 93 kali gempa letusan, empat guguran awas panan, satu kali vulkanik dalam dan satu kali tremor. "Kita terus melakukan eveluasi untuk mengamati aktifitas Semeru. Soal kemungkinan penurunan status dari siaga ke waspada, itu masih belum diketahui," ujarnya.
Hingga saat ini Pos Pemantau bersama Tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung terus melakukan pemantauan secara intensif. "Pemantauan itu dilakukan untuk setiap enam jam sekali," imbuhnya. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkab Lumajang, Wisu Wasono Adi tetap menghimbau agar warga sekitar gunung waspada namun jangan sampai terlalu mengkhawatirkan diri."Kondisi Gunung Semeru bisa dikatakan berangsur normal seperti hari biasanya. Kondisinya tidak seperti tanggal 21 lalu yang terdapat awan panas turun hingga 3.000 meter. Selain itu evaluasi pada hari kemarin kondisinya lebih normal namun awan panas sebelumnya. Belum ada evakuasi warga dibawah gunung, kita menunggu koordinasi dari tim Bandung," kata Wisu Wasono Adi. (p juliatmoko)

Tarif Angkutan Umum Makin Tak Terkendali

JEMBER - Menyusul kenaikan harga BBM dan belum ada pengumuman resmi kenaikan tarif dari pemerintah daerah, para sopir angkutan kota dan pedesaan mulai sudah menaikkan tarif secara sepihak. Akibatnya tarif angkutan umum menjadi tidak terkendali. Kenaikan tarif itu bervariasi, misalkan untuk angkutan lin kota kalau biasanya Rp 2.000 per penumpang selanjutnya naik dari 25 sampai 50 persen. Tarif itu akhirnya menjadi Rp 2.500 sampai 3.000 per penumpang. Bahkan ada juga angkutan umum yang menaikkan tarif hingga Rp 5.000 atau 50 persen dari harga normal sekali angkut. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga BBM."Untuk angkutan kota Kenaikan sebesar lima puluh persen dari tarif Rp 2000 per penumpang umum. Sekarang naik Rp 3000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 1.000, sekarang ditarik Rp 1500 ," kata Wahyudi salah seoarang sopir angkutan umum, kemarin.Menaikkan tarif secara sepihak juga dilakukan oleh mobil angkutan umum jurusan pedesaan seperti Kecmatan Puger dan Kecamatan Kencong. Kalau biasanya Jember ke Kecamatan Puger yang jaraknya lebih dari 30 kilometer tarifnya Rp 6.000 per penumpang, namun kini menjadi Rp 8.500 per penumpang.Hal yang sama juga dikatakan sopir lain, Arip salah satu sopir lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. "Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin," kata Arip.Kenaikan tarif bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP) juga mengalami kenaikan berkisar 15 persen. Untuk bus level ekonomi jurusan Jember ke Surabaya biasanya Rp 20.800 per penumpang, namun saat ini naik menjadi Rp 27.000 - 29.000 per penumpang.Sedangkan tarif untuk kelas bus patas AKDP juga naik dari Rp 40.000 per penumpang menjadi Rp 48.000 per penumpang.Salah satu koordinator Front Masyarakat Jember (FMJ) bidang angkutan umum yang sempat mengawali mogok jalan beberawa waktu lalu, Sudarmo menyatakan, para sopir angkutan umum memang sengaja menaikkan tarif karena tidak ingin mengalami kerugian. Selain itu kebanyakan para sopir memang tidak menghendaki kenaikan harga BBM terjadi. "Pemerintah sudah tidak berpihak pada rakyat. Kita juga tidak menghiraukan keputusan bupati soal penyesuaian tarif, sebab sebelumnya kita minta ketemu namun tidak ditemui di kantornya," kata Sudarmo.Selain itu dia juga menyesalkan adanya sikap yang lambat terhadap pihak Organisasi Angkutan Darat Jember. "Kita sudah mengabaikan Organda Jember, apalagi bupati yang katanya pilihan rakyat itu. Menaikan tarif ini sebenarnya bukan berarti sepihak, kami minta penumpang juga mengerti. Sebab sebelum harga BBM naik saja, penumpang sudah sepi, apalagi sekarang ini," tandasnya. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengancam melakukan aksi mogok besar-besar lagi agar penyesuaian tarif bisa dilakukan. Sementara Pemkab Jember langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas imbas dan solusi kenaikan harga BBM. Assisten II Pemkab Jember Edi B Susilo mengatakan rapat itu diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, Distributor BBM wilayah Besuki dan Lumajang, Polres Jember, Bakesbang dan Linmas Jember, Disnakertrans dan Disperindag Jember untuk mengevaluasi dampak BBM."Terkait keluhan masyarakat pengguna angkutan umum mengeluhkan kenaikan tarif, kita terus berkoordinasi dengan Organda dan Badan Transportasi Daerah untuk segera mungkin menetapkan tarif baru terhadap angkutan umum," kata Edi Budi Susilo. Pihaknya juga mengatakan, pada hari iniakan ada pertemuan lagi dengan melibatkan Badan Transportasi Daerah. "Untuk penetapan tarif baru, sudah ditugaskan Dishub untuk menghitung dampak dari kenaikan BBM dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketika sudah diputuskan, maka segera disosialisasikan. Jadi ada keseragaman penetapan tarif," ujarnya.Sedangkan Kepala Disperindag Pemkab Jember Hariyanto mengatakan, sampai saat ini kebutuhan bahan pokok masih relatif normal bahkan ada yang cenderung mengalami penurunan. Namun pihaknya terus melakukan pemantauan disentra-sentra pendistribusian bahan pokok tersebut. "Kalaupun ada kenaikan masih berkisar dibawah 5 persen yaitu antara 1 hingga 3 persen. Namun mulai 1 juni mendatang akan melakukan peninjauan ulang untuk harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar induk," kata Hariyanto. Meski demikian, kata dia yang paling utama saat ini adalah menjaga ketersediaan barang, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang tidak terkendali. Terkait dengan minyak tanah, setiap ada kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan pemerintah harus menetapkan harga eceran tertinggi yang berlaku. Sedangkan untuk menetapkan HET harus memenuhi 3 komponen yaitu harga eks instalasi pertamina termasuk PPN yang saat ini harganya Rp 2500, kedua keuntungan agen dan ketiga ongkos angkut radius 135 km dari instalasi depot suplai terminal Tanjungwangi ke Jember. "Harus dilakukan penetapan dengan Hiswana migas paling tidak satu atau dua hari ini dan selanjutnya akan segera diputuskan HET mitan," ujarnya. (p juliatmoko)

Khofifah Tantang Pangdam Siap Kontrak Politik Damai

JEMBER- Desakan Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Bambang Suranto meminta KPUD Jatim agar membuat kontrak politik dengan para pasangan cagub-cawagub disambut positif salah satu cagub Khofifah Indar Parawansa. "Lho, kita itu sebenarnya sudah pernah dimediasi oleh KPID, disitu sudah terbangun komitmen yang damai dan tidak saling fitnah. Namun yang lebih baik dalam kotrak itu ada tanda tangan ketika proses dan usai pilgub maka bisa berjalan damai," kata Khofifah disela-sela blusukan ke Pasar Tanjung Kabupaten Jember, kemarin.Pangdam sebelumnya meminta sebelum tanggal 23 Juli mendatang agar para pasangan calon sudah melakukan kontrak politik itu. untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan usai pencoblosan. "KPID bikin kontrak politik itu dua minggu lalu. Kalau Pangdam mau buat, Polda mu buat silahkan. Pada dasarnya ada pilgub harus ada komitmen kebersamaan dan tidak terpancing kepada konflik, saya siap saja kontrak politik," ujarnya.Lawatan Khofifah kali ini didampingi istri Hasyim Muzadi serta ratusan kader fatayat, muslimat NU serta Perempuan PPP Jember. Satu-satunya cagub perempuan dari lalangan nahdliyin ini juga sowan ke Nyai Achmad Shidiq yang merupakan sesepuh ulama di Jember. "Kalau ada kader NU yang akan maju pilgub kenapa harus menjadi calon wakil, kalau perlu menjadi calon gubernur saja seperti saya. Makanya ibu-ibu jangan lupa dengan saya saat pemilihan nanti," ucapnya dihadapan ratusan warga nahdliyin dan guru ngaji. Pasangan calon wakil gubernur Mudjiono ini juga menyentil persoalan BLT. Menurutnya, BLT wajib diberikan pada usia lanjut dan fakir miskin, namun kalau warga miskin dengan usia produktif maka perlu diajak untuk melakukan padat karya. "BLT secara nasional ada sekitar 52 triliun. BLT mestinya juga perlu untuk membangun infrastruktur yang melibatkan warga miskin dengan umur produktif," katanya. Sehari sebelumnya, Khofifah menyempatkan blusukan pula di Pasar Induk Kabupaten Bondowoso. Disana diaa disambati persoalan naiknya harga BBM dan makin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. "Jika nanti jadi gubernur, saya ingin mengatasinya dengan menggunakan dana coorporate social responsible. Wajar jika ada BUMN atau BUMD di Jatim memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat miskin. Perusahaan tersebut harus transparan mengenai alokasi dana CSR yang disediakan warga miskin dan kurang mampu," katanya ketika menemui para pedagang pasar. (p juliatmoko)