Korupsi Dimana-mana, Rakyat Tak Percaya Birokrat

Warga Miskin Ramai-Ramai Minta Didata BLT

JEMBER- Puluhan warga miskin dari dua desa yakni Panduman dan Jelbuk di Kecamatan Jelbuk mendatangi kantor kecamatan mereka untuk minta didata sebagi warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). BLT itu rencananya akan dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi menyusul kenaikan harga BBM. Desakan itu dilakukan karena selama dua tahun ini mereka tidak mendapatkan bagian BLT seperti warga miskin lainnya. "Harga BBM terus naik, tapi BLT malah kami tidak dapat. Padahal kita termasuk warga miskin. Kami menolak naiknya BBM dan BLT jika masih memakai data lama," kata Awas Gholib warga asal Desa Panduman, kemarin.Dalam aksi mendatangi kantor kecamatan itu mereka memampang poster antara lain, "BLT seharusnya bantuan langsung ternak", "Aku miskin tapi tidak mau mengemis", "BPS, kami kok gak didata?", "BLT Rp 100 ribu mana cukup", serta poster lainnya.Hal yang sama juga diungkapkan Bambang warga Desa Jelbuk. Menurut dia, selama ini warga yang mendapatkan BLT justru salah sasaran. "Warga yang tidak dikategorikan miskin justru dapat bantuan, sedangkan kami tidak dapat. Ada dugaan kalau pendataan itu saudara dari perangkat desa," kata Bambang. Dia meminta agar jika BLT disalurkan, maka sebelumnya harus dilakukan pendataan oleh BPS, perangkat desa dan tokoh amsyarakat sekitar yang tahu kondisi warga miskin. Mereka juga menolak jika penyaluran dana BLT itu tetap memakai data BPS yang lama.Usai melakukan aksi tersebut, warga kemudian menggantungkan peralatan dapur seperti panci, kompor dan lainnya didepan rumah mereka. Itu sebagai simbol penolakan kenaikan harga BBM yang terus melambung dan tidak jelasnya penyaluran dana BLT. Tidak ketinggalan, warga yang menjadi tukang becak didaerah itu juga mengatakan akan melakukan mogok jika BBM benar-benar dinaikkan harganya oleh pemerintah.Sedangkan Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jelbuk, Teguh Santoso mengatakan, wajar jika warga miskin melakukan demo karena terancam tidak mendapatkan jatah BLT. Hingga saat ini di kecamatan termiskin di Kabupaten Jember itu belum mendapatkan petunjuk dari pemerintah setempat soal teknis maupun pendataan warga yang mendapatkan BLT."Keinginan warga tetap akan kita sampaikan kepada pemkab. Sampai sekarang kita belum mendapatkan petunjuk teknis BLT, jika sudah kita akan sampaikan ke warga," kata Teguh Santoso. Dia juga mengatakan, pada tahu lalu warga Kecamatan Jelbuk yang mendapatkan BLT ada sekitar 6.510 dari sekitar 11.454 kepala keluarga.
Sementara hingga saat ini Pemkab Jember masih belum mengetahui adanya rencana pemerintah pusat dalam program Bantuan Lsngsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lebih parah lagi, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Jember masih menggunakan data keluarga miskin tahun 2005. Melalui Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember Achmad Sahuri saat dikonfirmasi soal itu mengatakan, selama ini dia tidak tahu menahu jika ada program BLT."Kita kok tidak tahu kalau ada program BLT. Mungkin dari pemerintah pusat edarannya belum turun," kata Achmad Sahuri.Hal yang sama juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember Sugiarto. Program BLT kompensasi BBM itu rencananya akan dibagikan kepada warga miskin, buruh dengan gaji dibawah Rp 2 juta serta PNS golongan I dan II."Wah, sampai saat ini kita juga tidak tahu BLT, apalagi untuk PNS golongan I dan II. Secara keseluruhan jumlah PNS ada sekitar 17 ribu, tapi kalau untuk golongan I dan II yang akan dapat BLT kita belum inventarisir," kata Sugiarto.Sedangkan Badan Pusat Statisitik (BPS) Jember tetap menggunakan data rumah tangga miskin (RTM) tahun 2005 untuk penerima BLT. Menurut BPS Jember, data RTM 2005 mencapai 239.596 KK. "Dalam program BLT 2008 kami tidak bisa memverifikasi, sebab tidak ada alokasi dana dan waktu juga tidak cukup. Verifikasi data biasanya butuh tiga sampai empat bulan, padahal BLT bisa saja dilakukan bulan depan," kata Nella Oktaviana yang juga Kepala Kantor BPS Jember ini.Menurutnya, pembagian BLT untuk kompensai kenaikan harga BBM tahun 2008 ini bakal menemui banyak masalah dan kendala. Hal itu diperkirakan terjadi dengan adanya salah sasaran penerima. "Kita akan koordinasi dengan pemkab dan kantor pos agar kesalahan penerima BLT bisa dikurangi," katanya. (p juliatmoko)

Lapter Notohadinegoro Dapat Suntikan Rp 1,3 Miliar

JEMBER (SINDO)- Kelanjutan pembangunan Lapangan Terbang (lapter) Notohadinegoro bisa bernapas sedikit lega. Pasalnya lapter yang mangkrak hampir tiga tahun ini mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp 1,3 miliar. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Sunarsono mengatakan, bantuan itu rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan lapter Notohadinegoro. "Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun taxi way dan appron. Selain bantuan dari Pemprov Jatim, kita juga akan minta bantuan dari pemerintah pusat," kata Sunarsono, kemarin.
Selain itu, Sunarsono juga mengatakan ada bantuan tambahan lagi dari dana perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD yang nilainya masih diajukan senilai Rp 5 miliar. "Tapi dana itu setelah ada kajian lagi pihak pemprop," katanya.Sebelumnya kelanjutan pembangunan lapangan terbang (lapter) Notohadinegro Jember masih mengalami kendala biaya. Karena dalam APBD 2007 dan 2008 tidak cukup untuk membiayai lapter, maka Pemkab Jember kembali mengusulkan tambahan dana melalui APBN. Tidak sedikit biaya finishing lapter dan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 miliar lagi. Untuk menanggung dana sebesar itu, APBD Jember sudah tidak kuat lagi. Lapter Notohadinegoro Jember dibangun sekitar 2005 silam. Pembangunan lapter di Desa Wiwowongso Kec Ajung dengan panjang landasan pacu 1.500 meter ini telah menelan dana sekitar Rp 34 miliar. Lapter ini juga sempat diresmikan mantan Presiden RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Diperkirakan, jika anggaran terus tersendat maka rencana bandara dengan konsep City Link meliputi Surabaya, Jember, Malang, dan Banyuwangi bisa terhambat pula. Bupati Jember MZA Djalal dalam pandangan rapat paripurna APBD pernah mengatakan kalau dirinya lebih menghendakipembangunan lanjutan lapter ada dana bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat. Selain itu pengelolaan lapter diharapkan ada investor yang mau masuk lewat pengelolaan maskapai. Namun pihak Pemkab sekarang tidak memberikan APBD untuk lapter dan memiluh APBD untuk empat programprioritas yakni kesehatan, pendidikan, pertanian dan pembangunan infrastuktur pedesaan. Meski demikian, Dinas Perhubungan Pemkab Jember belum berani memastikan kapan lapter Notohadinegoro itu mampu dioperasikan.Sedangkan anggota Komisi C DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sebenarnya kelanjutan pembangunan lapter masih bisa mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat. "Dalam kunjungan kerja, kami sempat bertemu dengan Komisi V DPR RI dan mengupayakan ada tambahan dana paling cepat PAK APBN 2008 atau paling lambat dalam APBN 2009," kata anggota Ahmad Halim yang juga politisi muda PKB Jember ini.Selain itu, dia menambahkan Komisi V saat ini menegaskan harus dilakukan efisiensi anggaran di Departemen Perhubungan sebesar Rp 35 miliar untuk keperluan pos yang lebih penting lainnya.Dia juga mengatakan, untuk lapter bisa beroperasi secepatnya maka paling tidak dibutuhkan anggaran Rp 20 miliar lagi."Panjang landasan kita sekarang saja sudah mencapai 1.200 meter. Kalau ditambahi 800 meter lagi, itu sudah bisa untuk pendaratan boeing. Kini sudah saatnya pemkab Jember melakukan komunikasi dengan maskapai untuk pesawat penerbangnya," katanya. (p juliatmoko)


Spesifikasi Lapter Notohadinegoro :
Luas : 120 hektareTotal Anggaran : Rp 34 miliar terbagi sejumlah tahapanSumber DANA : APBD Jember dan bantuan APBNLandasan Pacu : panjang 1500 meter dan lebar 30 meterShoulder : kiri dan kanan 30 meterAPRON : 150X150 meterTaxi Way : 135x30 meterJenis Pesawat : Fokker-28Rute : Jember-Surabaya-MataramMaskapai : -Diresmikan : 9 Januari 2005

Gus Mamak Dikabarkan Dibantarkan

JEMBER - Terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Farouq kemarin tidak bisa menghadiri sidang lanjutan dengan agenda putusan sela. Bahkan dia dikabarkan dibantarkan ke RSUD dr Subandi Jember. Namun kabar itu ditepis oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Berdasarkan keterangan jaksa penuntut umum, Madini alias Gus Mamak mendadak sakit di Lapas Jember tempat dia ditahan menjelang berangkat ke sidang sekitar pukul 08.30 WIB. "Tidak. Gus Mamak tidak dibantarkan, tapi tetap ditahan di Lapas," kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember M Basyar Rifai, kemarin. Basyar juga menambahkan, berdasarkan surat keterangan dari dokter pengawas Lapas usai memeriksa kesehatan Gus Mamak menyebutkan, ketua dewan itu sedang tidak sehat menderita sakit hipertensi, gastritis dan dehidrasi ringan. "Surat itu digunakan untuk sebagai izin untuk tidak mengikuti persidangan," katanya.Surat keterangan sakit itu ditandatangani Kepala Subag Tata Usaha Lapas Jember Susilo dan dokter pemeriksa Hari Basuki tertanggal 15 Mei 2008. Akhirnya dalam persidangan yang hanay dihadiri seorang terdakwa yakni Machmud Sardjujono itu akhirnya ditunda hingga pekan depan digelar lagi. Hal yang sama kabar pembantaran itu dibantah anggota majelis hakim Yanto. "Hingga saat ini Gus Mamak masih ditahanan dan belum mengajukan permohonan pembantaran," kata Yanto via ponselnya. Sedangkan pengacara dan penasehat hukum Gus Mamak mengatakan, kondisi kesehatan kliennya nampak kritis. Selanjutnya juga kesehatan Gus mamak diperiksakan ke laboratorium kesehatan. "Saya meningalkan Gus mamak di Lapas sekitar 16.30 WIB dan kondisi kesehatannya masih muntah-muntah. Malam menjelang sidang, Gus Mamak sudah berjanji mau datang sidang, namun ketika pagi usai mandi dia muntah dan mencret dan tidak bisa datang dipersidangan," kata Yani Takarianto. Dia juga mengatakan, Gus Mamak selama ini tidak ada riwayat sakit seperti yang dialami Machmud Sardjujono yang kemarin juga nampak tidak fit saat datang sidang. Namun demikian, sejak kedua terdakwa itu ditahan pada 10 April lalu itu, hingga sekarang masih menjalani puasa. "Mungkin pola makan Gus Mamak ada yang salah saat mau makan buka puasa. Kita sedang membicarakan dengan pihak keluarga agar Gus Mamak bisa dibantarkan oleh majelis hakim," katanya. (p juliatmoko)