Mendiknas Terbirit-birit Disambut Demo Mahasiswa Tolak BKM

JEMBER - Kedatangan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo ke Jember disambut dengan demontrasi. Demo kali ini dilakukan puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember. Dalam tuntutannya mereka menolak dengan adanya bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang dikucurkan pemerintah. PMII juga menilai dengan adanya BKM membuktikan pemerintah ingin meredam aksi demonstrasi mahasiswa atas kenaikan harga BBM. Mendiknas sebelumnya melakukan pendaratan di lapangan terbang yang belum jadi yakni Notohadinegoro dengan helikopter milik TNI AL di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung. Keinginan untuk melakukan unjuk rasa di halaman lapter dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Akhirnya pendemo harus puas hanya berunjuk rasa sekitar 3 kilometer dari lapter dan memampang poster "Tolak BKM, uang tutup mulut" saat Mendiknas dan rombongan Muspida lewat dengan kendaraan bus. Mendiknas sempat menyaksikan demo mahasiswa namun tidak menggubris dan melanjutkan perjalanan untuk meresmikan SMPN Kecamatan Ajung.Koordinator lapangan aksi PC PMII Jember Naim Ubadilah mengatakan, kebijakan pemerintah SBY-JK makin hari makin ngawur dan tidak pro rakyat. "Baru saja presiden menaikkan harga BBM ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat dan mendapatkan penolakan luas dari masyarakat, kini muncul lagi BLT yang tidak didukung data valid. Lho sekarang kok malah muncul BKM, ini kan mau meredam demo mahasiswa, kita menolak tegas bantuan itu," kata A Naim Ubadilah, kemarin.Selain menolak kebijakan BKM, PMII juga mengecam keras kesepakatan para rektor untuk membolehkan polisi masuk kampus saat ada ricuh demonstrasi. "Kami mendesak agar pemerintah menaikkan jatah pendidikan hingga 20 persen sesuai undang-undang. Kita juga meminta agar mahasiswa Unas yang kini ditahan agar dibebaskan," ujarnya.Sementara Mendiknas Bambang Sudibyo menanggapi enteng demontrasi yang dilakukan mahasiswa. "Demo mahasiswa itu kan 20 orang saja, itu masih sedikit belum 20 ribu dan belum mewakili masyarakat. Saya tidak takut dengan demo mahasiswa, saya hanya takut kalau ada demo guru," kata Bambang Sudibyo dihadapan ratusan guru usai meresmikan SMPN 2 Kecamatan Ajung. Dia juga menambahkan, dana bantuan BKM itu tetap diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu mulai Juni mendatang. "Kalau ada mahasiswa yang menolak ya silahkan, mungkin dia tergolong mahasiswa kaya dan bantuan itu memang khusus untuk mahasiswa yang miskin kalau mampu ya tidak diberikan. Kalau ada yang menolak ya diberikan yang lain lagi," katanya. Dana BKM itu kata dia akan diberikan kepada sekitar 400 ribu mahasiswa atau sekitar 10 persen dari total mahasiswa yang aktif di Indonesia kurang mampu dengan total dana sekitar Rp 200 miliar. Alokasi untuk mahasiswa diperkirakan mencapai Rp 500 ribu diberikan tiap bulan selama satu tahun. Bambang Sudibyo juga mengatakan, meski ada kenaikan harga BBM, untuk jatah dana BOS tetap ada dan anggarannya tidak mengalami kenaikan yakni sesuai APBN 2008 sekitar Rp 11,05 triliun. "Dana BOS tetap, tidak naik," katanya. Kunjungan Mendiknas itu sebelumnya ke Malang dan diteruskan ke Pulau Bali. Dalam kunjungan ke Jember itu, dia menyempatkan untuk menyaksikan mobil pintar, ekspo sekolah unggulan dan prestasi siswa sekolah. Selain itu dia juga meresmikan SMPN 2 Kecamatan Ajung dan unit sekolah sekolah baru (USB) terdiri dari USB SMP, SMK dan SMP Satu Atap yang ada diberbagai wilayah di Jember. Disamping itu juga diresmikan USB SMP Negeri sebanyak 7 unit, USB SMK Negeri 1 unit dan USB Satu Atap 5 unit. (p juliatmoko)

Tarif Angkot Jadi Naik 38 Persen, Sopir Abaikan Aturan Bupati

JEMBER - Tim Badan Pembina Transportasi Daerah Jember akhirnya memutuskan tarif kenaikan angkutan umum terbaru sejak kemarin. Kenaikan tarif itu berlaku sejak kemarin berdasarkan peraturn bupati dan berlaku bagi angkutan umum pedesaan dan perkotaan.Rinciannya sebegai berikut, untuk angkutan umum lin dari tarif awal Rp 1.800 per penumpang kini menjadi Rp 2.500, untuk bus kota umum dari Rp 1.700 menjadi 2.350, untuk angkutan umum pedesaam umum dari Rp 2.500 menjadi 3.500. Sedangkan untuk tarif angkot pelajar dari Rp 900 kini menjadi Rp 1.250, untuk bus kota pelajar dari Rp 800 menjadi 1.100, untuk angkutan desa pelajar dari Rp 1.100 menjadi Rp 1.500."Kita minta para sopir angkot untuk mematuhi aturan ini setelah kita menyosialisasikannya," kata Asisten II Pemkab Jember Edi Budi Susilo, kemarin. Dia juga mengatakan, rencana kenaikan tarif angkutan umum itu rencananya ada dua pilihan, pertama naik sekitar 38 persen atau sekitar 50 persen dari tarif semula. Namun akhirnya yang dipilih Bupati Jember MZA Djalal yakni pilihan pertama yang kenaikan sebesar 38 persen yang mendasarkan pada imbas kenaikan BBM, kenaikan onderdil dan kenaikan tarif sepihak oleh sopir angkutan umum.Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Sunarsono mengatakan, kenaikan tarif itu diharapkan para sopir angkot tidak menaikkan harga secara sepihak. "Kalau ada sopir yang mbeling dan tidak mematuhi peraturan tarif itu, jelas akan kita jatuhkan sanksi. Bisa saja ancaman pencabutan trayek," kata Sunarsono. Sedangkan salah satu koordinator Front Masyarakat Jember (FMJ) bidang angkutan umum yang sempat mengawali mogok jalan beberapa waktu lalu, Sudarmo menyatakan, para sopir angkutan umum memang sengaja menaikkan tarif karena tidak ingin mengalami kerugian. Selain itu kebanyakan para sopir memang tidak menghendaki kenaikan harga BBM terjadi. "Pemerintah sudah tidak berpihak pada rakyat. Kita juga tidak menghiraukan keputusan bupati soal penyesuaian tarif atau tidak, sebab sebelumnya kita minta ketemu namun tidak ditemui di kantornya," kata Sudarmo yang juga pengurus Sarbumusi Jember ini.Selain itu dia juga menyesalkan adanya sikap yang lambat terhadap pihak Organisasi Angkutan Darat Jember. "Kita sudah mengabaikan Organda Jember, apalagi bupati yang katanya pilihan rakyat itu. Menaikan tarif ini sebenarnya bukan berarti sepihak, kami minta penumpang juga mengerti. Sebab sebelum harga BBM naik saja, penumpang sudah sepi, apalagi sekarang ini," tandasnya. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengancam melakukan aksi mogok besar-besar lagi agar penyesuaian tarif bisa dilakukan. Sekadar diketahui, dengan tidak adanya penyesuaian tarif akhirnya sopir angkutan umum menaikkan tarif sepihak. Kenaikan tarif itu bervariasi, misalkan untuk angkutan lin kota kalau biasanya Rp 2.000 per penumpang selanjutnya naik dari 25 sampai 50 persen. Tarif itu akhirnya menjadi Rp 2.500 sampai 3.000 per penumpang. Bahkan ada juga angkutan umum yang menaikkan tarif hingga Rp 5.000 atau 50 persen dari harga normal sekali angkut. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menutupi biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga BBM."Untuk angkutan kota Kenaikan sebesar lima puluh persen dari tarif Rp 2000 per penumpang umum. Sekarang naik Rp 3000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 1.000, sekarang ditarik Rp 1500 ," kata Wahyudi salah seoarang sopir angkutan umum.Menaikkan tarif secara sepihak juga dilakukan oleh mobil angkutan umum jurusan pedesaan seperti Kecamatan Puger dan Kecamatan Kencong. Kalau biasanya Jember ke Kecamatan Puger yang jaraknya lebih dari 30 kilometer tarifnya Rp 6.000 per penumpang, namun kini menjadi Rp 8.500 per penumpang.Hal yang sama juga dikatakan sopir lain, Arip salah satu sopir lin G jurusan Arjasa-Tawang Alun. Dia mengatakan, selama ini setoran tiap hari sopi lin antara Rp 80 ribu sampai 100 ribu. "Padahal dengan kenaikan BBM, nantinya juga akan berimbas pada naiknya pula harga tarif angkutan lin," kata Arip. (p juliatmoko)
Tabel :
Jenis Angkutan Tarif awal Tarif Baru
Angkot (umum) Rp 1.800 Rp 2.500Bus (umum) Rp 1.700 Rp 2.350Angdes (umum) Rp 2.500 Rp 3.500 Angkot (pelajar) Rp 900 Rp 1.250Bus kota (pelajar) Rp 800 Rp 1.100 Angdes (pelajar) Rp 1.100 Rp 1.500
Sumber : Tim Badan Pembina Transportasi Daerah Jember

Wuiiihhh......Angka Kecelakaan Naik 5 Persen

JEMBER- Seiring meningkatnya jumlah pengguna kendaraan, ternyata meningkay pula kejadian kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data Polisi Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, tingkat kecelakaan di wilayah Tapal Kuda khususnya Jember mengalami kenaikan sekitar 5
persen. Untuk data kecelakaan di Jawa Timur sudah mencapai angka 2.491 kasus, sedangkan korban yang meninggal sebanyak 871 orang. Sementara itu di tahun 2007 lalu ada 10.048 kasus kecelakaan lalu lintas dan 3.266 orang meninggal dunia. "Provinsi Jawa Timur masuk dalam tiga kota besar rangking atas terkait kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Sementara di wilayah kerja Polwil Besuki, angka kecelakaan lalu lintas mulai Januari - April 2008 sebanyak 202 kasus dan untuk wilayah Polres Jember sebanyak 84 kasus.
Angka tersebut, untuk wilayah Besuki sudah tinggi. Jember menempati urutan pertama untuk kecelakaan lalu lintas," kata Dirlantas Polda Jatim Kombespol Condro Kirono usai Deklarasi Mahasiswa Respon Keselamatan Bersama Polisi Lalu Lintas (Marka Lintas) di Dedung Soetardjo Universitas Jember, kemarin.Dia juga mengungkapkan, meskipun harga BBM naik maka diperkirakan angka kendaraan bermotor juga naik yakni kisar antara 7-10 persen.
"Meskipun ada isu tetang kenaikan harga BBM, bahkan saat ini BBM sudah naik, tetapi yang daftar kendaraan baru terus naik," katanya.Dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor itu akan semakin membuat kerja polisi lalu lintas juga bertambah. Selain itu juga makin menambah angka kecelakaan lalu lintas yang makin tinggi."Kita harus bekerja dengan semua pihak, polisi tidak bisa jalan sendiri, begitu juga dengan Pemkab. Untuk menggurangi angka kecelakaan kita gandeng mahasiswa dan pelajar bahkan anak-anak untuk sosialisasi tertib berlalu lintas agar angka kecelakaan bisa diminimalkan," ujarnya.
Dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor saat ini, seharusnya kata dia juga di ikuti dengan perbaikan insfrastruktur serta penambahaan seperti rambu-rambu lalu lintas, tata ruang kota yang ramah lalu lintas, serta perbaikan jalan. Sedangkan Kapolwil Besuki Kombespol Syaiful Suryandri mengatakan, selama bulan Januari hingga April 2008, di Wilayah Kepolisian Besuki sudah terjadi sebanyak 461 kecelakaan dan 202 kejadian korbannya meninggal dunia. "Khusus untuk Jember dari total 202 korban meninggal dunia, Jember menyumbang sebanyak 84 korban jiwa. Kerjasama dengan Faklutas Teknik Unej ini untuk menyelematkan pengguna jalan. Kerjasama semacam ini saya rasa pertama kalinya di Indonesia, meski baru sedikit tapi minimal kita semua sudah berupaya," kata Kapolwil Besuki Kombespol Syaiful Suryandri. (p juliatmoko)

Kecelakaan Jember Tahun 2006 Tahun 2007
Roda dua dan empat 191 631
Meninggal dunia 98 154Luka berat 52 126 Luka ringan 146 775Kerugian Rp 78 juta Rp 291 jutaPelanggaran 19.197 19.812
Tahun 2008 (s/d April) :
Wilayah Kepolisian Besuki : 461 kecelakaan dan 202 kejadian korban meninggal dunia. Jember total menyumbang sebanyak 84 korban kecelakaan meninggal dunia.
Wilayah Jawa Timur : Sampai April 2008 ada 2.491 kasus dengan korban yang meninggal 871 orang. Tahun 2007 ada 10.048 kasus kecelakaan lalu
lintas dan 3.266 orang meninggal dunia.
Sumber : Polres Jember dan Dirlantans Polda Jatim

Mantan Sekwan Merasa Tidak Difungsikan

JEMBER - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Jember Dwijo Sulastiyono mengaku tidak dilibatkan dan difungsikan saat melakukan pengelolaan dana operasional dewan. Dia juga menyatakan kalau Ketua DPRD Jember Madini Farouq mengarahkan dirinya agar tidak perlu cawe-cawe dalam pengelolaan dana operasional dewan tahun 2004-2005. Hal itu terungkap pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus penyimpangan dana oprasional dewan yang menjadikan Madini Farouq dan Machmud Sardjujono menjadi terdakwa dan mendekam di Lapas Kelas II A Jember.Dalam agenda pemeriksaan saksi itu sebenarnya jaksa penuntut umum mendatangkan dua saksi yakni Dwijo dan Heru Susanto. Namun saksi Heru berhalangan hadir karena ada kepentingan dinas."Waktu itu tahun 2004, ketua dewan meminta saya agar tidak ikut-ikut dalam kebijakan dana operasional dewan. Jadi yang melakukan pengelolaan keuangannya yakni kabag keuangan dewan Heru Susanto," aku Dwijo saat persidangan, kemarin. Pria yang kini menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Jember ini juga menyaksikan kalau dirinya mendapatkan arahan itu secara lisan saja dan hanya dilibatkan saat pelaporan kepada pimpinan dewan saja. Dengan sekelumit kesaksian mantan sekwan yang menjabat 6 Oktober 2004sampai 1 Agustus 2005 itu bisa jadi membuktikan kalau Dwijo tidak ingin tersangkut kasus korupsi dewan. Meski demikian jawaban demi jawaban Dwijo agaknya meragukan. Saat ditanya oleh salah satu anggota majelis hakim Yanto, yang meluruskan adanya surat keputusan bupati untuk memfungsikan tugas sekretariat dewan. Namun Dwijo tidak memberikan jawaban tegas."Dalam laporan keuangan anda (Dwijo) menunjukkan benar secara hitam putih diatas kertas. Tapi kok kebenarn itu anda tidak tahu dan tidak ada catatan dari hasil pemeriksaan BPK ? . Ini kan janggal karena Sekwan merasa tidak difungsikan," timpal Yanto. Mantan Sekwan Dwijo juga untuk kedua kalinya disemprot salah satu anggota jaksa penuntut umum Awaluddin. " Kenapa anda (Dwijo) kok juga tidak mengetahui hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditanda tangani dalam berita acara. Apalagi pemeriksaan keuangan itu ada kaitannya dengan dana pakaian dinas dan pakaian khas Jember senilai Rp 160 juta," sergah Awaluddin. Awaluddin juga merasa ada kejanggalan adanya pos dana pakaian dinas itu karena Dwijo menyatakan adanya pos dana dewan yang "dititipkan" di pos sekwan. "Padahal penitipan itu berdasarkan Kepmendagri," ujarnya.Setelah beberapa pertanyaan diajukan ke saksi Dwijo, majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan untuk kroscek kepada pengacara dan terdakwa. Salah satu terdakwa Madini Farouq menyatakan kalau tidak semua kesaksian yang diberikan Dwuji itu benar. "Ada satu hal yang perlu saya luruskan, saya tidak pernah sama sekali memberikan pernyataan memberi arahan dalam pengelolaan keuangan anggaran dewan tahun 2004," timpal Gus Mamak, panggilan akranb Madini Farouq. Gus Mamak beranggapan kalau dirnya menjadi ketua dewan setelah Dwijo menjabat lebih dulu sebagai Sekwan. "Saya jadi ketua dewan namun lebih dulu Dwijo saat menjadi Sekwan. Jadi persoalan tidak difungsikannya sebagai tugas Sekwan, saya kira ada persoalan di internal sekretariat dewan sendiri," katanya. Menanggapi hal itu, terdakwa dua yakni Machmud Sardjujono tidak memeberikan jawabn panjang, dia hanya menyatakan cukup. (p juliatmoko)