Saksi Ahli BPKP Jatim : Mereka Memang Korupsi Bankum !

JEMBER - Persidangan kasus korupsi dana operasional dewan dan bantuan hukum (Bankum) makin menemui titik terang. Tadi, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi ahli bernama Suryani yang juga anggota tim audit dari Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur. Suryani pada tahun 2005 sampai tahun 2007 pernah menjadi anggota tim auditor BPKP untuk kasus dana bantuan hukum. Dia bersama penyidik
dari Polda Jatim kemudian mengobok-obok data berupa dokumen keuangans selama rentang waktu penggunaan dana bankum"Dalam temuan audit investigatif itu, jelas dana yang digunakan APBD bukan untuk kepentingan sifatnya personal. Dana bankum telah digunakan
itu menyalahi, karena untuk kepentingan pendampingan kasus korupsi. Itu sudah tindak pidana korupsi," kata Suryani dihadapan persidangan, kemarin.Dia juga menambahkan, pada walnya dana bankum yang dianggarkan oleh APBD senilai Rp 1 miliar lebih yang rencananya digunakan untuk pendampingan gugatan PTUN dan perdata. Dalam kenyataannya berdasarkan audit BPKP, terdapat dana sekitar Rp 450 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana itu akhirnya dinilai sebagai penggunaan yang bisa merugikan keuangan negara. "Rincian Rp 450 juta itu tidak benar penggunaannya, ada dana untuk asisten sampai Rp 25 juta, pengeluaran untuk koordinasi senilai Rp 50 juta. Itu sumbernya dari APBD dan dana itu tidak boleh untuk bankum bagi anggota dewan yang tersangkut korupsi," terangnya.Suryani juga membeber, sepanjang dana negara untuk kepentingan kedinasan itu memang diperbolehkan, Namun tidak diperuntukkan kasus korupsi yang termasuk kepentingan pribadi bukan kedinasan. Saat melakukan audit itu, Suryani menyita dan menjadikan barang bukti berupa kwitansi dan
dokumen bankum yang salah sasaran. Selain itu, dia juga membuktikan dengan wawancara kepada Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember serta pejabat terkait lainnya. "Saat itu antara pihak teraudit dengan yang mengaudit tikda ada kata sepakat terhadap hasil audit yang dinilai menyimpang," ungkapnya. Menanggapi hal itu, Yani Takarijanto yang juga pengacara terdakwa Ketua DPRD Jember Madini Farouq dan wakilnya Machmud Sadjujono mengatakan,
soal penggunaan bantuan hukum itu sudah sesuai prosedur dan sudah dipayungi hukum berupa peraturan pemerintah dan peraturan daerah. "Jadi tidak ada yang menyimpang dalam penggunaan bankum untuk pimpinan dewan," timpal Yani Takarijanto. Dia juga mengatakan, kesaksian BPKP jatim tidak konsisten karena tidak bisa menyebutkan dasar hukum timbulnya kerugian negara. "Saksi menyatakan tidak siap diperiksasehubungan dengan adanya dana operasional sehingga sidang sempat diskorsing. Saksi ahli hanya mendasarkan audit pada surat edaran Mendagri 161," ujarnya.Dalam sidang sesuai agenda kemarin seharusnya mantan Penjabat (Pj) Bupati Jember, Syahrazad Masdar dijadwalkan hadir untuk memberikan
kesaksiannya. Tetapi, panggilan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam telah ketiga kalinya dilayangkan inipun tak dihiraukan Syahrazad Masdar. Sehingga yang bersangkutan kembali mangkir dari persidangan. Ditemui seusai pelaksanaan sidang, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Basyar Rifai mengatakan, fakta di persidangan sangat mendukung
dakwaannya, terutama dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan hukum. "Kesaksian ahli dari BPKP Jatim itu semakin menguatkan rencana tuntutan yang akan diberikan kepada kedua terdakwa selanjutanya," tandas M Basyari Rifai. (p juliatmoko)

Kampanye di Lapas, Tim SR dan Kaji Absen

JEMBER - Perolehan suara di Lembaga Pemasyarakatan Jember kurang dimanfaatkan tim sukses calon gubernur. Buktinya, kampanye bergantian atau hanya diberikan waktu 7 menitan tersebut hanya dihadiri tiga tim sukses cagub yakni tim sukses Salam, Karsa dan Achsan. Tim sukses SR dan Kaji absen tanpa ada pemberitahuan kepada KPUD Jember.Dalam kampanye dihadapan sekitar 800 tahanan itu, tiga tim sukses mengumbar janji antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan BBM murah. Namun dalam pantauan SINDO, hanya Tim Karsa yang cukup siap saat kampanye dengam membagi-bagikan stiker, air mineral kemasan dan ratusan pak rokok. Saat kampanye singkat yang difasilitasi KPUD Jember itu makin meriah saat ada dua penyanyi yang turut meramaikan suasana. Ada yang berjoget dan berjingkrak sambil menempelkan stiker salah satu cagub dikepala tahanan. Wakil Ketua KPUD Jember Ketty Setyorini mengatakan, soal dua tim sukses cagub yang tidak hadir pihaknay sudah melakukan pemberitahuan soal kampanye bersama. Namun kenyataanya dua tim sukses absen. "Dengan kampanye di Lapas bisa menekan angka golput dengan mengetahui visi-misi calon gubernur. Pada pilkada bupati tahun lalu, golput di Lapas sangat kecil dan hampir semua tahanan menggunakan hak suaranya," kata Ketty Setyorini. Sedangkan Ketua Tim Sukses Sutjipto-Ridwan, Yusuf Iskandar menyatakan, ajakan kampanye bersama oleh KPUD dianggap tidak berguna. "Buat apa kampanye bersama di Lapas yang cuma 400 orang, padahal yang ratusan ribu sudah menunggu. Lebih baik kampanye bersama itu di kampus sepertri
Unej yang suaranya signifikan, KPUD kurang kerjaan," timpal Yusuf Iskandar. Sedangkan puluhan kader PKS Jember melakukan aksi pasang topeng Soekarwo diperempatan jalan dengan membagi-bagikan visi-misi dan stiker.Terpisah, dari Kabupaten Bondowoso dilaporkan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul disambut antusias calom pemilihnya. Gus Ipul juga mengumpulkan ratusan para saksi di Aula Hotel Palm Jl A Yani Bondowoso. Kemudian rombongan Gus Ipol menemui KH Imam Pengasuh Ponpes AL-Latifi Kauman, Kecamatan Kota.Dalam pertemuannya dengan KH Imam, Gus Ipul mengaku bahwa duet antara dirinya dengan Pak De Karwo adalah sebuah perjodohan. Dia juga meminta doa restu KH Imam agar diberi kekuatan untuk maju dalam Pilgub 23 Juli mendatang. "Kami meminta dukungan seluruh masyarakat Jawa Timur dalam Pilkada nanti," kata Gus Ipul.Gus Ipul juga sempat menyentil Partai Demokrat di Bondowoso sudah menyatakan dukungannya kepada pasangan Amin Haris yang diusung oleh PKB, PKS dan Patriot, sedangkan PAN di Bondowoso mendukung pasangan Salwa Tahir atau lebih dikenal dengan sebutan PAHAM. Keduanya ini awalnya tidak membicarakan soal Pilkada Bondowoso, namun tiba-tiba dalam pembicaraan itu Supatno selalu dikatakan tidak PAHAM oleh Djanur. Akhirnya, pembicaraan itu membuat Gus Ipul tertarik untuk menanyakan kekuatan PAHAM.Secara spontan, Djanur mengatakan bahwa PAHAM akan terpilih dalam Pilkada nanti. Namun sebelum Djanur selesai memberikan komentarnya, H.
Supatno menyela, " Ah, itu kan versi dia, Gus. Tidak ada rumusnya, PAHAM menang, apalagi PAN tidak mempunyai kursi di DPRD. Mending Demokrat meski hanya satu," timpal Djanur.Usai pertemuan tersebut, rombongan Gus Ipul langsung tancap Gas menuju Kecamatan Maesan dan sholat Jum'at di sana. Gus Ipul mengaku akan meneruskan perjalannya ke Banyuwangi. Sedangkan pada pagi ini dipastikan Karsa kampanye massal jalan sehat dangan hadiah umroh. Jalan-jalan Sehat dengan masyarakat Jember diperkirakan akan di ikuti sekitar 40 ribu orang massa pendukung Karsa pada putaran akhir kampanye Pilkada Jatim. Direncanakan pula, turut hadir Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir serta beberapa artis ibukota seperti Eko Patrio dan Wulan Guritno. Menurut penjelasan salah seorang ketua Panitian jalan sehat Karsa, Agus Fathurahman, panitia menyediakan kumpon undian sekitar 50 ribu yang sudah di ambil oleh para peserta yang berasal dari luar kota, seperti Lumajang, Bondowoso, Situbondo,sekitar 18 ribu kupon. (p juliatmoko)

5.000 Surat Suara Rusak, Bukan Tercoblos !

BONDOWOSO - KPUD Bondowoso menemukan sekitar 5.000 surat suara untuk pemilihan gubernur mengalami kerusakan. Pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten itu membantah soal temuan ribuan surat suara tercoblos seperti yang ditayangkan dimedia televisi.Wakil Ketua KPUD Bondowoso Purwanto mengatakan, temuan ribuan surat suara itu diketahui tiga hari terakhir lalu. "Ribuan kertas suara itu bukan tercoblos, namun hanya cacat fisik saja," kata Purwanto, kemarin.Dia menambahkan, kecacatan secara fisik itu antara lain seperti garis potong yang kurang presisi dan hal itu mengenai mengenai baju pasangan cagub nomnor 1 dan nomor 5. Selain itu juga diketemukan ada sejumlah surat suara yang tekena percikan tinta pada salah satu atau beberapa pasangan cagub. "Surat suara juga ada yang tercetak secara tebal dan tipis tidak merata, jadi kalau diterawang dengan sinar nampak seperti telah tercoblos, padahal belum," katanya.Meski demikian, sampai kemarin ribuan surat suara yang rusak itu sudah diganti oleh pihak percetakan. Selanjutnya pihak KPUD Bondowoso telah mendistribusikan logistik antara lain surat suara, tinta, kotak suara ke seluruh tempat pemungutan suara dan disimpan dikantor desa.Seperti diketahui, jumlah total surat suara yang dibutuhkan ada sekitar 582.180 yang dari jumlah itu sudah termasuk surat suara cadangan dengan persentase sekitar 2,5 persen."Total pemilih di Bondowoso ada sekitar 568.510 orang. Kami berharap tingkat golput atau tidak menentukan saat pilkada nanti kecil. Sebab Bondowoso sendiri bebarengan antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati," terangnya.Sedangkan anggota KPUD Bondowoso lain Malik mengatakan, hingga saat ini pendistribusian logistik itu sudah berjalan sekitar 70 persen untuk logistik pilgub. Sedangkan untuk logistik pilbup sudah sekitar 80 persen yang sudah didistribusikan ke masing-masing TPS. "Logistik untuk pilgub memang agak terlambat, sebab memang baru dikirim dari KPUD Provinsi," kata Malik, kemarin.Selain itu, khusus surat suara untuk pilgub, sebelum didistribusikan ke TPS, maka pihaknya terlebih dulu menyortir surat suara tersebut. Sebab, kata dia, ini untuk menghindari adanya surat suara yang rusak. "Sempat ada tudingan jika surat suara itu telah tercoblos terlebih dulu. Padahal, saat ini kami masih melakukan penyortiran," ujarnya. Pihaknya tinggal menunggu sisa kartu pemilih yang bakal segera dikirim dari KPU Provinsi yang akan segera disusulkanSedangkan dri KPUD Jember dilaporkan baru menerima 1,7 juta lebih kartu pemilih untuk ajang Pilgub Jatim. Keterlambatan itu dipastikan berimbas pada keterlambatan pendistribusian kartu pemilih ke masing-masing pemilih. Bahkan, karena waktu yang sangat sempit, ratusan warga Jember terancam melakukan pemungutan suara tanpa dilengkapi kartu pemilih. Anggota KPUD Jember Ketty Tri Setyorini mengatakan, pihaknya baru menerima logistik berupa kartu pemilih kemarin. Dia mengatakan keterlambatan itu diduga dipicu oleh amburadulnya entry data ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Kami sudah menerima semua logistik yang diperlukan. Khusus untuk kartu pemilih, idealnya, KPUD Jember sudah menerimanya, dua pekan silam. Tetapi, baru pagi kemarin dan keterlambatan akan menimbulkan terganggunya pendistribusian kartu pemilih," kata Ketty Setyorini. (p juliatmoko)