Fenomena Pencalegan, Jika Wartawan Maju Caleg (Bagian-1)

Pede Bisa Dapat Kursi Karena Banyak Kenalan

JEMBER - Pemilihan Umum khususnya legislatif pada 2009 disambut gempita banyak kalangan. Mulai dari aktivis lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, wartawan bahkan sampai yang berstatus tersangka. Mereka ramai-ramai maju pencalegan lewat partai yang mereka kehendaki.
Salah satu kalangan itu yakni wartawan alias kuli tinta. Tercatat sampai lima orang wartawan di Jember yang dipastikan akan maju dalam pencalegan. Salah seorang wartawan radio swasta terkenal di Jember, Fatkhul Hadi menuturkan, maju sebagai calon wakil rakyat seolah sudah menjadi tekadnya yang sudah bulat. "Yang jelas saya ingin perubahan, utamanya masyarakat didaerah saya Jember selatan," kata Fatkhul Hadi, kemarin. Fatkhul sudah sekitar lima tahun menjadi wartawan radio ini maju caleg lewat Partai Demokrat. Karena partai yang dominan dengan warna biru ini sifatnya terbuka bagi calon legislatif, maka dia berusaha untuk mengambil formulir pendaftaran caleg. "Saya memang baru di dunia politik. Toh, tidak ada salahnya saya mencoba dunia baru ini. Walaupun harus ada beberapa persyaratan maju caleg dari partai, tidak masalah akan saya penuhi," katanya dengan nada percaya diri. Kemudia bagaiman soal dukungan dan perolehan suara ? Fatkhul yang sudah berkeluarga dan beranak satu ini memang sudah memiliki bekal pengalaman organisasi berasaskan nahdliyin ditempat tinggalnya. "Saya kan banyak kenalan, mulai dari warga desa biasa sampai pejabat desa dan kecamatan. Inilah modal saya agar mereka mau memilih saya,". Dia juga menambahkan, lewat daerah pemilihan 4 yakni sejumlah kecamatan wilayah Jember Selatan itu sangat optimis bisa meraih kursi. "Area liputan saya selama ini Jember selatan. Ya, kalau ditempatkan nomor urut berapapun silahkan," katanya seraya menambahkan kepopuleran seseorang akan menjadi modal peraihan kursi. Sedangkan wartawan lain yang bertekad maju yakni Heru Nugroho salah satu wartawan on line terkenal di wilayah Jawa Timur. Dia maju lewat daerah pemilihan satu kawasan perkotaan dengan nomor urut yang masih dalam proses perundingan. Modal untuk duduk sebagai wakil rakyat baginya tidak muluk-muluk. "Kita bisa dengan wakil rakyat yang itu-itu saja. Wakil rakyat yang tidak pro rakyat dan tersandung korupsi sudah saatnya tidak pantas mewakili rakyat," tandas Heru Nugroho yang beberapa tahun sebelumnya pernah menjadi wartawan media cetak ini.Dia menambahkan, partai yang menurutnya pas mengantarkan caleg yakni Partai Matahari Bangsa (PMB). "Sebelum mau caleg lewat PMB, kita didaulat sejumlah komitmen termasuk disumpah dengan Al Quran. Jadi kalau sudah maju caleg saya tidak main-main," katanya. Heru yang kini menjadi Sekretaris PMB Jember ini mengawali terjun ke partai politik berawal dari kegelisahan. Dari liputan keliputan, sejumlah kasus yang dia temui selalu persoalan korupsi dan ketidak pedulian birokrasi atas kepentingan masyarakat kecil. "Semoga saja kalau saya jadi duduk didewan, ada teman yang mengingatkan jika saya salah melangkah kelak," harap Heru yang akan memakai basis organisasi kepemudaan untuk maju caleg ini. Wartawan lain yang juga akan mau sebagai caleg yakni Totok S Miantha. Dia maju lewat Partai Demokrat. Meski diinternal partainya dia menganggap sengit dalam perebutan kursi dan jabatan, hal itu dianggapnya sebagai dinamika partai politik. Namun yang menjadi obsesinya ketika duduk sebagai wakil rakyat, Totok akan bersikap bersahaja. "Kalau perlu nanti sebagian gaji saya untuk rakyat miskin dan saya nganto ke gedung dewan pakai sepeda pancal saja," ucap Totok yang kini masih aktif menulis disalah satu media cetak kriminal di Jember. (p juliatmoko)

Fenomena Jika Aktivis LSM Maju Caleg (2)

Inginkan Citra Parleman Bersih Korupsi

JEMBER- Banyak kalangan yang maju dalam pencalegan ternyata juga direaksi oleh aktivis lembaga swadaya masayarakat. Salah satunya dilakukan oleh aktivis LSM Indonesia Beurerucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono. "Kita ingin memberikan perubahan pencitraan pada parlemen karena selama ini sarat dengan tindak "memakan" uang rakyat," timpal Sudarsono, kemarin.Aktivis IBW Jember yang berangkat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jember ini berharap agar penentuan nomor urut bisa berpihak padanya dan bukan nomor urut "sepatu". "Kalau nomor urut jelas memilih yang potensial jadi. Sekarang tinggal proses saja oleh pengurus PAN," katanya. Majunya Sudarsono dalam bursa pencalegan memang bukan pertama kali ini. Pada pemilu sebelumnya, dirinya maju lewat partai berlambang banteng gemuk dengan moncong putih. Dia saat ini berada pada nomor urut yang kurang strategis. "Pencalegan ini bukan yang pertama. Namun saya belajar dari pengalaman saja. Saya optimis bisa meraih kursi dari PAN," tandas pria beranak dua ini. Petualangan politik Sudarsono yang bakal maju didaerah pemilihan I atau perkotaan ini bukan "kemarin" saja dan sedemikian mudah terjadi. Setidaknya dia sudah berprose mengkritisi birokrasi dan penggunaan anggaran uang rakyat selama satu dekade ini. Saiap bilang tidak kenal dengan Sudarsono. IBW selama ini seringkali melakukan aksi demonstrasi mengkritisi kebijakn pemerintah dengan berbagaim macam cara yang unik. Salah satunya saat dirinya geram dengan penggunaan dan deal politik antara dewan dengan eksekutif. Dia sempat melepas beberapa ekor tikus ke dalam Gedung DPRD Jember sebagai lambang kalau birokrasi selama ini terus menggerogoti uang rakyat. Bagaiman dengan basis dukungan ? Sudarsono berkeyakinan kalau kalangan perkotaan dari mulai jaringan birokrasi sampai aktivis LSM bersama jaringannya bisa mengenal Sudarsono.Hal yang sama juga dilakukan aktivis LSM Misi Persama Abdul Kadar. Cita-cita untuk maju pencalegan tidak hanay datang dari dirinya saja. "Ini juga berkat dorongan teman-teman LSM. Semua memberikan dukungan dan saya akhirnya maju," kata Abdul Kadar. Bapak yang tinggal di Kecamatan Sumbersari ini mengatakan, saat ini dirinya maju lewat PPDI dengan daerah pemilihan III wilayah perkotaan. "Kami sudah lama berjuang dari luar parlemen, namun kami menilai masih belum maksimal. Kita bertekad berjuang untuk bisa mempengaruhi kebijakan dari dalam sebagai penentu kebijakan agar berpihak rakyat. Caranya harus menjadi wakil rakyat," ujar Abdul Kadar.Dia juga mengungkapkan, soal basis dukungan, dirinya sudah percaya diri karena selama beberapa tahun ini sudah bekerja dengan rakyat lewat pendampingan sejumlah kasus kerakyatan. "Saya mengatakan dan pamit pada masyarakat yang kita dampingi. Mereka mengatakan, monggo saja kami siap memberikan dukungan," katanya dengan nada mantap. Meski PPDI selama ini masih memiliki konflik internal yakni dualiseme dalam berkas pencalegan, Abduol Kadar tidak konsentrasi pada hal itu. "Kalau memang kebijakan parlemen nanti tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, silahkan saja kami didemo, bahkan menuntut dimundurkan, Tidak masalah. Kami yakin kebijakan yang dotelorkan kalau saya jadi wakil rakyat akan pro rakyat," timpalnya. (p juliatmoko)

Fenomena Pencalegan, Jika Mahasiswa Maju Caleg (3)

Berobsesi Kaum Muda Sudah Saatnya Memimpin

JEMBER - Selain wartawan dan aktivis LSM ramai-ramai maju pencalegan, saat ini kalangan mahasiswa juga tidak ingin ketinggalan. Salah satunya dilakukan oleh Alamiyah Rahmah yang masih tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember semester 9. Rahman bertekad maju caleg daerah pemilihan 1 lewat PDIP Jember. Meski dengan nomor urut kurang istimewa, namun nomor urut itu tidak jadi soal baginya. "Awalnya saya memang tidak berniat untuk maju caleg. Namun karena banyak anggota mengingnkan saya dan tidak ada anggota yang lain yang ingin maju, ya maju saja tidak masalah kok jadi pemimpin walau duduk dikursi dewan," kata Rahmah, kemarin. Rahman bahkan mungkin jadi caleg perempuan termuda dibanding caleg perempuan dari partai lainnya. Dia berumur 23 tahun. "Ini merupakan pengalaman saya pertama saat maju caleg," kata perempuan yang sudah menjadi Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Kaliwates PDIP Jember ini. Apalagi, saat pencalegan itu, dirinya samasekali tidak menyangka sebelumnya. Bahkan rasanya tidak mungkin baginya untuk maju caleg dan mendapatkan nomor urut. "Tahu-tahu nama saya muncul dalam daftar caleg yang diumumkan oleh kantor cabang. Ada pula pengurus cabang yang memberikan dukungan," kata perempuan yang memulai debutnya diusaha kontraktor ini. Dengan bekal banyak pergaulan dan "chanel" itulah, Rahman yang mengambil jalur kekhususan Hukum Pidana ini membernikan diri maju caleg. "Mudah-mudahan kalau memang saya jadi, tugas kedewanan kan membuat aturan yang harus berpihak pada rakyat, dan itu bisa saya lakukan," harap perempuan yang memiliki orang tua sebagai simpatisan PDIP. Hal yang sama juga dilakukan oleh Puput Apriliasari. Dia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Jember. Puput maju lewat Partai Matahari Bangsa (PMB) Jember di daerah pemilihan I dengan nomor urut yang dipastikan strategis. Sekretaris PMB Jember, Heru mengatakan, saat bertemu pertama kali dengan Puput, dia menawarkan sejumlah program partai. Dan hal itu disambut Puput dengan semangat. "Partai kami mengusung anti korupsi dan memberikan ruang bagi kalangan muda untuk bergabung dan sekaligus jadi caleg," kata Heru. Dia juga mengatakan, dengan banyaknya kekecewaan atas yang pernah dilakukan wakil rakyat selama ini, maka harus dilakukan perubahan dari dalam. Salah satu caranya kata dia harus berusaha menjadi calon legislatif. Dengan munculnya sejumlah mahasiswa yang maju caleg itu ternyata banyak reaksi positif dari aktivis mahasiswa. "Saya kira itu bagus untuk regenerasi kalangan muda untuk mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kalau tidak sekarang kapan lagi mahasiswa akan maju caleg," kata Ketua DPC GMNI Jember Rico Nurfiansyah. Hal serupa juga diungkapkan Ketua PC PMII Jember Achmad Faidi Sujaie yang menyatakan bahwa saat ini memang kalangan muda khususnya mahasiswa sudah waktunya untuk mengambil peran. "Kalau golongan tua sudah tidak dapat dipercaya dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kini saatnya kaum muda memimpin, jangan khawatir dengan jadwal keanggotaan dewan yang akan mengganggu jadwal kuliah," kata Ketua PC PMII Jember Achmad Faidi Sujaie. (p juliatmoko)

Fenomen Pencalegan, Jika Terdakwa Maju Caleg (4-habis)

Yakin Diputus Bebas, Dambakan Kursi Panas Gedung Nusantara

JEMBER- Setelah kalangan wartawan, lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa, dua pejabat yang kini berstatus terdakwa nekad maju caleg. Keduanya yakni Ketua dan Wakil DPRD Jember Madini Farouq yang nyaleg lewat PKNU dan Machmud Sardjujono lewat Partai Golkar. Tidak tanggung-tanggung, keduanya bahkan maju ke kursi wakil rakyat yang dikenal panas yakni DPR RI. Di Gedung Nusantara itu mereka sangat berharap jadi wakil rakyat lewat daerah pemilihan Jember-Lumajang.Beberapa pekan ini ramai jadi pembicaraan kalau Madini Farouq alias Gus Mamak dan Machmud Sardjujono menjalani sidang kasus dugaan korupsi dana operasional dewan dan bantuan hukum senilai Rp 1,1 miliar. Keduanya juga sudah sebulan lebih mendekam di hotel prodeo Lapas Kelas IIA Jember. Tekad untuk maju caleg itu pertama karena mereka merasa percaya diri akan diputus bebas atas kasus yang dialaminya. Dengan diputus bebas, berarti status tersangka dan terdakwa akan gugur ketika minta rehabilitasi nama baik. Padahal berdasarkan undang-undang, caleg yang berstatus tersangka dengan ancaman lima tahun atau lebih tidak boleh maju caleg.Apa tanggapoan Gus Mamak ? "Saat ini kan belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap. Sesuai syarat caleg pada UU no 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, tidak ada masalah," kata Gus Mamak, kemarin.Awalnya dia menolak kalau berniat caleg meski nomor urutnya masih proses. "Saya memang dilamar oleh PKB dan PKNU untuk menjadi caleg ke DPR RI, bukan DPRD Jatim. Makanya tidak benar kalau saya nyaleg ke DPRD Jatim, tapi dicalonkan ke DPR RI," timpalnya. Dia juga menambahkan, sebenarnya ingin fokus kepada persoalan hukum yang sedang dihadapi. Namun karena pendaftaran caleg waktunyabersamaan, maka Gus Mamak tidak bisa menghindari pendaftaran caleg. "Mohin doa restunya saja kalau saya maju caleg. Bukankan senang punya teman duduk di DPR RI, daripada teman narapidana," ucapnya.Sedangkan majunya Machmud Sardjujono sempat dikatakannya sebelum memasuki jadwal sidang lanjutan belum lama ini. "Saya memang ingin maju ke DPR RI. Doakan saja," katanya dengan berbisik. Rencana Machmud itu disampaikan karena dirinya merasa optimis tidak bersalah dalam kasus dana operasional apalagi kasus bantuan hukum. "Kita ini seperti menjadi korban atas kasus itu," ujarnya. Sayanganya majunya Machmud yang dikenal sesepuh Partai Golkar Jember tidak dibarengi dengan koordinasi pengurus Partai Golkar Jember. "Saya tidak tahu kalau pak Machmud maju caleg di DPR RI. Itu yang tahu DPP Golkar. Padahal kata Yusf Kalla saat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, yang maju caleg kalau bisa tidak tersandung kasus hukum," kata Ketua Partai Golkar Jember Yantit Budihartono. Dia juga mengkhawatirkan kalau Machmud maju caleg maka bisa mencoreng cita baik Partai Golkar selama ini. (p juliatmoko)

Puluhan Petani Kecam Fatwa MUI, Soal Merokok Diharamkan

JEMBER - Rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram merokok menuai kecaman dari puluhan petani tembakau di Jember. Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau jenis Rajang Indonesia (APTI) itu menganggap fatwa MUI akan menyengsarakan dan meresahkan kalangan peyani tembakau. Apalagi Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau dan produsen tembakau nasional. "Fatwa MUI itu sangat tidak masuk akal. Masak merokok saja yang dalam Islam hukumnya makruh, kok diharamkan," kata Ketua APTI Abdus Setiawan, kemarin. Smabil menyulut rokok, APTI juga melakukan aksi mengecam rencana fatwa MUI dengan menggelar poster dikebun tembakau mereka tepatnya di Desa Kamal Kecamatan Arjasa. Saking kesalnya dengan adanya kabar fatwa itu, petani tembakau juga mencerabut sejumlah tanaman tembakau yang baru berumur 2 bulan ini. Diantara poster bernada kecaman terhadap MUI itu berbunyi, "Tembakau mengenyangkan banyak perut", "Melebih-lebihkan berarti bid'ah", "MUI jangan main-main dengan nasib petani" dan sejumlah poster lainnya."Analisa kita, kalau merokok diharamkan, maka ada jutaan petani tembakau akan gulung tikar. Begitupula dengan pabrik rokok bersama ratusan pekerjanya. Petani dan buruh tembakau memiliki hak hidup yang sama dengan warga lainnya," katanya. Abdus dan puluhan petani itu juga mendesak agar pemerintah segera merumuskan undang-undang tentang pertembakauan daripada memperhatikan rencana fatwa MUI yang dianggap sebagai "titipan" pihak tertentu.Sedangkan salah satu ustadz di desa itu, Kholilir Ridhlo mengatakan, bersama petani dan santrinya dia sudah mengkaji sampai kitab kuning tentang rencana fatwa MUI yang mengharamkan merokok. "Dalam kitab kuning ayat bajuri menerangkan bahwa merokok itu hukumnya makruh dan tidak diharamkan. MUI jangan aneh-aneh ya kalau buat fatwa, malah dikhawatirkan fatwa itu akan memecah belah umat Islam," kata Kholilur Ridhlo.Terpisah, Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Jember Khoirul Hadi menyatakan, rencana fatwa pengharaman rokok perlu dikaji kembali. "Memang itu masih rencana, kita perlu harus tahu materi fatwa itu. Fatwa kalau bisa jangan meresahkan. Merokok selama ini makruh," kata Hadi. Kata dia, sebenarnya tanpa perlu memperbincangkan secara agama, dari tinjauan medis, rokok sudah berbahaya dan tak berguna. Bahkan bahaya merokok sudah tercantum di bungkus rokok bercukai. Terpisah Ketua MUI Kabupaten Jember KH Shahilun A Nasir mengatakan, dirinya mendengar rencana fatwa MUI pusat mengharamkan merokok dari sejumlah media masa. "Baru kali ini MUI buat fatwa yang tidak menyejukkan umat. Fatwa itu tidak masuk akal, harus dikaji lebih dalam. Ada-ada saja MUI pusat buat fatwa seperti itu," kata KH Shahilun A Nasir.Dia juga berharap kedepan MUI tidak meresahkan masyarakat dengan membuat fatwa yang kurang bisa dinalar dan tidak mengacu pada kitab umat Islam. "Saya sendiri curiga, fatwa ini ada kaitan dengan pihak luar yang ingin menyusupkan isu mengharamkan merokok. Sebab ada sejumlah golongan umat Islam di Arab yang memang mengharamkan merokok, namun itu agaknya sulit diterima masyarakat Indonesia," terangnya. (p juliatmoko)

Mantan Kasat Narkoba Mangkir Sidang Narkoba

JEMBER - Kasus penangkapan atas kepemilikan 10 butir ineks dengan terdakwa dokter Dani, diduga kuat sarat dengan unsur rekayasa. Dokter kesehatan Polres Jember ini juga diduga kuat menjadi korban target penangkapan kasus narkoba di Jember. Apalagi saat jaksa memanggil mantan Kasat Narkoba Polres Jember AKP Sutarjo, ternyata berhalangan alias mangkir dengan alasan tugas di Polda Jatim. Itu terungkap dalam persidangan dalam pemeriksaan saksi, kemarin.Saksi Indrianto Ismadi mengungkapkan, saat itu dirinya sedang diperiksa oleh Dokter Dani sekitar pukul 19.30. Dia berada di ruang bersama dokter Dani hanya berdua saja. Saat itu tiba-tiba datang 3 orang lelaki berperawakan polisi tanpa mengetuk pintu langsung masuk ke ruangan dokter Dani. Ketiga lelaki yang mengaku sebagai petugas Polres Jember menunjukkan surat perintah dari atasannya. Ketiganya kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dokter Dani dipaksa berdiri menjauh dari meja kerjanya dan saksi Indrianto tetap dilarang berdiri. "Saya hanya disuruh duduk saja sampai selesai menggeledah," kata Indrianto, kemarin. Saat ketiga polisi menggeledah, tidak ditemukan adanya pil ineks. Kotak obat, dan clip file di belakang meja Dokter Dani, telah dibuka satu persatu oleh polisi tapi tidak ditemukan. "Saya bingung, setelah rombongan kedua datang. Lalu diperiksa lagi. Tanpa membuka–buka lagi, ternyata dari orang yang pertama tadi yang menemukan pil tersebut. Katanya, nah, ini punya siapa," ujar saksi menirukan polisi saat itu dengan nada memaksa dokter Dani untuk mengakui kalau ineks itu miliknya. Tak ayal keterangan saksi itu membuat prediksi dan kecurigaan beberapa aparat yang menyidangkan terhadap posisi dokter Dani makin kuat. Ditambah kabar di luar kalau dokter Dani sengaja dikorbankan untuk dijadikan alat untuk atensi dan pertaruhan jabatan atau pimpinan basah saja di Polres Jember.Sebelumnya juga sempat muncul dugaan itu sebab keterangan saksi dari polisi Aiptu Budi Utomo yang membawa urine terdakwa ini mengaku bahwa keterangannya ada yang bohong alias tidak benar di hadapan majelis hakim Charis Mardiyanto, Yanto dan Yosdi. Menurut rencana akan dipertanyakan secara jelas terkait penggerebekan itu. Sebab, dari keterangan 5 anggota Satnarkoba Polres Jember itu ada kejanggalan. Jaksa penuntut umum Awaluddin dalam sidang sebelumnya juga mengaku juga merasa dibohongi jika keterangan yang diberikan saksi Aiptu Budi Utomo tidak benar. Sedangkan pengacara dokter Dani, Zainal Marzuki menyatakan, pihaknya akan terus berusaha mengungkap kasus yang dihadapi kliennya. "Kita akan datangkan saksi meringankan terdakwa . Atas dugaan rekayasa penangkapan itu kami yakin akan terbukti di pengadilan," kata Zainal Marzuki. (p juliatmoko)

PKB Pro Gus Dur Geruduk KPUD Tiga Kali, Rampas Berkas Caleg PKB Muhaimin

JEMBER - Konflik internal dualisme PKB berujung pada proses pencalegan. Itu terjadi di KPUD Jember. Kantor penyelenggara pemilu itu digeruduk sejumlah pengurus DPC PKB Pro Gus Dur dan anggota Banser Jember hingga tiga kali. Mereka juga merampas berkas pencalegan PKB pro Muhaimin yang masih diproses petugas KPUD Jember. Berdasarkan pantauan koran ini, PKB pro Gus Dur menggeruduk kantor itu pertama sekitar pukul 20.30 pada Selasa (19/8) malam dengan mengendarai sekitar mobil. Pada waktu itu mereka berhasil merampas tiga map berkas pencalegan PKB pro MUhaimin. Selanjutnya penggerudukan dilakukan setengah jam kemudian. Dengan mengendarai mobil pikap, Sekretaris DPC PKB pro Gus Dur kembali memastikan kalau berkas pencalegan PKB pro Muhaimin tidak diproses oleh petugas KPUD. Tidak puas dengan itu, massa PKB yang berjumlah sekitar 40 orang kembali merangsek pada pukul 24.00 dan memastikan kalau berkas PKB pro Muhaimin tidak ditangan KPUD. Selama kejadian tiga kali penggerudukan itu, massa Banser Jember terus melakukan penjagaan untuk mengantisipasi masuknya pengurus maupun berkas pencalegan ke KPUD Jember. Meski ada penjagaan polisi, namun saat itu agaknya polisi terlambat mengamankan Kantor KPUD Jember.Salah seorang petugas check list kelengkapan berkas pencalegan, Yossi dan Junaedi menuturkan, pada saat pemeriksaan berkas, tiba-tiba datang massa PKB pro Gus Dur yang meminta berkas pencalegan PKB pro Muhaimin. "Mereka memaksa agar berkas itu diminta. Sempat berkas itu dilempar ke lantai dan salah seorang diantara mereka menggebrak meja petugas," kata Yossi, kemarin. Dia juga menuturkan, pihak PKB pro Gus Dur itu sempat meminta jaminan agar berka spencalegan PKB pro Muhaimin tidak lolos pendaftaran pencalegan. "Kami tidak bisa memberikan jaminan kalau berkas PKB Muhaimin tidak lolos. Namun berkas itu keburu dirampas massa PKB Gus Dur," katanya. Sedangkan Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Djunaedi menandaskan kalau pihaknya sudah membangun komitmen dengan KPUD Jember agar tidak mengakui keberadaan PKB pro Muhaimin. "PKB Muhaimin itu palsu dan PKB-PKB-an. Kita tidak mengakui mereka," tandas Ayub Djunaedi. Pihak PKB pro Gus Dur itu juga berencana akan melayangkan gugatan kepada KPUD Jember jika masih menerima berkas pencalegan PKB pro Muhaimin.Dengan adanya perampasan berkas itu, Pengurus DPC PKB Jember pro Muhaimin akhirnya melaporkan kejadian perampasan itu ke Polres Jember. "KPU puasa sudah mengakui keberadaan kepengurusan kami. Kita akan laporkan perampasan berkas itu ke polisi," kata pengurus DPC PKB pro Muhaimin Khudlori. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember Sudarisman menyesalkan kejadian perampasan berkas pencalegan PKB pro Muhaimin oleh sekelompok orang yang akhirnya diketahu PKB pro gus Dur. "Kita berharap konflik internal di tubuh partai tidak dibawa ke KPUD. Mari diselesaikan secara dewasa. Jangan lembaga KPUD yang independen dan netral ini dipaksa berpihak pada salah satu kubu. Secara resmi memang KPUD puas hanya mengakui berkas PKB pro Muhaimin, tapi kita akan konsultasikan kejadian ini ke Jakarta," kata Sudarisman.
Pihak KPUD Jember juga akan mengecek jumlah berkas PKB tersebut. Meski demikian dikabarkan kalau berkas yang dirampas oleh PKB pro Gus Dur itu tertanggal 19 Agustus yang merupakan daftar koreksi caleg. Padahal PKB dengan pimpinan pusat Muhaimin itu sudah menyerahkan berkas pencalegan ke KPUD Jember pada 18 Agustus lalu. "Jadi kita masih memberikan toleransi pada PKB Muhaimin untuk menyerahkan kembali berkas pencalegan itu," katanya. Soal adanya perngurus DPC PKB Muhaimin yang berniat melaporkan kejadian perampasan itu kepada Polres Jember, KPUD Jember memberikan lapur merah. "Silahkan saja lapor, kalau kita akan berkoordinasi dulu apakan berkas itu yang dirampas itu dilakukan pada saat ditangan petugas atau pengurus PKB Muhaimin, kalau sudah ditangan petugas penyelenggara pemilu, maka itu sudah termasuk perampasan dokumen negara," ujarnya. (p juliatmoko)