Sssstt.... Eks Anggota Dewan Beber Suap PJU

Disetrum 15 Watt-an alias Rp 15 Juta Untuk 36 Orang

JEMBER (SINDO)- Kabar suap terhadap anggota DPRD Jember dalam meloloskan proyek penerangan jalan umum (PJU) ternyata bukan isapan jempol. Kemarin salah seorang mantan anggota dewan dari Komisi D, M Saleh membeber dihadapan wartawan bahwa gratifikasi alias suap diyakini kebenarannya. Untuk meloloskan PJU yang merupakan proyek mercusuar Bupati Jember MZA Djalal itu kata M Saleh, anggota dewan mendapatkan suap Rp 15 juta per orang alias 15 watt-an. Uang sebanyak itu diduga dibagikan kepada sekitar 36 dari jumlah total 45 anggota dewan. "Kalau proyek PJU disetujui, masing-masing anggota dewan diberi lampu 15 watt-an," kata M Saleh menirukan ucapan Pimpinan Sidang Paripurna ketika meloloskan proyek PJU, kemarin. Meksi demikian M Saleh mengaku tidak menerima adanya suap yang diduga dari APBD Jember atau rekanan proyek PJU. Dia menambahkan, awalnya proyek PJU senilai Rp 82 miliar itu pembahasannya cukup alot di Komisi D. Alotnya dalam hal ketidakcukupan daya listrik dari PLN Jember untuk memenuhi sekitar hamir 10 ribu titik di 31 kecamatan. Komisi D waktu itu memutuskan untuk menolak PJU setelah mendatangkan pihak PLN, rekanan PT Sarana Dwi Makmur dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH). PJU itu selanjutnya dibawa ke sidang Panitia Anggaran dan masih kandas. Anggota dewan agaknya tidak kurang akal yang kemudian membawa PJU ke sidang paripurna. "Pada saat sidang itu sebenarnya sudah mulai terdengar kabar kalau anggota dewan yang setuju akan mendapat sogokan," katanya. Setelah rapat paripurna pengesahan proyek PJU Rp 85 miliar, Saleh mengatakan kalau seluruh anggota dewan diundang ke pendapa bupati Wahyawibawagraha. Namun dia tidak datang dan tidak tahu apakah saat itu suap Rp 15 juta diberikan ke anggota Dewan. "Saya sendiri tidak hadir dan hanya lewat didepan pendopo dan menyaksikan banyak mobil pejabat dewan dan eksekutif parkir. Yang jelas saya kecewa proyek sebesar itu diwarnai suap, apalagi PJU hanya menyala pada Hari Raya saja dan sampai sekarang belum banyak yang diasakan masyarakat," katanya. M Saleh merupakan anggota dewan asal Partai Demokrat yang sebulan lalu digesr lewat Pergantian Antar Waktu (PAW). Kini dia menjadi calon anggota legislatif lewat daerah pemilihan 3 nomor urut 1 namun lewat Partai Barisan Nasional. Apalagi belum lama ini ditengarai dari hasil audit investigatif BPK Perwakilan Surabaya, pada proyek PJU pada APBD tahun 2007 itu terdapat selisih Rp 18 miliar karena tidak sesuai harga pokok satuan barang.Sedangkan Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Jember Suhjaryono mengatakan, dengan adanya isu suap itu bisa menucnulkan kasus gratifikasi anggota dewan. "Kasus itu bisa diseret ke jalur hukum dan mestinya kejaksaan atau kepolsian memiliki inisiatif untuk mengusut kasus ini sampau meja pengadilan," kata Suharyono. Dia juga mengatakan, dalam kasus seperti itu sangat merugikan warga Jember karena selain anggaran yang mestinya lebih berguna untuk pos pengentasan kemiskinan dan pendidikan atau kesehatan, akhirnya dihabmurkan percuma oleh pejabat. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Indonesia Beurerucracy Watch (IBW) Jember Sudarsono yang bakal melaporkan kasus itu ke kejaksaan dan kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Machmud Sardjujono saat dikonfirmasi lewat ponselnya saat masih berada di Yogyakarta mengatakan, dia sama sekali menampik adanya kabar suap atau gratifikasi dalam proyek PJU. "Itu fitnah, tidak ada suap dalam PJU. Ini murni suara dewan," kata Machmud Sardjujono. Dia juga mengatakan tahap meloloskan PJU itu sudah sesui dengan prosedur dan perdebatan anggota dewa dan legislatif. Apalagi saat itu ketika PLN Jember ketika dihadirkan ke dewan mengatakan daya Jawa-Bali sanggup mencukupi daya listrik PJU. (p juliatmoko)

Warga Jember Lor : Relokasi RS Paru !

JEMBER - Puluhan warga disekitar Rumah Sakit Paru milik Pemrov Jatim yang berlokasi di Kelurahan Jember Lor Jalan Nusa Indah 28 protes. Warga mendesak agar keberadaan RS Paru itu segera direlokasi karena selama ini rumah sakit itu mengolah limbah dan banyak warga sekitar yang terkena imbasnya. Salah seorang warga Edi Suryanto mengatakan, banyak warga sekitar yang kena infeksi penyakit paru-paru karena limbah rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik. "Demo yang kita lakukan sudah berkali-kali, kita minta agar rumah sakit paru dipindah saja karena menyebabkan warga juga terserang penyakit paru," kata Edi Suryanto, kemarin. Demo yang dilakukan warga pada Rabuy (10/12) malam ketika petugas RS Paru memberikan penyuluha pada warga. Tak ayal, penyuluhan itu dibubarkan warga dan selanjutnya wargfa menempel poster di RSU Paru yang bertuliskan mengecam keberadaan lokasi itu. Menurut keterangan warga, dalam beberapa bulan terakhir sudah ada sekitar 12 warga terdiri dari usia anak-anak dan dewasa yang terserang paru-paru atau TBC. Selain itu, sejak tahun 1980-an RS Paru itu dibangun ada sekitar 70 warga meninggal dunia karena terinfeksi TBC imbas limbah rumah sakit. Hal yang sama juga dikatakan Firman Setiawan alias Feri yang juga anggota dewan dari Komisi C DPRD Jember yang tinggal di belakang RS Paru. "Memang keinginan warga minta RS Paru itu segera dipindah, selama ini pihak rumah sakit tidak mendengarkan aspirasi kami. Jadi wajar saja kalu warga ngamuk dan ngluruk berdemo ke rumah sakit," timpal Feri. Sedangkan Direktur RS Paru dr Arya Sidemen mengatakan, soal pengelolaan limbah selama ini sudah standar penanganan kesehatan. "Kita sudah sering berdialog dengan warga, pengelolaan limbang sekarang kita lakukan di tenmpat pembuangan akhir Pakusari," kata dr Arya Sidemen. Dia juga mengatakan, lokasi RS Paru sebenarnya sudah memberikan jaminan perawatan kesehatan secara gratis jika warga sekitar terkena penyakit paru-paru. (p juliatmoko)

Golkar Minta KPU Jatim Yang Gress

JEMBER - Gelombang desakan untuk segera melantik KPU Jawa Timur yang baru terus bermunculan. Setelah DPRD Jatim, kini giliran DPD Golkar Jawa Timur yang bersuara. Melalui Ketua Bidang Organisasi Kaderisasai dan Keanggotaan DPD Golkar Jatim, Machmud Sardjujono mengatakan, pihaknya lebih mantap kalau KPU Jatim yang baru segera dilantik."Selain ada persoalan pada KPU Jatim yang lama, mereka kan juga habis masa kerjanya. Kalau mereka melaksanakan, apakah tidak takut kekacauan pilkada semula terulang. Harus ada langkah cepat dari KPU pusat untuk segera melantik KPU Jatim yang baru, kemudian KPU jatim melantik KPU Bangkalan, Sampang dan Pamekasan," kata Machmud Sardjujono, kemarin.Dia menambahkan, sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan ada dugaan rekayasa secara sistemaris, maka diputus Pilkada Jatim ulang di tiga kabupaten. "Saya kira, pertanyaannya sekarang bagaimana melaksanakan sebaik-baiknya kalau penyelenggara pilkada tidak bener. Kebetulan KPU Jatim habis pada 26 Desember, KPU Bangkalan dan Sampang habis pada 19 Desember," katanya. Menurutnya, kalau masyarakat Jawa Timur ingin hasil yang baik dan kebasahan pilkada yang benar, maka KPU Jatim yang baru harus segera dilantik. "Meski belum hasil keputusan rapat, ini masih melekat pada posisi saya sebagai wakil ketua Golkar Jatim untuk menyikapi KPU Jatim. Kita ingin pilkada ulang itu berlangusng bersih, jujur dan sah," katanya. Sehari sebelumnya, Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mengungkapkan pelantikan anggota KPU Jatim yang baru dapat mengurangi resiko pelanggaran peraturan perundang-undangan. Mengingat masa jabatan KPU Jatim pimpinan Wahyudi Purnomo saat ini akan habis pada 26 Desember 2008 nanti. (p juliatmoko)